Korupsi adalah penyalahgunaan, ketidakadilan, ketidakbenaran yang didapatkan untuk kepentingan pribadi. Kasus korupsi naik tinggi di era Presiden Jokowi. Peningkatan kasus ini juga beriringan dengan tumbuhnya potensi kerugian negara. Korupsi telah merajalela sejak dulu hingga sekarang di negara kita Indonesia. Tak heran banyak masyarakat miskin di kota maupun pelosok sana. Heran dengan pemikiran pemerintah yang kotor. Memakan uang haram demi kehidupan mereka yang foya-foya. Lalu bagaimana korupsi bisa dihilangkan? yakni dengan cara berikut:
1. Memperkuat penegakan hukum di Indonesia
2. Pendidikan anti korupsi
3. Membangun sistem pengawasan yang kuat
4. Membentuk lembaga anti korupsi
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
dan masih banyak lagi cara-cara yang dapat diterapkan untuk mencegah korupsi. Kolusi adalah kerja sama rahasia yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan kecurangan dengan tujuan tertentu. Kolusi dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dilarang oleh hukum, seperti mendapatkan keuntungan pasar yang tidak adil atau menipu. Kolusi merupakan salah satu dari tiga praktik nakal yang hampir terjadi di seluruh negara, bersama dengan korupsi dan nepotisme.
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kolusi, antara lain:
Budaya suap-menyuap yang telah menjadi bagian dari sistem birokrasi
Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum
Untuk menghindari kolusi, pelaku bisnis dapat mengimplementasikan program bisnis berintegritas, seperti: Tidak memberikan uang pelicin atau suap-menyuap, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, Melaporkan indikasi tindak pidana korupsi. Kolusi dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang dilarang oleh hukum ; misalnya, dengan menipu atau mendapatkan keuntungan pasar yang tidak adil. Kolusi adalah perjanjian antara perusahaan atau individu untuk membagi pasar, menetapkan harga, membatasi produksi atau membatasi peluang. Kolusi dapat bersifat informal, di mana kesepakatan formal tidak dibuat antara pihak-pihak yang terlibat, atau formal, di mana kesepakatan formal dibuat antara pihak-pihak yang terlibat. Jenis-jenis kolusi yang lebih spesifik meliputi kolusi perdata, kolusi pidana, dan kolusi nonfeasance. Penetapan harga, manipulasi tender, dan perjanjian kolusi lainnya dapat dibuktikan baik melalui bukti langsung, seperti kesaksian peserta, maupun melalui bukti tidak langsung, seperti pola penawaran yang mencurigakan, laporan perjalanan dan pengeluaran, catatan telepon, dan entri buku harian bisnis.
Ciri-Ciri dan Penyebab Kolusi
Agar dapat dengan mudah mengidentifikasi tindakan kolusi, berikut adalah beberapa karakteristik atau ciri dari tindakan kolusi yang mengacu pada pengertian kolusi.
1. Hadirnya kerja sama yang bersifat rahasia atau permufakatan ilegal di antara dua orang atau lebih, dengan tujuan untuk melawan hukum yang berlaku.
2. Permufakatan maupun kerja sama bersifat ilegal, dilakukan oleh penyelenggara negara maupun pihak lain yang memiliki posisi penting.
3. Terjadi pemberian uang pelicin atau gratifikasi atau fasilitas tertentu pada oknum pejabat pemerintah, agar kepenting dari individu atau kelompok tertentu dapat dengan mudah tercapai.
Karakteristik Kolusi
Di Indonesia, tindakan kolusi paling sering terjadi dalam proyek pengadaan jasa serta barang tertentu yang umumnya dilakukan oleh pihak pemerintah. Tindakan kolusi satu ini, juga memiliki karakteristik, berikut penjelasannya.
Pengertian Kolusi
Pemberian uang pelicin dari perusahaan tertentu kepada seorang oknum pejabat maupun oknum pegawai pemerintahan, agar perusahaan tersebut dapat memenangkan tender dari pengadaaan jasa maupun barang tertentu.
Pada umumnya, imbalannya ialah perusahaan tersebut akan kembali ditunjuk untuk proyek selanjutnya.
Penggunaan broker atau perantara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pengadaan jasa maupun barang tertentu. Padahal seharusnya pengadaan barang tersebut, dapat dilaksanakan dengan melalui prosedur yang legal dan benar.
Penyebab Tindakan Kolusi
Sementara itu, tindakan kolusi terjadi tidak semerta-merta saja, akan tetapi ada beberapa penyebab atau alasan yang melatar belakangi terjadinya tindakan kolusi tersebut. Berikut penjelasan penyebab tindakan kolusi.
1. Kolusi dalam Pemerintahan
Kolusi yang terjadi dalam pemerintahan, disebabkan oleh adanya tindakan monopoli kekuasaan dengan wewenang pejabat yang absolut tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban. Pejabat pemerintah pun dikenal memiliki budaya korupsi yang menjamur, sistem dari kontroll yang tidak lagi berfungsi, membuat hubungan pemimpin dengan bawahan menjadi tidak berdasarkan pada asas persamaan.
2. Kolusi dalam Pendidikan
Tindakan kolusi dalam  pendidikan terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa di antara penyebabnya ialah sistem pendidikan yang tidak cukup baik, tradisi untuk memberikan uang pada tenaga  pendidik, kurikulum yang masih tidak kontekstual, pemberian apresiasi serta gaji pada tenaga pendidik yang masih rendah, meskipun biaya sekolah tinggi.
3. Kolusi dalam Lapisan Masyarakat
Tindakan kolusi juga dapat terjadi di lingkungan masyarakat, kolusi yang terjadi di masyarakat ini sebagian besar disebabkan oleh berbagai macam. Contohnya adalah seperti ekonomi, latar belakang pendidikan, kultur atau budaya kerja seseorang hingga lingkungan tempat tinggal seseorang.
Pola Operasi Tindakan Kolusi
Ketika ada oknum yang melakukan modus operandi kolusi di Indonesia, maka pola operasinya akan terbagi dalam dua macam, antara lain ialah sebagai berikut.
1. Gratifikasi
Pola operasi tindakan kolusi yang pertama ialah dengan memberikan hadiah atau gratifikasi, baik itu berupa uang tunai maupun barang dari seorang pengusaha kepada oknum pejabat. Oknum pejabat ini bisa pejabat yang berada di tingkat daerah ataupun oknum pejabat tingkat nasional. Mislanya anggota parlemen maupun eksekutif dengan tujuan oknum pejabat tersebut untuk memuluskan atau melicinkan jalan perusahaan yang dipimpin oleh pengusaha untuk berhasil memenangkan tender dari suatu proyek pemerintah.
2. Perantara
Pola kolusi yang kedua berkaitan dengan adanya pengadaan barang maupun jasa. Di mana proses tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme government to government maupun government to producer dan harus lebih dulu melalui seorang perantara yang ingin mengambil keuntungan. Perantara atau disebut pula dengan broker tersebut, biasanya terdiri dari oknum yang memiliki jabatan serta wewenang tertentu di lembaga pemerintahan maupun perusahaan.
Dampak Kolusi
Aparat perlu melakukan tindakan tegas mengenai kolusi, sebab kolusi merupakan bentuk dari permufakatan yang jahat serta dilakukan secara bersama dengan tujuan untuk meraup keuntungan. Tindakan kolusi, tentu saja merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan telah masuk dalam kategori tindak pidana, sehingga siapa pun yang tertangkap melakukan tindakan kolusi perlu diproses secara hukum. Tindakan kolusi yang terjadi secara terus-menerus, bahkan dianggap wajar, tentu akan menimbulkan beberapa dampak buruk bagi banyak pihak. Sebab tindakan kolusi merupakan tindakan yang melanggar hukum.
Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan dari tindakan kolusi ini? Berikut penjelasannya.
1. Kolusi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat serta ketidakadilan di berbagai bidang dalam kehidupan.
2. Proses dari pertumbuhan ekonomi serta investasi menjadi terhambat, sehingga pengentasan akan kemiskinan pun ikut terdampak dan terhambat.
3. Terjadinya suatu pemborosan terhadap sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi.
4. Proses dari demokrasi menjadi terganggu, karena adanya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.
5. Timbulnya rasa tidak percaya dari masyarakat kepada aparat negara.
6. Terjadi ketidakselarasan di antara fungsi, mekanisme proses sesuai dengan prosedur dan hukum, tujuan dengan praktiknya di lapangan.
7. Tindakan Pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
Seperti yang diketahui, bahwa tindakan KKN ini bukanlah hal yang baru dan bahkan telah menjamur di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada beberapa tindakan penanganan kasus kolusi, korupsi serta nepotisme.
Contohnya ialah penangan kasus KKN di masa pemerintahan Soeharto. Pada masa tersebut, KKN ditindak dengan berdasarkan TAP MPR RI No.XI/MPR/ 1998.
