6. Uang pengelolahan Parkir Pasar Marelan sebesar Rp. 440.000.000 yang sudah 8 bulan sampai hari ini  belum juga dibayarkan kepada PD Pasar. Diduga pengelolah Parkir Pasar Marelan dilindungi oleh Dirut PD Pasar dimana Pengelolah Parkir merupakan titipan Oknum Pimpinan Organisasi Besar dan sampai hari ini seperti terjadi pembiaran.
7. Hampir seluruh Pengelolahan PD Pasar dikelolah oleh Pihak Ketiga diduga didominasi atau dikuasai oleh Dirut PD Pasar dengan memanfaatkan Organisasi Pelindung Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu (P4B), mirisnya hampir rata - rata menunggak kepada PD Pasar.
8. Adanya dugaan memperkaya diri pribadi yang dilakukan oleh Dirut PD Pasar dari informasi dan temuan yang kami dapatkan dimana selama menjabat 1,2 tahun sebagai Dirut PD Pasar, sudah mampu mencicil 1 (satu) unit rumah mewah di Komplek Grand Patriot Palace No.9G yang berada di Jalan Patriot, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan harga 2,4 miliar dan adanya cicilan lain disamping itu, disinyalir cicilan rumah tersebut tambah cicilan lain tersebet menjadi sebesar Rp. 69.000.000 per bulan selama kurang lebih 3 tahun yang tidak sesuai dengan asumsi gaji sebesar Rp. 15.000.000 per bulan.
Nico Nadeak Ketua JPKP Sumut mengatakan atas dasar tersebut diatas, JPKP Sumut menyatakan :
1. Meminta kepada Bapak Walikota Medan untuk segera mengevaluasi Kinerja Dirut PD Pasar Kota Medan karena telah gagal menjalankan fungsinya untuk membenahi dan memajukan Pasar - pasar di Kota Medan sesuai amanah dari Bapak Walikota Medan.
2. Meminta kepada Bapak Walikota Medan untuk segera mencopot Direktur PD Pasar Kota Medan karena tidak mampu menjalankan Program  Bapak Walikota Medan dan tidak memiliki konsep untuk membenahi dan memajukan Pasar - pasar yang ada di Kota Medan setelah 1,2 tahun menjabat sebagai Dirut PD Pasar Kota Medan.
Ketua JPKP Sumut juga menyampaikan kepada wartawan agar Bapak Walikota segera mencopot Dirut PD Pasar sebagai bentuk ketegasan demi kemajuan Pasar - pasar dan Kota Medan kedepannya. Kami berharap Bapak Walikota Medan tidak melindungi bawahannya yang tidak profesional, Pungkas Nico Nadeak Ketua DPW JPKP Sumut.
