Dengan tekanan seperti yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak progresif nikel malah merugikan para pelaku usaha nikel. Jika tidak menguntungkan pengusaha, ada kemungkinan pula investor yang berperan besar dalam pengembangan industri hilirisasi nikel dalam negeri ditakutkan akan terdampak.
Mengapa merugikan investor dan pengusaha? Sebab nantinya produk nikel akan dikenakan pajak jika diekspor ke luar negeri. Selain itu, pajak progresif perusahaan tambang yang terintegrasi dengan pabrik smelter harus membayar pajak hasil produk akhirnya.
Di mata investor, Indonesia akan dinilai memberatkan dan tidak win-win solution terhadap perjanjian awal investasi. Investor bisa saja jengah dengan iklim investasi yang tidak nyaman dan terkesan plin-plan. Setelah jengah, bisa jadi mereka akan menarik semua modal dari Indonesia, tak hanya uang namun juga teknologi serta pengetahun. Bisa-bisa, hilirisasi industri yang selama ini digaungkan bakalan mandek, olahan nikel Indonesia jadi tidak terserap dari hulu ke hilir karena perginya investor.
Tentu, hal Ini wajib dikaji lebih mendalam sehingga pelaku industri hilir tidak dirugikan, angka pajak ekspor harus dihitung lebih detail lagi, sehingga tidak menjadi beban pengusaha hilirisasi dan perusahaan yang sedang progres membangun tidak membatalkan pembangunannya.
Jika ada kekosongan tersebut, mengapa pemerintah tidak fokus mengembangkan industri yang mengolah produk intermediate? Agar olahan nikel Indonesia benar-benar diolah di dalam negeri dan untuk negeri, seperti tujuan dari hilirisasi nikel. Bukan sekadar mencari-cari "sasaran tembak" apalagi "celah cuan" di balik ini semua. Bagaimana menurutmu?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
