Hampir semua aktivitas telah melebur ke dalam dunia siber di era globalisasi ini. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai diplomasi siber. Sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu ruang siber atau cyberspace. Menurut Choucri (2013), cyberspace adalah domain tanpa batas yang dibuat oleh interkoneksi jutaan komputer oleh jaringan global seperti Internet, yang dibangun sebagai konstruksi berlapis, di mana elemen fisik memungkinkan kerangka logis interkoneksi yang memungkinkan pemrosesan, manipulasi, eksploitasi, penambahan informasi, dan interaksi orang dan informasi. Intermediasi dan organisasi kelembagaan memungkinkan terciptanya ruang siber, yang ditandai dengan desentralisasi dan interaksi di antara banyak pemain, konstituen, dan kepentingan. Cyberspace mendefinisikan kembali dunia baru yang penuh ketidakpastian yang mempengaruhi banyak aspek baik secara positif maupun negatif. (Mbanaso & Dandaura, 2015). Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh setiap individu, dan tentu saja ada akibat baik dan buruknya.
Kerentanan, ancaman, dan risiko terus menghantui ruang siber, memicu eksploitasi, konspirasi, dan perselisihan secara teratur. Meningkatnya interkoneksi komponen fisik dan virtual (teknologi), manusia, terus-menerus mengekspos kerentanan, bahaya, dan risiko yang bahkan tidak terduga. Karena sistem ruang ini dikembangkan oleh manusia, dikelola oleh manusia, dan diatur oleh manusia, maka pemahaman manusia dalam sistem informasi sangatlah mendasar, dan tindakan kunci ini subjektif terhadap ketidaksempurnaan manusia. Aspek manusia dalam menciptakan dan mengoperasikan infrastruktur sistem informasi memotong siklus hidup secara tak terelakkan. Akibatnya, human error yang terjadi terus menerus dapat menimbulkan “celah” dalam keamanan siber yang tidak selalu terlihat jelas. (Mbanaso & Dandaura, 2015)
Selama pandemi, aktivitas tradisional dibatasi, mobilitas masyarakat terbatas, dan aktivitas sehari-hari banyak orang dialihkan ke ruang siber. Di tengah pandemi ini, ruang siber menjadi suatu hal yang krusial. Semua orang dari anak-anak hingga orang tua, menghabiskan banyak waktu online. Aktifitas yang dapat dilakukan secara online dan hanya membutuhkan gadget ini tentunya memberikan banyak kemudahan bagi yang memang sudah akrab dengan ruang siber. Namun, ternyata di tengah kemudahan yang didapat, muncul risiko baru. Ancaman terhadap keamanan siber dan insiden kejahatan siber terus meningkat di kawasan ASEAN. Kawasan ASEAN, yang mencakup sepuluh negara dan berpenduduk lebih dari 650 juta orang, merupakan pasar digital yang paling cepat berkembang di dunia (INTERPOL, n.d.). Dampak kejahatan siber tumbuh secara dramatis seiring dengan semakin terintegrasinya teknologi digital ke dalam berbagai elemen kehidupan sehari-hari di kawasan ini. Kejahatan siber yang terkait dengan pandemic COVID-19 juga meningkat. Oleh karena itu, penguatan keamanan siber menjadi suatu hal yang sangat penting.
Asia Tenggara sebagian besar masih didominasi oleh negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang ini tentu memiliki kebijakan keamanan siber mereka sendiri. Namun, kerja sama dan fungsi ASEAN sebagai organisasi regional sangat penting, karena negara-negara berkembang ini terus membutuhkan bantuan dan dukungan dalam menghadapi bahaya ancaman siber saat ini, terutama selama pandemi. Di Asia Tenggara, 40 juta orang menggunakan internet pada tahun 2020, dengan lebih dari 100 juta pengguna tambahan bergabung antara tahun 2015 dan 2019. Pertumbuhan yang luar biasa ini menunjukkan bahwa 70% populasi wilayah kita menggunakan internet. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Google dan Temasek, pengguna smartphone di Asia Tenggara mengakses Internet dengan kecepatan yang luar biasa sekitar 90%. Menurut survei Hootsuite, sebagian besar pengguna internet di Indonesia, Filipina, dan Malaysia menghabiskan 4 jam setiap h ari menggunakan ponsel mereka untuk mengakses internet. Pengguna Thailand, di sisi lain, menghabiskan waktu paling banyak di Asia Tenggara, yaitu rata-rata 4 jam 56 menit setiap harinya. (Obet, Suharto, & Mujoko, 2021)
Tahun 2020 dipenuhi oleh tantangan dan kejutan. Tahun ini adalah tahun di mana masyarakat merekonstruksi kehidupan sehari-hari masyarakat. Mewabahnya COVID-19 telah mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mempercepat upaya transformasi digital. Sementara transisi ini menawarkan keuntungan dan menjanjikan dalam jangka panjang, penjahat siber dengan cepat mengambil keuntungan dari situasi ini. Tahun ini juga merupakan peringatan bagi banyak orang untuk berinvestasi dalam keamanan siber. Sementara pandemi memiliki dampak yang signifikan pada banyak bisnis, kejahatan siber telah mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan sebagai akibat dari hilangnya aktivitas ekonomi dan denda besar yang dikeluarkan oleh otoritas pengatur pemerintah karena gagal melindungi data, yang dapat membuat bisnis gulung tikar. Meskipun demikian, serangan siber memiliki konsekuensi buruk bagi individu dan bahkan negara, mulai dari situasi yang mengancam jiwa hingga keputusasaan, denda peraturan, dan gangguan aktivitas sehari-hari. Serangan siber dan pelanggaran data telah diidentifikasi sebagai salah satu ancaman paling serius terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pelanggaran data menelan biaya rata-rata USD 3,86 juta, dan dibutuhkan rata-rata 280 hari untuk mendeteksi dan menyelesaikannya. Ransomware masih menjadi masalah bagi bisnis dan konsumen, dengan kampanye tanpa pandang bulu yang mengirimkan sejumlah besar email berbahaya. Penjahat siber sebelumnya telah menargetkan berbagai industri, terutama sektor minyak, energi, dan e-commerce, dari mana mereka mendapat untung besar. Industri perawatan kesehatan akan menjadi target utama pada tahun 2020, dengan penjahat siber mencari tebusan untuk kelemahan sistem di rumah sakit, pusat kesehatan, produsen vaksin, dan laboratorium. Dengan globalisasi infrastruktur dan semakin banyaknya sistem kontrol yang terhubung dan terpusat, serangan siber terhadap infrastruktur penting tidak diragukan lagi menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang tumbuh paling cepat.
