Benang Kusut Kemacetan Jakarta

Kemacetan di Jakarta sudah merupakan makanan pokok yang wajib disantap warganya setiap hari. Saya mungkin bukan ahli tata kota atau ahli-ahli lainnya yang berhubungan dengan lalu lintas dan jalan. Tapi satu hal yang saya tahu saya masih mampu berpikir untuk menganalisa masalah ini. Untuk mengurai benang kusut ini, terlebih dahulu izinkan saya berandai bahwa saya berposisi sebagai Gubernur Jakarta tercinta ini. Karena dari posisi inilah saya dapat mulai memperbaiki benang kusut tersebut. Baik sudah siap semuanya? Oke, hal pertama saya akan mengajukan usul atau petisi kepada Presiden untuk membubarkan POLRI.

Loh kenapa harus?? karena dengan sistem kepolisian yang sekarang ini saya tidak bisa membenahi kemacetan Jakarta. POLDA harus berada dalam koordinasi saya, bukan Kapolri sedangkan POLRES dan POLSEK pada level Walikota dan Camat. Sementara untuk level POLRI dibentuk satu badan khusus seperti FBI gitu loh. Kemudian SATPOL PP saya bubarkan.

tenang-tenang tidak akan ada pengangguran baru. SATPOL PP diperbantukan pada Kepolisian sebagai BANPOL kayak waktu dulu tuh. Konsep Kepolisian adalah warga sipil yang diberikan pendidikan dan dipersenjatai untuk memberikan keamanan dan ketertiban pada masyarakat sipil. Bukan semi militer seperti sekarang. Untuk masalah kemacetan tentunya berhubungan dengan POLANTAS, maka pak Condro Kirono sekarang saya ganti karena beliau telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bisa menghapuskan sistem pembuatan SIM tembak di jajarannya. Agar masyarakat lebih tertib dan memahami peraturan Lalu Lintas, pembuatan SIM digratiskan dengan syarat harus lulus semua tahapan ujiannya. Sebagai shock therapy pada polisi-polisi korup ditempat pembuatan SIM disediakan makan siang gratis. Calon penerima SIM mendapatkan satu kupon makan. Jadi, masyarakat gak perlu takut mau berkali-kali ujian sampai lulus karena habis biaya buat makan dan minum.

Bahkan mungkin uang transport untuk kembali lagi mengulang test yang gagal. Masalah tilang-menilang. Nah, bagian ini juga kudu dibenerin. Semua pelanggar lalu-lintas harus membayar ke rekening PEMDA dulu *bukan negara karena udah dibawah Gubernur sekarang-red.

Baik yang pake slip biru atawa slip merah. Klo yang slip merah jika ada kelebihan pembayaran habis sidan di PN, bisa minta slip restitusinya sama pak hakim yang baik hati dan tidak sombong serta jujur. Klo ampe tiga kali ketilang sementara SIM-nya belum ditebus harus ngerasain nginep di Polsek barang tiga hari. Biar kapok klo mo ngelanggar lagi. Kemudian urusan sama lajur jalan di Ibu Kota atau bisa juga ini dijalankan terlebih dulu sambil menunggu proses pembubaran POLRI. Struktur lajur jalan sekarang ini banyak yang bikin macet karena mirip leher botol atau istilah susahnya bottle neck. Disamping karena rendahnya kedisiplinan para pengendara di jalanan. Pada sejumlah ruas jalan ambil contoh seperti di jembatan semanggi, pada lajur ketiga di kedua sisi jalan disebelah jalur bus transjakarta dipasang pembatas jalan. Lajur ini dikhususkan bagi kendaraan yang akan lurus terus ke arah HI atau Bunderan Senayan. Hal ini karena kebiasaan pengendara untuk ambil kanan kemudian masuk kiri (menyalip) seenaknya tanpa menghiraukan kemacetan akibat antrian menunggu mereka masuk ke jalur yang benar. Lajur yang kedua diperuntukkan bagi mereka yang akan naik ke jalan Gatot Subroto dan masuk ke TOL. Sementara diujung tanjakan setiap jam masuk dan pulang kerja polisi harus menjaga (selama para pengendara belum bisa disiplin), mengatur pertemuan arus dari Jl. Sudirman dan Jl. Gatot Subroto tersebut. Polisi memberlakukan sistem buka tutup untuk masuk tol. Untuk kelancaran arus dari Jl. Gatot Subroto ke Cawang ataupun ke Grogol. Sedangkan lajur pertama bagi mereka yang menuju Jl. Gatot Subroto tapi tidak masuk tol. Dengan demikian diharapkan antrian yang terjadi lebih rapi sehingga memudahkan pengaturan dan kelancaran arus lalu lintas tentunya.

Rencana ini akan dilakukan pada semua struktur lajur jalan yang mirip di ruas jalan Ibu Kota. Sementara cukup kedua hal tersebut. Masalah perbaikan angkutan umum, genangan air dan sebagainya akan disampaikan pada rakor berikutnya.

Sebenarnya sih inti permasalahannya ada pada pemberantasan Korupsi. Karena Korupsi lah biang keladi semua ini. Mari sama-sama kita do'a kan agar para koruptor itu segera bunuh diri menyadari dosa-dosanya.