Demokrasi adalah salah satu kekuatan normatif yang digunakan SBY dalam membangun citrap positif Indonesia di dunia internasional. SBY mengibarkan bendera Indonesia sebagai kekuatan demokrasi melalui Bali Democracy Forum (BDF).  Presiden yang suka bikin lagu ini, menggunakan BDF untuk mengajak negara-negara lain belajar demokrasi bersama-sama.  Melalui proses dialogis,  negara-negara peserta  mencari bentuk demokrasi ideal yang sesuai dengan norma demokrasi global, seraya mempertimbangkan situasi domestik masing-masing.
Keberhasilan pemilu multi partai tanpa kekerasan, stabilitas demokrasi dan pembangunan, kemampuan menggabungkan Islam dan demokrasi liberal, membuat Indonesia menjadi teladan demokrasi bagi negara-negara berkembang lain.
Selain itu, Indonesia  juga aktif dalam berbagai pertemuan global untuk mencegah perubahan iklim. Dalam konferensi Copenhagen tahun 2009, SBY menegaskan dukungan Indonesia pada penurunan tingkat emisi 40 % melalui formula 5+1. Indonesia juga berkontribusi  dalam Paris Agreement mengenai perubahan iklim. Dukungan Indonesia dan SBY terhadap upaya mitigasi perubahan iklim membuat UN Environmental Program mengganjar SBY dengan dengan penghargaan Champion of the Earth tahun 2014.  Penghargaan ini diberikan meskipun SBY telah pensiun sebagai presiden.
Dalam sektor keamanan dan perdamaian, resolusi damai konflik Aceh memberikan Indonesia kredibilitas dalam isu perdamaian dunia. Seraya mengejar kepentingan ekonomi, SBY membawa Indonesia menjadi salah satu promoter norma global.
Pendekatan strategis normatif berakar dari gagasan bahwa Indonesia akan aman dan makmur jika lingkungan regional dan internasional satabil, rendah konflik dan damai. Untuk itu Indonesia perlu aktif mendorong berbagai kerjasama global yang penting bagi perdamaian dunia.
Latar belakang pengalaman, pendidikan dan pengetahuan nampaknya mempengaruhi pendekatan strategis SBY. Dalam pandangan saya, ia adalah seorang Jenderal pemikir. Pidato-pidatonya menunjukkan bacaan dan pengetahuan yang luas. Pengalamannya sebagai menkopolhukam di era Megawati memberikannya pemahaman yang komprehensif tentang interkoneksi masalah-masalah ekonomi politik domestik dan isu-isu internasional. Cara SBY mendekati masalah  publik cenderung komprehensif, tertata, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Respon kebijakan didasarkan pada perencanan terstruktur, koordinatif dan akomodatif terhadap berbagai kepentingan.
Jokowi dan Me Foreign Policy
PLN bebas aktif mengalami pergeseran ke dalam ketika Jokowi berkuasa. Seorang pengamat menyebutnya sebagai 'me foreign policy' atau 'me politics' karena penekanan yang sangat besar pada kepentingan domestik.Â
Sepanjang kekuasaan Jokowi, isu ekonomi  mewarnai kebijakan luar negeri Indonesia. Mendukung pembangunan ekonomi domestik adalah sasaran utama yang dikejar Indonesia dalam mayoritas kerjasama internasional. Dalam payung besar ekonomi,  industri dan ekonomi maritim, insfratruktur dan keamanan energi adalah isu-isu dasar yang menjadi kepentingan Indonesia dalam kerjasama dengan negara lain.
Pada periode pertama pemerintahannya, gagasan poros maritim nasional menjadi salah satu agenda dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Gagasan ini hendak menempatkan kembali  Indonesia sebagai pusat peradaban maritim dunia. Di baliknya, ekonomi maritim menjadi salah satu pendorong utama revitalisasi isu kemaritiman,
Pembiayaan infrastruktur dan energi adalah kepentingan domestik lain yang dilayani oleh PLN di bawah Jokowi. Pembangunan KA cepat, jaringan jalan tol, bandara membutuhkan investor dari luar. Karena itu, Jokowi menekankan kerjasama bilateral dengan manfaat nyata bagi Indonesia.
