Fenomena Chile Paradox Terhadap Ancaman Indonesia

Ketika suatu negara mengalami krisis, unrest atau kerusuhan tidak akan bisa dibendung dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap hal tersebut. Namun apa yang terjadi, apabila kerusuhan justru terjadi di tengah tengah keadaan ekonomi sedang puncak-puncaknya, atau bahkan diberitakan bahwa ekonomi negara sedang baik-baik saja.

Beberapa hari yang lalu, penulis mendengar pembicaraan yang sangat menarik dari Seorang mantan Menteri keuangan Indonesia tahun 2013-2014, Bapak Chatib Basri di Seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2024 dengan tema "Optimisme Penguatan Ekonomi Nasional di Tengah Dinamika Global". Beliau mengutip "Chile Paradox" di saat sesi terkait dengan pandangan ancaman global perekonomian Indonesia.

Seperti yang kita tahu Chile merupakan salah satu negara yang berasal dari Benua Amerika Selatan. Sementara, arti kata Paradoks di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Kedua kata ini memiliki arti salah satu fenomena yang dinyatakan kebenaran yang seolah-olah bertentangan dengan teori umum namun bersifat nyata, kedua kata ini merupakan salah satu fenomena yang terjadi pada tahun 2019, terjadi kerusuhan yang tidak terduga di salah satu negara di Amerika Selatan yaitu di Chile, bisa diketahui apabila saat itu Chile memiliki reputasi ekonomi yang cukup baik bahkan stabil jika dibandingkan dengan negara negara tetangganya di Amerika Latin.

Berikut penulis akan ulas kembali di tahun sebelumnya bagaimana kebijakan Chile dapat mempengaruhi kebijakan perekonomian dunia ini di tahun 1980-an, ada sekumpulan para ekonom-ekonom Chile hasil didikan dari  Milton Friedman dan Arnold Harberger (Ekonom Amerika Serikat) yang biasa disebut sebagai Chicago Boys, yang pada akhirnya mereka di tunjuk oleh presiden Chile saat itu untuk duduk di posisi penting bagi negara Chile, disana mereka diberi tugas untuk memberikan atau melaksanakan kebijakan ekonomi baru. 

Disana, mereka memberikan kebijakan yang sangat ketat untuk membantu angka inflasi negara dan membantu pertumbuhan ekonomi. Memutuskan kebijakan ekonomi yang dijalani oleh Negara Chile sangat liberal dan memiliki sikap anti komunis, dimana mereka melakukan Open Trade dengan negara-negara lain. Dalam data yang tertulis di World Bank, di tahun 2020 Persentase total pendapatan yang diperoleh 20% penduduk terkaya di Chili pada tahun 2020 adalah 51,6%, sedangkan persentase total pendapatan yang diterima oleh 20% penduduk termiskin di Chili adalah 5,5%, dengan 60% penduduk menengah memperoleh penghasilan. 42,9% dari total pendapatan.

Hingga pada akhirnya di tahun 2019 terjadi kerusuhan berkepanjangan yang berjalan hingga di tahun 2023 kemarin, dimana masyarakat merasa adanya kesenjangan sosial dan kenaikan harga transportasi umum dimana kalangan masyarakat menengah kebawah terasa terbebani. Kerusuhan sosial inipun dipicu oleh kesenjangan sosial yang mendalam dan mengakibatkan protes besar-besaran di seluruh negeri.

Namun, apa jadinya jika situasi ini dihadapkan Indonesia. Tentu hal ini sangat bisa sekali terjadi apabila pemerintah tidak bergerak cepat untuk melihat ketidakstabilan situasi geopolitik yang selalu menghantui ekonomi Asia terutama Indonesia. Situasi geopolitik yang makin memanas di tahun 2024 ini, mulai peperangan di Palestina, tahun politik Indonesia, hingga menguatnya nilai mata Uang Dolar Amerika hingga membuat Rupiah melemah, hingga naiknya harga komoditas pangan utama di masyarakat yang diakibatkan Krisis El Nino. Tentu hal ini perlu dikoordinasikan kembali bagaimana sikap kelembagaan keuangan Indonesia dalam menangani kebijakan Moneter dan Fiskal untuk menangani ancaman eksternal demi mengembalikan harga pasar barang di masyarakat agar tidak membengkak kembali.

Melihat level pendapatan masyarakat di Indonesia, data yang tertulis di Survei Sosial Ekonomi Indonesia atau biasa disingkat Susenas, bahwa 69 dari 100 masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat dengan middle lower class, artinya masih banyak rumah tangga di Indonesia yang berpendidikan dan memiliki pekerjaan tetap, namun mereka belum mencapai Pendidikan tertinggi yang mereka capai atau sarjana atau pendapatan yang tinggi.

Tentu hal paradoks yang dimana Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki laju angka pertumbuhan ekonomi positif di dunia dan angka PDB tertinggi di Asia Tenggara jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya bisa saja terjadi, pembuat kebijakan segenap dengan pemerintah harus berkolaborasi untuk memiliki instrument kebijakan dengan melakukan cara pembagian proporsi bantuan yang cukup atau seimbang bagi masyarakat kalangan bawah dan juga masyarakat menengah, tidak hanya bantuan sosial saja tetapi juga "Bagaimana membantu masyarakat middle class ?" Mulai dari sikap dalam membangun kebijakan social service yang baik bagi masyarakat umum di bidang Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain untuk mengurangi beban di pundak mereka. 

Setidaknya masyarakat menengah kebawah bisa merasakan kesetaraan bantuan kebijakan dari pemerintah sendiri, tidak hanya segelintir masyarakat saja, melainkan seluruh masyarakt dari bawah sampai keatas bisa merasakan sehingga tidak menuimbulkan sikap yang bisa memulai konflik sosial antar masyarakat.