Mohon tunggu...
Nila Widyaningtias
Nila Widyaningtias Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

OJK dan Rendahnya Literasi Keuangan Masyarakat Desa

7 Juli 2023   22:55 Diperbarui: 7 Juli 2023   23:21 165
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

OJK dalam menjalankan tugas dan fungsi nya terus menerus melakukan langkah-langkah taktis agar dapat membantu masyarakat terutama dalam hal meningkatkan akses keuangan. Salah satu fokus OJK dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di daerah pedesaan yaitu dengan membangun suatu program berkelanjutan mengenai akses keuangan.

Pada Kamis, 22 Juni 2023 OJK meresmikan sebuah program bernama Ekossistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Nagari Sumpur Tanah Datar, Sumatera Barat. Program ini merupakan program yang diadakakan oleh OJK untuk mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang kemudian dapat dilanjutkan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). 

Program ini disebut sebagai program berkelanjutan karena dalam prosesnya terdapat pendampingan mulai dari pra-inkubasi, inkubasi hingga pasca-inkubasi yang nantinya akan tersebar luas di beberapa desa di Indonesia.

Program EKI di perdesaan ini ditujukan untuk pengoptimalan potensi-potensi yang ada di desa seperti potensi alam, budaya sosial, dan finansial dengan ketersediaan akses keuangan dari beragam sektor industri keuangan layaknya perbankan, asuransi dan pasar modal. 

Program ini juga akan bersinergi dengan pemangku kepentingan daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan menghadirkan beragam layanan serta produk jasa keuangan layaknya KUR, UMMI, Dana Pensiun, Fintech P2P, security crowd funding (SCF) dan QRIS.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 menunjukkan setidaknya terdapat beberapa provinsi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang  masih rendah. 

Provinsi tersebut diantaranya ialah, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung.

Daerah yang masih rendah tingkat literasi dan inklusi keuangan tersebut, masyarakatnya cenderung seringkali menemui beberapa kasus penipuan pada sektor keuangan dan menyebabkan kerugian terhadap individu hingga kerugiaan yang besar jumlahnya. Beberapa kasus yang seringkali dijumpai ialah terkena modus atau skema penipuan yang berkedok investasi atau biasa disebut dengan investasi bodong, pembegalan rekening, skimming, dan penipuan keberangkatan haji.

Selain karena rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan, hal tersebut dapat terjadi karena karakteristik masyarakatnya mudah dalam menggunakan produk atau jasa layanan keuangannya tetapi tidak benar-benar paham dengan produk atau jasa layanan yang digunakannya.

Oleh karena itu dalam memaksimalkan berjalannya program EKI, OJK juga menyediakan edukasi keuangan yang komprehensif untuk masyarakat desa melalui program Desaku Cakap Keuangan. 

Program ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan, produk keuangan dan layanan jasa keuangan konvensional maupun syariah melalui pembekalan training terhadap perangkat desa dan edukasi yang disajikan oleh perangkat desa kepada masyarakat sekitarnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun