Mencoba Memahami Kerjasama Ala Jokowi-PDIP dan Partai Pendukung

Jokowi dan PDIP telah menjalin kerjasama bersama 4 partai lainnya, Nasdem-PKB-Hanura-PKPI. Dalam menjalin kerjasama itu, Jokowi dan PDIP selalu memberikan pernyataan kepada media massa bahwa kerjasama ini dilandaskan pada kesamaan platform dan program pembangunan. Ditambahkan pula bahwa kerjasama ini terjalin bukan berdasarkan bagi-bagi kursi menteri.

Apa iya? Apa bisa kerjasama tanpa deal bagi-bagi kursi menteri? Apa jawaban Jokowi?

Mengutip Merdeka.com tentang tanggapan Jokowi.

"Saya kan udah bilang, di depan tidak ada bicara masalah itu (bagi-bagi kursi) karena kita ingin mengajak. Kita berpikir langkah-langkah agenda ke depan seperti apa," jelasnya di Hotel Aryaduta, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (11/5). Jokowi menegaskan, jika sampai pembicaraan pembagian kursi dibicarakan paling depan, maka gerakan yang dibangun tidak berbeda dengan sebelumnya. Dimana koalisi partai terjalin dengan ada lobi-lobi kursi menteri.

"Kalau itu di nomor satu kan ya kembali ke yang lalu-lalu lagi. Perkara nanti kita sudah apa, selesai membicarakan agenda-agenda itu beda," ujarnya.

Dari kutipan di atas jelas bahwa Jokowi tidak ingin kerjasama antar partai dimulai dari lobi-lobi kursi menteri. Hal ini secara konsisten diungkapkan oleh Jokowi sampai sekarang, bahwa dia dan partai pendukung, SAAT INI BELUM membicarakan kursi menteri.

Jadi kembali pada pertanyaan di atas, apa bisa kerjasama tanpa deal bagi-bagi kursi menteri? Ya bisa dan sudah terjalin kerjasama yang berlandaskan tanpa ada deal. Tapi, tentu ada harapan dari partai pendukung. Jika kelak setelah memenangi pilpres, partai pendukung berharap akan diajak duduk bersama membicarakan dan menyusun kabinet pemerintahan. Bisa dilihat dari pernyataan Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding yang dikutip dari politikindonesia.com

Pernyataan serupa diulang oleh Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding kepada pers, keesokan harinya. Karding beralasan, NU merupakan basis umat Islam terbesar di Indonesia. “Pak JK kan kemarin bilang di acara PKB, kalau jadi, menteri agamanya tetap di NU. Saya kira saya yakin orang NU jadi menteri agama," ujar Karding kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/05).

Karding meyakini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mempertimbangkan faktor NU tersebut. “Ini soal rasa karena sejarahnya begitu. Orang-orang PDIP paham keadaan itu," ujar dia.

Lalu apa bedanya dengan koalisi kubu Prabowo? Bedanya, Secara ringkas, kerjasama ala Jokowi-PDIP dan partai pendukung adalah sebagai berikut

- Di kubu Jokowi, kerjasama terbentuk bukan karena ada deal. Sedangkan di kubu Prabowo, koalisi terbentuk karena ada deal.

- Di kubu Jokowi, kemungkinan deal dan lobi-lobi baru akan terjadi setelah pilpres. Sedangkan di kubu Prabowo, deal dan lobi-lobi sudah dilakukan sebelum pilpres.

- Jokowi-PDIP memberi harapan. Sedangkan Prabowo-Gerindra memberi janji.

Saya kembali mengingat pernyataan dari beberapa politisi partai yang berseberangan dengan kubu Jokowi. Mereka mengatakan bahwa visi-misi Jokowi tidak jelas, Jokowi tidak tegas, mencla-mencle, dan lainnya. Apakah maksud dari ketidaktegasan dan ketidakjelasan Jokowi ialah karena tidak ada deal di depan/sebelum koalisi?

Motivasi mana yang lebih kuat? Nanti dilihat setelah tanggal 9 Juli 2014.

Bahan bacaan :

1. Jokowi tutup rapat pemberian kursi menteri dengan PKB

2. Koalisi ala Jokowi, Mungkinkah?

3. Antara Koalisi vs Kerjasama di Sistem Presidensial

4. Menag dari NU: Cak Imin Pastikan, Jokowi Bilang Tidak