Pengawasan internal dalam kasus megakorupsi e-KTP ini terbukti jauh dari kata maksimal jika dilihat dari rumusan surat dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa tidak ada satupun pilah di Komisi Hukum DPR RI yang menghalangi terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus e-KTP ini.
Standar Tindakan yang Baik oleh Pemimpin
 Tingkahlaku seorang pimpinan dapat memicu perilaku korupsi. Setya Novanto sebagai eks-ketua DPR dan sebagai tersangka utama dalam kasus e-KTP berandil besar dalam terjadinya korupsi ini. Dalam kata lain, Setya Novanto sebagai pimpinan tidak memiliki standar tindakan yang baik sebagai contoh bagi para anggota DPR dengan dilakukannya korupsi dana e-KTP. Hal ini juga menunjukkan tidak adanya kepedulian dari oknum-oknum pelaku korupsi e-KTP terhadap kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia dan menghambat terciptanya e-government yang lebih baik.
 Tentunya, untuk mengatasi permasalaah korupsi dengan kasus sejenis megakorupsi e-KTP dapat dilakukan beberapa hal seperti keterbukaan dan akuntabilitas, perbaikan sisi unit cost yaitu biaya satuan yang dihitung untuk satu satuan produk pelayanan guna mencegah adanya potensi mark up.
Selain itu, salah satu upaya pencegahan yang memiliki potensi besar adalah pemanfaatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) e-Procurement dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain itu, dibutuhkan pula pembenahan sistem rekrutmen calon anggota DPR yang berkualitas serta budaya RAPI juga harus lebih ditingkatkan lagi oleh para pemangku kebijakan.
