K10_Perbedaan antara Kontrak Bisnis Kontrak Sosial

John Locke

John Locke tidak pernah berkata kontrak sosial, melainkan compact. Sama seperti Thomas Hobbes, Locke memandang negara harus ada untuk menjamin kedamaian. 

Di luar itu, Hobbes dan Locke berpisah jalan. Berbeda dengan Hobbes yang berpendapat kondisi alamiah manusia ialah perang semua lawan semua, Locke mengatakan bahwa dalam kondisi alamiah pun manusia sudah diregulasi oleh hukum alamiah. 

Hukum alamiah itu dipahami oleh setiap individu, dan bahwa hukum alamiah itu bertindak sebagai "pembatas independen" yang membatasi suatu tindakan individu satu atas lainnya. Hukum alamiah tersebut dalam pandangan Locke, termasuk hak alamiah manusia untuk menghukum pihak yang memiliki salah yang telah melanggar hukum alamiah itu sendiri.

 

Jean Jacques Rousseau 

Cara berpikir Jean Jacques Rousseau mengenai kontrak sosial jauh lebih rumit dibanding ambiguitas Locke. Kontrak sosial yang digagas Rousseau (asosiasi) yaitu yang dapat mempertahankan individu sekaligus miliknya memakai kekuatan kolektif keseluruhan individu. Serta, kendati para individu menyatukan diri dengan sesama, hanya taat pada diri sendiri dan tetap merdeka seperti semula. Itu yaitu pertanyaan filosofis rumit dalam konteks politik.

Menurut Rousseau, Men could have both liberty and law if they were able to construct a society where they ruled themselves. Rousseau tidak ingin sesuatu hilang. Untuknya kebebasan serta hukum bisa keduanya dimiliki individu apabila mereka dapat mendirikan masyarakat dengan mereka sendiri memerintah berdasarkan dirinya.

Di kontrak sosial, menurut pemikiran Rousseau yang ditaati bukan negara namun general will (volonte generale). Pemerintah ataupun seluruh individu yang mengikat diri, tunduk kepada volonte generale tersebut. 

Sifat dari volonte generale ini ialah absolut (mirip dengan Hobbes, tetapi lebih rumit). Dalam era kontrak sosial, sangat perlu ada pengambilan keputusan berkaitan dengan masyarakat. Bagi Rousseau semua warganegara wajib ikut mengambil keputusan. Tujuannya supaya tersingkap kehendak yang otentik dari komunitas politik selaku keseluruhan, yaitu volonte generale atau general will.