Pola Pikir Birokrasi dan Daya Saing Global

Pola Pikir Birokrasi dan Daya saing Global

Salah satu sebab yang dapat diduga di balik inefisiensi birokrasi adalah pola pikir. Mind-set atau pola pikir adalah orientasi mental seseorang yang mempengaruhi pandangan seseorang terhadap sebuah persoalan. Orientasi mental ini merupakan kombinasi dari "asumsi, metode dan catatan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang tertanam sangat kuat." (Kokom Komala, 2022). Dalam orientasi mental ini terkandung apa yang digambarkan tentang sebuah persoalan yang dihadapi, cara menghadapi dan menyelesaikan malasah tersebut. Asumsi dan pilihan metode penyelesaian dipengaruhi oleh rekaman memori terhadap persoalan-persoalan sejenis di mana lalu.

Pola pikir dibentuk melalui tiga proses yakni pendidikan, pengalaman dan proses sosialisasi. Proses pendidikan yang tidak memberikan kesempatan pada anak melakukan eksplorasi akan menghasilkan individu dengan pola pikir yang stagnan, taat prosedur, kurang kreatif dan cenderung mengulang apa yang sudah dipraktekkan. Pengalaman juga menentukan pola pikir. Pengalaman dihargai karena mampu melakukan perubahan yang lebih baik akan mendorong pola pikir yang lebih kreatif, inovatif dan berani mengambil resiko. Selain itu, faktor lingkungan sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan pola pikir seseorang. Individu yang bertumbuh dalam lingkungan yang demokratis cenderung memiliki pola pikir yang terbuka pada perubahan, kreatif mendiskusikan persoal dan alternatif solusi. Sebaliknya mereka yang dididik dalam lingkungan otoroter dan tertutup cenderung pasif dan menunggu perintah.

Pola pikir birokrasi Indonesia yang sering digambarkan sebagai lamban, tidak responsif pada kebutuhan pelanggan, berbelit-belit dan pelayanan berbiaya tinggi merupakan sumber dari inefisiensi pemerintah. Pola pikir ini telah mengurangi daya tarik Indonesia bagi pelaku bisnis internasional. Akar dari pola pikir yang tidak responsif adalah warisan kultur birokrasi lama yang dibangun selama pemerintah otoriter Orde Baru.

Perluasan birokrasi Indonesia terjadi dalam tiga konteks yang kemudian melahirkan kultur dan pola pikir yang customer unfriendly seperti saat ini. Pertama, birokrasi Indonesia berkembang dalam era di mana peran negara memiliki peran yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan. Negara menguasai sumber-sumber ekonomi penting dan menggunakan hasilnya untuk memberi dukungan politik. Negara omnipotent (menguasai semua bidang) juga omnipresent (hadir di mana-mana). Dalam menguasai dan hadir di mana-mana, negara menggunakan jaringan birokrasi. Dampaknya adalah pertumbuhan sebuah birokrasi dengan pola pikir sebagai alat negara dan bukan pelayan masyarakat. Kedua, perluasan peran negara ini terjadi ketika negara memiliki pendapatan dari rezeki minyak yang memungkinkan negara memperluas kesejahteraan.  Birokrasi menjadi wakil sebuah negara yang benevolent (baik hati) dengan membagi-bagikan program subsidi dan kesejahteraan. Warga dilihat sebagai penerima yang tugasnya hanya menunggu kebaikan negara. Ketiga, warisan kultur feodalistik yang mempengaruhi pola hubungan hirarkis majikan dan anak buah, atasan dan bawahan. Dampaknya adalah orientasi pelayanan bergerak ke atas, ke hirarkhi birokrasi bukan ke bawah dan ke samping yakni ke warga.

Pola pikir birokrasi yang lamban, tidak terbuka, kolusif, berorientasi ke atas tidak cocok untuk menghadapi perubahan ekonomi global yang ditandai dengan kompetisi semakin ketat. Negara-negara lain telah mengubah dirinya dari sebuah unit politik pengontrol warga menjadi negara dagang. Perubahan ini tercermin dari pemangkasan jumlah lapisan administrasi pemerintahan, penyederhanaan pelayanan, deregulasi dan liberalisasi investasi asing, digitalisasi masif, insentif pajak yang murah hati dan pemangkasan berbagai kebijakan yang menghambat investasi. Tujuannya adalah mempermudah aktivitas doing business sehingga menarik lebih banyak investasi perusahaan-perusahaan global di berbagai sektor.

Negara-negara dagang seperti Singapura, Korea Selatan dan bahkan China mengubah birokrasi mereka dari sebuah organisasi pelayan negara menjadi 'petugas pemasaran' negara. Mereka mendidik ulang para pejabat, pegawai dan staf pemerintah untuk bersikap terbuka pada perubahan, menerima hal-hal baru, memperkuat keterampilan dan literasi digital. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing negara dalam kompetisi ekonomi global.

Mengubah Pola Pikir Birokrasi

Tanpa perubahan pola pikir birokrasi, daya saing Indonesia tidak akan mengalami peningkatan berarti. Pola pelayanan yang dikembangkan selama 32 tahun rezim otoriter Orde baru sudah menjadi mindset yang cenderung menetap. Perubahan hanya dapat dimulai melalui kombinasi pendidikan ulang, introduksi iklim kompetisi dalam organisasi birokrasi, penghargaan yang berbasis prestasi.

Banyak langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam bentuk perampingan struktur organisasi birokrasi dan pemberlakuan promosi berbasis sistem meritokrasi. Yang muda, cakap dan berprestasi dapat dipromosikan untuk memegang jabatan tertentu sesuai dengan kapasitas intelektual, manajerial dan kemimpinan yang dimiliki.

Kunci dari reformasi birkorasi ada reformasi pola pikir. Pendidikan ulang adalah sarananya. Hanya saja model-model pendidikan melalui diklat yang ada tidak mengembangkan kemampuan kritis, kreativitas dan semangat kompetisi pegawai dan birokrat. Model yang ada terlalu monolog, klasikal dan fokus pada curahan informasi tentang regulasi kebijakan.