Presiden Indonesia, Jokowi sampai sekarang fokus pada strategi mencegah korupsi di tingkat desa. Perhatian dari presiden Joko Widodo telah dilakukan sejak 2015 dengan memberikan dana bantuan untuk keuangan desa.
Adanya perhatian dari pemerintah membuat masyarakat pedesaan harus melakukan upaya meningkatan perekonomian desa. Dikarenakan banyak desa di wilayah Indonesia masih berada di tengah kondisi kekurangan terutama dalam sektor keuangan.
Seperti halnya dana desa merupakan sebuah uang yang bersumber dari APBN untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintahan. Disalurkan melalui APBD, adanya dana desa membantu memudahkan banyak penyelenggaraan.
Fungsi utama dana desa bisa membuat pembiayaan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan, hingga pembinaan. Dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang dialokasikan secara benar.
Masalah yang sudah tidak mengejutkan bagi masyarakat Indonesia yaitu korupsi kerap menjadi penghalang kemakmuran sebuah desa. Segala bentuk tindakan korupsi dapat menimbulkan kerugian bagi negara dalam jumlah tertentu.
Adanya kerugian ini membuat tindakan korupsi harus diberantas agar dana desa tetap aman digunakan sebagaimana mestinya. Penting untuk dipahami setiap masyarakat bahwa korupsi bisa terjadi kapan saja dan di manapun.
Oleh karena itu seluruh pihak yang bertempat tinggal di desa harus mencegah terjadinya korupsi dan mengetahui cara mengelola dana APBD. Berikut ini adalah langkah pencegahan yang dapat diterapkan secara mudah.
Strategi Mencegah Korupsi dalam Dana DesaÂ
Korupsi menjadi salah satu kejahatan paling mengerikan yang sulit diberantas sampai saat ini. Sebagai masyarakat pedesaan harus mengetahui strategi di bawah ini dalam menghindari korupsi dana desa.
- Pengawasan dari Satgas Dana Desa
Keberadaan satgas dana desa sangat diperlukan sebagai salah satu strategi terampuh untuk menghindari kejadian korupsi. Dengan adanya satuan tugas dana desa yang dibentuk oleh Kementerian Desa bertujuan mendampingi Kades.
Kegiatan melatihan terhadap kepala desa dan penampingnya dapat diterapkan sebagai strategi mencegah korupsi. Kinerja satgas akan membantu mengurangi kesempatan pemangku jabatan melakukan sebuah tindakan kriminalitas, namun harus disertai pihak lain.
- Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa
Adanya satgas tidak cukup untuk menanggulangi korupsi dana desa, strategi selanjutnya harus meningkatkan kapasitas perangkat desa. Kemendagri dapat membantu pencegahan korupsi karena perangkat desa tidak mampu mengelola anggaran.
- Mengawal Dana Desa
Masyarakat pedesaan harus kompak bersama pemerintah menyatukan tujuan mengawal dana desa. Salah satu upaya mengawal dana desa adalah dengan membuat laporan keuangan desa agar terhindar dari kejahatan koruptor.
- Diawasi Secara Langsung
Penduduk desa diwajibkan ikut turut serta di dalam pemerintahan dengan memanfaatkan BPD. Dengan masuknya banyak aspirasi dari masyarakat, tentu bisa terlibat dalam pembangunan, pengelolaan, pemetaan kebutuhan, dan pertanggungjawaban desa.
- Sanksi Efek Jera
Strategi mencegah kejadian korupsi selanjutnya adalah membuat sanksi pidana, pemecatan, hingga pemberhentian seluruh pemangku jabatan saat terbukti menjadi koruptor. Efek jera terhadap pelaku dijamin membuat perangkat lainnya ikut ketakutan.
- Evaluasi
Strategi terakhir untuk mencegah kejadian korupsi di desa dapat dilakukan evaluasi secara periodik. Seluruh perangkat desa wajib melakukan evaluasi keuangan demi memastikan dana tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
Cara Menghilangkan Tindakan Kejahatan Korupsi
Penerapan strategi mencegah korupsi bukan menjadi jaminan kejahatan akan hilang begitu saja. Adapun cara yang bisa diterapkan sejak dini untuk menghilangkan kejadian korupsi di kehidupan masyarakat pedesaan.
- Menanamkan Kejujuran
Cara pertama yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menanamkan sikap jujur. Kejujuran memberikan dampak positif karena bisa membantu kemajuan di dalam masyarakat tanpa pernah melakukan hal merugikan orang lain.
- Taat Hukum
Dalam upaya strategi mencegah korupsi, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum. Maka mulai dari sekarang setiap penduduk harus taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku supaya tidak terkena sanksi.