Ada dua kasus KKN yang mendapatkan sorotan di masa tersebut, yaitu yayasan yang dipimpin oleh Soeharti dan kebijaksanaan dari mobil nasional. Pada dua kasus tersebut, ada indikasi penyalahgunaan wewenang.
Berbagai upaya pun dilakukan untuk mencegah terjadi tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme di masa depan. Berikut adalah beberapa upaya melakukan pencegahan pada kolusi, korupsi dan nepotisme.
1. Memperkuat sarana serta prasarana hukum
Langkah tersebut dapat ditempuh dengan beberapa cara berikut ini.
-Pembuatan peraturan perundangan yang baru
-Melakukan pencabutan maupun penyempurnaan peraturan perundangan
-Memberlakukan peraturan perundangan lainnya yang dapat mendukung upaya dari penghapusan KKN.
2. Melakukan penyempurnaan pada kelembagaan penegak hukum
Pejabat negara harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik serta mampu melakukan pengembangan manusia secara luas dan jauh ke depan, sejalan dengan apa yang diperlukan dalam pembangunan.
Dalam penegakan hukum, harus disertai pula dengan rasa kemanusiaan, agar dapat terhindar dari adanya diskriminasi hukum bagi rakyat yang berada di lapisan bawah.
3. Pemberdayaan peran masyarakat
Setiap warga negara memiliki hak untuk dapat menyuarakan pendapatnya terhadap suatu keputusan, baik itu secara langsung ataupun melalui suatu intermediasi dari institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya sebagai warga negara.
Langkah tersebut, dapat diambil ketika masyarakat turut serta dalam kegiatan pemilu. Sehingga, tidak akan ada tindakan kolusi, korupsi maupun nepotisme, atau dapat meminimalisir terjadinya KKN karena masyarakat secara langsung turut berperan.
4. Peningkatan pada pelayanan masyarakat
Tindakan dalam pencegahan upaya KKN lainnya ialah dengan meratakan pelayanan pada masyarakat secara adil dengan cara tidak membedakan status maupun golongan.
Sehingga, melalui upaya tersebut akan tercipta kepercayaan terhadap para aparatur negara dari masyarakat. Adanya transparansi pelayanan masyarakat, juga dibutuhkan agar suatu lembaga serta informasi dapat secara langsung diterima oleh masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
5. Melakukan peningkatan kesejahteraan bagi PNS, Polri dan TNI
Upaya kelima dalam melakukan pencegahan KKN ialah dengan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara atau pejabat negara, salah satu caranya ialah dengan memberikan kenaikan gaji.
Ketika aparatur negara merasa cukup sejahtera, maka tindakan korupsi pun akan perlahan hilang atau meminimalisir kegiatan KKN.
6. Melakukan pendekatan moral terhadap aparatur negara atau pihak yang berkuasa
Tindakan kolusi, korupsi maupun nepotisme, akan terus terjadi jika aparatur negara atau pihak-pihak yang memiliki kuasa masih memiliki kepribadian yang buruk. Sehingga, dalam upaya pencegahan terjadinya kolusi, korupsi maupun nepotisme, maka dibutuhkan adanya suatu pendekatan moral serta nilai dan keyakinan dalam ajaran agama.
Dengan begitu, maka diharapkan bahwa aparatur negara maupun pihak berkuasa dapat sadar serta menghentikan tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme yang dapat merugikan banyak pihak.
1. Memperkuat sarana serta prasarana hukum
Langkah tersebut dapat ditempuh dengan beberapa cara berikut ini.
-Pembuatan peraturan perundangan yang baru
-Melakukan pencabutan maupun penyempurnaan peraturan perundangan
-Memberlakukan peraturan perundangan lainnya yang dapat mendukung upaya dari penghapusan KKN.
2. Melakukan penyempurnaan pada kelembagaan penegak hukum
Pejabat negara harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik serta mampu melakukan pengembangan manusia secara luas dan jauh ke depan, sejalan dengan apa yang diperlukan dalam pembangunan.
Dalam penegakan hukum, harus disertai pula dengan rasa kemanusiaan, agar dapat terhindar dari adanya diskriminasi hukum bagi rakyat yang berada di lapisan bawah.
3. Pemberdayaan peran masyarakat
Setiap warga negara memiliki hak untuk dapat menyuarakan pendapatnya terhadap suatu keputusan, baik itu secara langsung ataupun melalui suatu intermediasi dari institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya sebagai warga negara.
