Imbas dari pejabat publik yang kerap menyebarkan wacana 3 periode presiden semakin menambah kegaduhan di tengah masyarakat. Dari adanya aksi demonstrasi mahasiswa ke gedung DPR pada pekan lalu, hingga keributan antar tokoh publik karena selisih pendapat. Sedangkan sosok yang memulai keributan tersebut, hingga kini masih belum mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya. Wah, sakti sekali bukan?
Lembaga KontraS kemudian memasukkan petinggi politik di Indonesia yang mengusung wacana penundaan Pemilu 2024 sebagai sebagai penjahat demokrasi. Ya, perpanjangan masa jabatan presiden merupakan pelanggar terhadap konstitusi yang ada!
Tepatnya pada  UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2002 pasal 7 yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Presiden dan Wakilnya hanya memegang jabatan selam 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama untuk satu kali periode.
Daftar pelanggar konstitusi atau penjahat demokrasi yang dirilis KontraS terdiri dari menteri, anggota DPR, dan petinggi partai politik.Â
"Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu. #Penjahat Demokrasi," begitu tulis akun twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022).
Sematan penjahat demokrasi untuk pejabat yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024 ini disetujui masyarakat. Salah satunya oleh pengamat politik Rocky Gerung. Rocky mengatakan bahwa orang-orang ini paham demokrasi namun menyakiti demokrasi demi kepentingan sendiri.
Lebih lanjut Rocky menilai bahwa posisi KontraS adalah netral sebagai organisasi masyarakat yang tidak ada kepentingan komersial maupun kepentingan petinggi siapapun.Â
Tak hanya dicap sebagai penjahat demokrasi, sosok menteri yang ada di daftar KontraS juga diminta masyarakat agar segera dipecat oleh Presiden Jokowi. Imbauan ini datang diantaranya dari Amien Rais, Masinton Pasaribu hingga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
Sama seperti Amien Rais dan Masinton Pasaribu, Said Iqbal juga menilai sosok pejabat yang masuk daftar KontraS sebagi penjahat demokrasi menjadi penyebab kegaduhan politik saat ini. Selain mencopot jabatan pembantunya, Said Iqbal juga meminta agar Jokowi kembali membuat pernyataan resmi tentang penolakan terhadap wacana tiga periode presiden.
Dan jika wacana penundaan Pemilu 2024 masih disebarkan oleh pejabat-pejabat publik, lebih lanjut Said mengatakan bahwa pihaknya akan menyatukan kekuatan dengan konfederasi serikat buruh hingga organisasi mahasiswa untuk kembali melakukan aksi penolakan.
