Pihaknya pun berharap, permohonan tersebut dapat disempurnakan oleh BPK karena kemampuan serta kewenangannya dijamin oleh Undang-undang.
4 ORMAS tersebut JUGA menyatakan bahwa jika ada persekongkolan antara BPK sebagai supreme audit dengan kartel polymerase chain reaction (PCR), maka pihaknya akan meminta bantuan kepada PWC dan yang lainnya sebagai auditor internasional.
Sobat, hari ini, Selasa Wage, 9-11-2021, kami LBH Kesehatan, Indonesia Audit Watch, PETISI 28 & Insitut Ekonomi Politik Soekarno Hatta, serahkan dokumen mendesak BPK lakukan AUDIT INVESTIGASI skandal PCR. Jika BPK bersekongkol, kami akan datang ke auditor international, PWC, dll. pic.twitter.com/XGdtMp4njc--- HARIS RUSLY MOTI (@motizenchannel) November 9, 2021
 Mengapa Ramai-ramai Lapor BPK?
Seperti yang diketahui, sebelumnya pembantu Presiden RI ada yang diduga terlibat dalam bisnis PCR. Kasus tersebut dilaporkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Â ke KPK dengan dugaan bisnis tes PCR. Politisi Ferry Joko Juliantono juga melaporkan kasus ini ke BPK dan DPR.
Lebih lanjut, Haris Rusly Moti mewakili PETISI 28 mengungkapkan, kala dirinya memberitahukan ke khalayak tentang rencananya melaporkan kasus bisnis tes PCR ke KPK, bahwa laporan ini dibuat mengingat hutang negara yang sudah tinggi, namun kenyataanya beberapa pejabat negara manfaatkan momen ini untuk menyelewengkan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri.
Sekadar informasi, menurut putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru di UU No.2 Tahun 2020 tentang Perppu Covid-19 bahwa negara termasuk pejabatnya dapat dituntut hukum bila menyelewengkan dana penanganan Covid-19. Demikian pejabat-pejabat ini bisa diperiksa oleh BPK ataupun institusi penegak hukum lain seperti KPK dan POLRI.