Langkah tersebut, dapat diambil ketika masyarakat turut serta dalam kegiatan pemilu. Sehingga, tidak akan ada tindakan kolusi, korupsi maupun nepotisme, atau dapat meminimalisir terjadinya KKN karena masyarakat secara langsung turut berperan.
4. Peningkatan pada pelayanan masyarakat
Tindakan dalam pencegahan upaya KKN lainnya ialah dengan meratakan pelayanan pada masyarakat secara adil dengan cara tidak membedakan status maupun golongan.
Sehingga, melalui upaya tersebut akan tercipta kepercayaan terhadap para aparatur negara dari masyarakat. Adanya transparansi pelayanan masyarakat, juga dibutuhkan agar suatu lembaga serta informasi dapat secara langsung diterima oleh masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
5. Melakukan peningkatan kesejahteraan bagi PNS, Polri dan TNI
Upaya kelima dalam melakukan pencegahan KKN ialah dengan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara atau pejabat negara, salah satu caranya ialah dengan memberikan kenaikan gaji.
Ketika aparatur negara merasa cukup sejahtera, maka tindakan korupsi pun akan perlahan hilang atau meminimalisir kegiatan KKN.
6. Melakukan pendekatan moral terhadap aparatur negara atau pihak yang berkuasa
Tindakan kolusi, korupsi maupun nepotisme, akan terus terjadi jika aparatur negara atau pihak-pihak yang memiliki kuasa masih memiliki kepribadian yang buruk.
Sehingga, dalam upaya pencegahan terjadinya kolusi, korupsi maupun nepotisme, maka dibutuhkan adanya suatu pendekatan moral serta nilai dan keyakinan dalam ajaran agama.
Dengan begitu, maka diharapkan bahwa aparatur negara maupun pihak berkuasa dapat sadar serta menghentikan tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme yang dapat merugikan banyak pihak. Perilaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme atau KKN adalah suatu hal yang harus kita basmi bila ingin negara maju. Sebab, perilaku tersebut sangat merugikan negara dan masyarakat umum. Akan tetapi, sekarang ini masyarakat Indonesia sepertinya hanya fokus kepada korupsi daripada kolusi dan juga nepotisme. Jadi, dua istilah tersebut justru jarang kita dengar, bahkan mungkin masih asing bagi beberapa orang. Korupsi sendiri merupakan tindak pidana sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.
Sementara itu, kolusi merupakan permufakatan atau kerjasama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, negara, dan juga masyarakat. Kemudian untuk pengertian nepotisme, ini adalah setiap perbuatan penyelenggara negara dalam melawan hukum yang mana akan menguntungkan kepentingan keluarganya sendiri ataupun kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Sederhananya, nepotisme merupakan suatu kegiatan yang mana ada seseorang yang berkedudukan tinggi lebih memilih teman atau saudaranya untuk mengisi suatu pekerjaan, bukan karena kemampuan mereka sendiri. Contoh yang paling mudah untuk kita temukan dari aktivitas nepotisme yaitu manajer yang lebih memilih untuk mengangkat jabatan seseorang karena mereka teman atau saudaranya, bukan karena kompetensi.
Aktivitas nepotisme ini merupakan suatu kegiatan yang merugikan banyak orang dan hanya akan memberikan keuntungan kepada beberapa orang dan kelompok saja. Ada banyak sekali orang yang sudah bekerja dengan giat di dalam suatu perusahaan, namun belum memperoleh promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Sementara itu, atasannya justru lebih memilih teman atau saudaranya untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi.
Sederhananya, nepotisme merupakan suatu kegiatan yang mana ada seseorang yang berkedudukan tinggi lebih memilih teman atau saudaranya untuk mengisi suatu pekerjaan, bukan karena kemampuan mereka sendiri. Contoh yang paling mudah untuk kita temukan dari aktivitas nepotisme yaitu manajer yang lebih memilih untuk mengangkat jabatan seseorang karena mereka teman atau saudaranya, bukan karena kompetensi. Aktivitas nepotisme ini merupakan suatu kegiatan yang merugikan banyak orang dan hanya akan memberikan keuntungan kepada beberapa orang dan kelompok saja. Ada banyak sekali orang yang sudah bekerja dengan giat di dalam suatu perusahaan, namun belum memperoleh promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Sementara itu, atasannya justru lebih memilih teman atau saudaranya untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H