Implikasi Pengendalian Intern Sediaan Barang Dagangan pada UMKM

Nina Nura Ena
31402100081@std.unissula.ac.id
(Mahasiswa S1 Akuntansi FE Unissula)
Sri Dewi Wahyundaru

Terdapat banyak fraud yang bisa terjadi pada suatu usaha, seperti fraud pada aset, biaya hingga persediaan. Persediaan berperan penting dalam suatu usaha karena merupakan barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal suatu usaha mikro, kecil, dan menengah. Persediaan barang dagang dapat menjadi ladang penyimpangan bagi para oknum apabila tidak ada pengendalian yang baik dan benar.

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah adanya fraud dalam segala kegiatan operasional, melindungi aset, dan untuk mengoptimalkan sumber daya suatu usaha. Oleh sebab itu di butuhkan adanya pengendalian intern terhadap persediaan barang dagang agar tidak terjadi penyimpangan serta memperlancar keluar masuknya barang guna menstabilkan usaha dengan tetap memenuhi permintaan pasar.

Pengendalian internal adalah seperangkat prosedur dan kebijakan yang diterapkan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan melindungi aset perusahaan, memastikan keakuratan laporan keuangan, dan meminimalkan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan bisnis. (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, 2021)

Menurut OJK, pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan. Pengendalian intern merupakan suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta metode dan urutan yang ditetapkan dalam perusahaan.

Persediaan barang dagangan adalah barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk dijual dalam operasi bisnisnya. Ini termasuk produk yang sudah jadi dan siap untuk diperdagangkan kepada pelanggan. (Soemarso SR, 2019)

Persediaan barang dagangan adalah kumpulan barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk tujuan dijual kepada pelanggan selama operasi bisnis normalnya. Barang-barang tersebut merupakan produk yang sudah jadi, dan nilai persediaan barang dagangan tersebut akan mempengaruhi laba kotor perusahaan pada saat barang tersebut dijual. (Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield, 2021)

Pengendalian internal persediaan barang dagangan merupakan serangkaian tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh organisasi atau bisnis untuk mengelola dan menjaga keakuratan persediaan barang dagangan mereka. Tujuan utama pengendalian internal persediaan adalah untuk mencegah kecurangan, mengurangi risiko kerugian, dan memastikan bahwa persediaan selalu tersedia saat dibutuhkan.

Kontrol persediaan yang kuat dapat membantu mencegah penipuan dalam manajemen persediaan. Penipuan dalam persediaan dapat mencakup pencurian barang, manipulasi data, atau penipuan lainnya yang merugikan bisnis.

Berikut ini adalah beberapa langkah pengendalian intern yang dapat diterapkan dalam membantu mencegah fraud pada persediaan dalam konteks UMKM

• Pemisahan Fungsi/Tugas
  Prinsip pemisahan fungsi merupakan salah satu elemen penting dari pengendalian internal. Di tingkat UMKM, pastikan bahwa tugas-tugas terkait persediaan dipisahkan dengan baik. Misalnya, orang/bagian yang bertanggung jawab untuk menerima barang fisik tidak boleh memiliki akses langsung ke bagian pencatatan persediaan dalam system, harus dipisahkan. Hal ini dapat membantu mencegah manipulasi atau penyalahgunaan data persediaan. (COSO - Internal Control Integrated Framework)
• Sistem Informasi Terkomputerisasi
  Gunakan sistem informasi terkomputerisasi untuk mencatat semua transaksi persediaan. Sistem harus dapat secara akurat mencatat semua barang masuk dan keluar serta memberikan visibilitas persediaan yang baik. Dengan begitu dapat membantu mencegah kesalahan manusia dan mencatat semua transaksi secara konsisten. (American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) - Information Systems Control and Audit)
• Pencatatan secara Rutin
  Melakukan pencatatan fisik secara berkala untuk membandingkan stok fisik dengan catatan dalam sistem. Pencatatan rutin dapat membantu memastikan bahwa catatan mengenai persediaan akurat dan mengidentifikasi perbedaan yang mungkin diakibatkan oleh pencurian atau kesalahan pencatatan. (The Institute of Internal Auditors (IIA) - International Professional Practices Framework). Selain pencatatan, pemantauan dan pengelolaan stok barang dagangan secara rutin juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan dan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh barang rusak atau kedaluwarsa.
• Kebijakan Prosedur yang Jelas
  Menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan manajemen persediaan, seperti aturan tentang pembelian, pengeluaran, pengiriman barang serta penanggung jawab atas suatu kegiatan. Pastikan bahwa semua karyawan memahami dan mengikuti kebijakan ini untuk menghindari kecurangan dan tercapainya tujuan. (Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) - Management Accounting Guidelines)
• Pengawasan
  Lakukan pengawasan yang cermat terhadap karyawan/pegawai yang memiliki akses ke bagian persediaan, termasuk pemisahan fungsi dan pembatasan akses. Periksa catatan mereka secara berkala dan pantau aktivitas yang mencurigakan, hal ini dapat membantu mencegah dan mendeteksi penipuan atau kecurangan pada manajemen persediaan. (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - Fraud Examination Manual)
• Audit Internal
  Melakukan audit internal secara rutin atau menggunakan jasa auditor independen untuk memeriksa proses dan sistem pengendalian persediaan. Tujuan utama audit internal adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk manajemen persediaan dipatuhi dengan seksama. Hasil audit ini harus dievaluasi dan tindakan korektif harus diambil jika masalah ditemukan. (The Institute of Internal Auditors (IIA) - International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)

Dengan diterapkannya pengendalian intern terhadap persediaan barang dagangan, UMKM diharapkan dapat meminimalisir tindak kecurangan, mengamankan asset, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, meningkatkan pelayanan dan reputasi, meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan bisnis, serta tercapainya tujuan.