- Utamakan Kepentingan Bersama
Sejatinya, semua korupsi terjadi karena setiap pelaku hanya ingin mengutamakan kepentingan pribadi. Oleh karena itu setiap lapisan masyarakat desa harus mengutamakan kepentingan bersama di atas urusan pribadi dalam segala hal.
- Hidup Sederhana
Cara selanjutnya adalah memberikan pengetahuan pentingnya melakukan hidup sederhana dan selalu bersyukur. Rasa syukur yang dilakukan setiap saat memastikan lapisan masyarakat hidup tentram serta cenderung takut melakukan tindakan merugikan.
Dikarenakan dana desa disalurkan langsung oleh APBD, maka harus ada solusi meningkatkan prinsip tata kelola yang benar. Berikut ini adalah prinsip tata kelola pada APBD di pedesaan yang wajib diketahui.
Solusi Mengelola APBD dengan Tata Cara Terbaik
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana keuangan pemerintahan di tingkat desa yang memiliki masa berlaku setahun. Dalam penerapan APBD harus dikelola dengan prinsip tata cara terbaik.
Korupsi harus ditekan sampai akarnya, demi mencegah hal itu terjadi lagi, sekarang diperlukan prinsip pengelolaan APBD secara benar. Adapun prinsip yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan fungsi APBD tanpa berkendala.
- Akuntabel
Pada lanjutan strategi mencegah korupsi, prinsip akuntabel harus diterapkan mulai sejak dini demi mengurangi masalah tersebut. Sebagai masyarakat sebaiknya bersinergi dengan pemerintah untuk bekerjasama mewujudkan keuangan desa yang sehat.
Prinsip tata kelola akuntabel pada APBD diberlakukan agar semua pihak terkait mau bertanggungjawab terhadap kebijakan yang telah dibuat. Hal ini bisa membuat keuangan desa menjadi aman dari tindakan para koruptor.
- Efektivitas dan Efisiensi
Strategi mencegah korupsi ampuh pada pengelolaan APBD diwajibkan menerapkan prinsip efektif dan efisiensi. Rencana yang dibuat pada awal tahun untuk periode setahun ke depan harus dilakukan secara efektif.
Dapat dilakukan dengan cara menekan biaya yang tidak diperlukan atau bisa ditunda di kesempatan selanjutnya. Efektivitas pada rancangan APBD membuat dana dapat digunakan sesuai tujuan untuk mencukupi kebutuhan kesejahteraan umum.
Bagi Anda yang belum tahu dampak mengerikan dari korupsi, berikut ini akan kami berikan contohnya. Ada banyak dampak yang ditimbulkan pada perilaku koruptor terhadap keuangan desa, seluruhnya dapat diketahui berikut.
Dampak Mengerikan dari Korupsi Dana Desa
Sudah pasti tindakan korupsi akan merugikan masyarakat desa tertentu, bahkan dampaknya sangat besar. Inilah beberapa dampak yang harus diketahui demi memberantas tindakan kejahatan korupsi di pedesaan terutama bagi masyarakat.
Dalam upaya strategi mencegah korupsi bila masih terjadi tindakan tersebut akan menimbulkan dampak kerugian seluruh masyarakat desa. Dikarenakan dana desa akan digunakan untuk kepentingan pribadi seorang koruptor tanpa mengetahui akibatnya.
Keuangan desa yang dikorupsi mengakibatkan tujuan tidak tercapai, bahkan semua rencana menjadi tertunda. Padahal dana desa akan digunakan untuk mencapai kesejahteraan umum bagi seluruh lapisan masyarakat di tingkat daerah.
Dampak lain adalah hilangnya kepercayaan dari publik terhadap pemimpin selanjutnya, karena korupsi menimbulkan trauma. Rasa trauma sulit hilang membuat hilangnya kepercayaan pada demokrasi yang dijalankan di pemerintahan desa.
Matinya etika politik merupakan dampak lain yang bisa membuat seluruh pemimpin jujur geram. Dikarenakan kasus korupsi hanya menimbulkan kerugian bagi semua pihak tanpa terkecuali di masa sekarang dan mendatang.
Peningkatan harga semakin mahal di wilayah daerah desa menjadi dampak dari dana desa yang dikorupsi. Hal ini harus dicegah sedini mungkin supaya pemangku kebijakan sadar pentingnya mewujudkan tujuan bersama masyarakat.
Dalam mengurangi tindakan kejahatan korupsi, Anda sekarang bisa menerapkan cara di atas. Strategi mencegah korupsi dijamin ampuh mengurangi kasus yang bikin kerugian dana desa sehingga APBD harus dikelola secara tepat.
