Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS saat ini sedang melemah. Informasi terakhir menurut BI, saat ini berada di angka Rp 12,529.00 per dollar AS. Kecenderungannya memang masih akan menguat lagi setelah hampir menembus angka 13,000. Namun, tetap berada di atas Rp 12,000.
Ada beberapa penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, menurut Menkeu faktor utamanya adalah faktor dari luar, yaitu: kondisi ekonomi Amerika Serikat yang positif, pertumbuhan ekonomi Cina yang melemah sehingga ekspor Indonesia menurun. Harga minyak bumi yang turun serta kondisi politik Indonesia yang tidak kondusif turut memiliki andil mempengaruhi fluktuasi rupiah.
Lalu, apa solusi yang bisa membantu rupiah agar tidak terpuruk? Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah: meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia, meningkatkan transaksi dalam rupiah di dalam negeri, dan tentunya pemerintah harus mengawasi peredaran uang di masyarakat terutama uang palsu yang tentunya mempengaruhi ekonomi.
Nah, pemerintah sebagai pengambil kebijakan tentunya harus mendidik masyarakat untuk menggunakan rupiah dalam bertransaksi. Namun anehnya, seorang Bupati di Jawa Tengah malah pamer dollar secara tunai ketika akan menyumbang sebuah gerakan “I Love Dangdut” di acara Inbox SCTV pagi hari ini. Tentu ini merupakan sebuah tindakan yang kurang mendidik masyarakat.
Saya mengerti bahwa Bupati tersebut memiliki banyak uang, namun apa yang dipertontonkan adalah sebuah kesalahan besar di mata masyarakatnya sendiri. Dalam perspektif kebijakan publik, tindakan pejabat publik merupakan bagian dari kebijakan publik yang memberi contoh kepada masyarakat untuk meneladani sikap pejabat tersebut. Dalam hal ini, mengantongi dollar AS secara tunai di tengah-tengah kondisi rupiah yang fluktuatif adalah tindakan yang kurang mendidik. Apalagi dilakukan di depan masyarakat kabupaten yang sangat minim melakukan transaksi dalam dollar.
Hal ini harus menjadi perhatian bagi pejabat publik sebelum bertindak. Apalagi dikaitkan dengan jargon revolusi mental yang sedang hangat di bidang pemerintahan Presiden Jokowi, hal-hal yang mengumbar kemewahan bagi pejabat publik harus bisa diminimalisasi, sehingga masyarakat juga turut meneladani para pemimpinnya.
Salam cinta rupiah.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H