Serangan siber terhadap infrastruktur penting memiliki dampak negatif terhadap perekonomian serta kepercayaan publik terhadap layanan kritis dan pemerintah. Serangan siber juga mengganggu sistem dan stabilitas ekonomi nasional atau global, menjadikannya salah satu ancaman keamanan nasional paling parah saat ini. Selain serangan siber dan pembobolan data, penipuan online terkait COVID-19 juga meningkat, termasuk penjualan alat kesehatan dan alat pelindung diri. Jumlah penipu online yang menyamar sebagai pejabat pemerintah dari Kementerian Kesehatan dan lembaga lain, kepala polisi, dan pejabat terkemuka lainnya meningkat dibandingkan tahun 2019.
Menurut laporan yang dibuat oleh INTERPOL, ada beberapa kejadian serius terkait kejahatan siber yang terjadi sepanjang tahun 2020 di kawasan ASEAN, yaitu:
- Data Breach pada Mei 2020
Pada bulan Mei 2020, 91 juta data pengguna platform Tokopedia (E-commerce asal Indonesia) bocor dan tersebar secara ilegal. - Ransomware pada Juni 2020
1.5 Terabytes data sensitif berhasil dicuri dari subsidiary ST Engineering Aerospace. - Ransomware pada September 2020
Rumah sakit dan berbagai bisnis di Thailand menjadi target kejahatan siber. - Data Breach pada Oktober 2020
1.1 juta akun di Redmart berhasil disusupi. (INTERPOL, 2021)
Kasus – kasus yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini menunjukkan bahaya yang terdapat di ruang siber, terutama selama masa pandemic COVID-19. Kasus kejahatan siber yang disebutkan tadi belum cukup untuk mewakili banyaknya kasus lainnnya yang terjadi di kawasan ASEAN. Ancaman kejahatan siber yang terus berkembang mempengaruhi setiap negara dan organisasi di kawasan ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN telah menjadi target yang menarik untuk serangan siber karena status mereka di antara ekonomi digital yang paling cepat berkembang di dunia.
Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam menghadapi permasalahan ini adalah Diplomasi Siber. Cyber Diplomacy atau Diplomasi siber merupakan salah satu strategi untuk memperkuat keamanan siber di kawasan ASEAN. Diplomasi tidak lagi terbatas pada sekelompok kecil orang yang bertemu di pesta-pesta mewah dan resepsi resmi untuk membahas dan merundingkan isu-isu besar dalam urusan internasional. Bahkan bukan hanya tentang interaksi antar negara. Sekarang harus mempertimbangkan hubungan dan dialog yang lebih luas yang melibatkan entitas seperti organisasi regional dan internasional, seperti IGO, NGO, perusahaan multinasional, aktor subnasional, jaringan advokasi, dan tokoh – tokoh yang berpengaruh. Diplomasi di ranah siber, atau dengan kata lain, penggunaan alat diplomasi dan pelaksanaan fungsi diplomatik untuk melindungi kepentingan nasional di dunia siber, dikenal sebagai diplomasi siber. Kebijakan ruang siber atau keamanan siber nasional, yang terkadang menyertakan referensi ke agenda diplomatik, biasanya mengidentifikasi kepentingan ini. Keamanan siber, kejahatan siber, pembangunan kepercayaan, kebebasan internet, dan tata kelola internet adalah semua topik penting dalam agenda diplomasi siber. (Barrinha & Renard, 2017)
Diplomasi telah diperluas untuk mencakup bidang kebijakan baru dalam beberapa tahun terakhir, termasuk masalah yang ada di ruang siber. Akibatnya, lahirlah istilah "diplomasi siber", sebuah istilah yang sering digunakan secara bergantian di antara kedua pengertian tersebut. Pertama, pemanfaatan diplomasi di ruang siber untuk kepentingan negara. Kebijakan ruang siber atau keamanan siber nasional, serta, baru-baru ini, kebijakan luar negeri digital, sering digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan negara. Kedua, berkaitan dengan diplomasi yang dilakukan melalui sarana siber. Hal ini juga dikenal sebagai e-diplomasi atau diplomasi digital, dan memandang teknologi digital sebagai alat untuk mencapai kepentingan.
