Airlangga Hartarto dan Mesin Politik Golkar

 Kursi Ketua Umum Partai Golkar (Golongan Karya), Airlangga Hartarto sedang digoyang. Sejumlah kader senior menyuarakan agar Partai Golkar segera mengadakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di tahun 2023. Desas-desus munaslub ini muncul seiring belum jelasnya posisi Golkar menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.

Para politisi senior Partai Golkar, yang menyebut dirinya sebagai eksponen pendiri partai, berkumpul pada Rabu (12/7) di Hotel Sultan Jakarta. Mereka mengusulkan penggantian ketua umum (ketum) Partai Golkar melalui mekanisme Munaslub 2023.

Di antara para politisi senior tersebut, terdapat Wakil Ketua Umum SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri), Lawrence TP Siburian. Selain itu, ada juga Zainal Bintang, dan anggota Dewan Pakar, Ridwan Hisjam, serta beberapa kader lainnya.

Mereka menyoroti koalisi yang dibangun oleh Partai Golkar sejauh ini belum jelas, menyisakan Partai Amanat Nasional (PAN) karena sudah ditinggal oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bergabung dengan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Dan koalisi ini memiliki kecenderungan akan kalah dalam kontestasi pemilu 2024, khususnya dalam mengusung calon presiden (capres).

Airlangga Hartarto, yang menerima mandat sebagai capres dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke X Partai Golkar, ditengarai hingga kini belum menunjukkan pergerakan. Mesin politik Golkar sepertinya sudah sangat ingin bergerak menyongsong pemilu 2024.

Akibatnya, para politisi senior tersebut mulai memberikan sentilan untuk segera menggerakkan mesin partai melalui komando dari pimpinan puncak, dalam hal ini, Airlangga Hartarto (AH). Meski AH selalu menampik bahwa tidak ada arahan untuk Munaslub, sejalan dengan arahan dari Dewan Pakar Partai Golkar.

Ihwal munaslub oleh para senior kader tersebut harus ditanggapi dengan serius. Partai Golkar tidak menjadi milik klan tertentu. Airlangga Hartarto harus bisa menyadari kondisi tersebut. Dan harus segera mengambil langkah-langkah komunikasi dengan para politisi kawakan di partai. Bila terlambat, dinamika tersebut akan membawa perubahan besar bagi koalisi Partai Golkar di pemilu 2024.

Apalagi, para eksponen tersebut juga memunculkan nama kader dari Partai Golkar yang bisa menggantikan AH, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang, dan Bahlil Lahadalia. Bahkan nama lain di luar kader, seperti Mahfud MD dan Muhadjir Effendi.

Meski begitu, Agung Laksono, sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, menegaskan bahwa belum ada arahan dari dewan pakar untuk melakukan evaluasi melalui mekanisme munaslub. Dewan Pakar masih mempercayakan lobi-lobi politik yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto.

Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar juga menampik adanya upaya untuk mengadakan munaslub. Beliau masih sejalan dengan Airlangga Hartarto untuk menjalankan keputusan tertinggi di partai, yaitu Munas X.

Airlangga Hartarto bisa sedikit bernafas lega karena para elit pimpinan partai masih memberikan kepercayaan untuk menahkodai Partai Golkar. Namun, Partai Golkar bukanlah milik Airlangga Hartarto. Dinamika yang muncul bisa mempengaruhi perolehan suara di pemilu 2024 mendatang.

Ini menjadi batu uji bagi Airlangga Hartarto sebagai pemimpin. Apakah bisa mengatasi dinamika internal yang muncul dan membawa Partai Golkar semakin solid, atau malah harus menyerah dengan raungan suara dari mesin partai yang menginginkan pergantian pemimpin. 

Mari menikmati ke mana arah angin, sambil ngopi dan makan donat:)