Menurut hasil survey Oxfam International yang bermarkas di Inggris, pada februari 2017 dikatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke enam dalam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia. Hal ini tentu sangat memprihatikan untuk bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat kaya, namun ternyata jumlah penduduk miskin tergolong sangat tinggi yakni 103,2 juta di tahun 2016 dan di tahun 2017 diproyeksikan sebesar 86,6 juta orang berdasarkan proyeksi Bank Dunia. Standard Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan adalah penduduk yang berpendapatan dibawah 3,1 Dollar As atau setara dengan Rp41.230 perhari ( kurs Rp 13.300 ).
Ketimpangan ini memang menjadi permasalahan bukan hanya di Indonesia saja, bahkan diketahui bahwa tahun 2016 berdasarkan survey yang sama dilakukan oleh Oxfam dikatakan bahwa 49% kekayaan dunia hanya dikuasai oleh 1% orang kaya saja. Jika banyak orang berkata bahwa ini merupakan "Ketidak adilan", Saya sangat setuju atas pernyataan hal tersebut. Namun perlu kita cermati apa duduk persoalan yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendistribusian kekayaan yang pada akhirnya semua orang berteriak ketidak adilan telah terjadi. Bahkan ada pejabat tinggi negara, anggota DPR bahkan pemuka masyarakat yang memberikan banyak komentar yang tidak mendidik dengan menyatakan penguasaan kekayaan ini dengan mengaikatkan suku/etnis tertentu ataupun juga dengan agama tertentu, tanpa melihat akar permasalahan yang ada sehingga tidak memberikan solusi yang konstruktif.
 "Sumber Penyebab Ketimpangan".
Pertama, praktek KKN yang telah terjadi dari jaman orde lama sampai sekarang yang masih terjadi, yang telah menciptakan apa yang dinamakan "Crony-Capitalisme". Apakah ini salah Pengusaha semata ?. Tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pengusaha saja, melainkan banyak pihak yang terlibat di dalam memberikan andil terbentuknya "Crony-Capitalisme" seperti oknum pejabat yang berkuasa mulai dari pejabat Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.
Korupsi, Kolusi dan Nepotismelah yang menciptakan terjadinya "Crony-Capitalisme" ( suatu bentuk ekonomi pasar dimana hubungan impersonal pasar diganti oleh hubungan pribadi berdasarkan kedekatan para pebisnis dengan mereka yang memegang kekuatan pemerintah ). Dan yang paling parah adalah apabila ada yang penguasa pemerintahan yang keluarganya juga menjalankan bisnis sehingga akan melakukan "Abuse Power" dalam menekan pihak tertentu untuk memperbesar jaringan bisnis keluarga dan kroninya.
Kedua, budaya kerja atau etos kerja yang kurang bagus bangsa kita apabila dibandingkan dengan bangsa lain seperti bangsa Jepang, Korea, China atau Vietnam yang masih merupakan negara tetangga ASEAN kita. Slogan bapak presiden kita Pak Jokowi yang selalu berkata kerja, kerja, kerja diberbagai kesempatan yang ada, tidak lain, tidak bukan dalam mengingatkan kita agar dapat bekerja dengan baik, tekun, cermat, teliti, jujur, pantang menyerah, pelayanan yang baik, cepat, agresif, proaktif, berani,sabar, dan hidup sederhana.
Etos kerja atau budaya kerja yang tidak bagus menciptakan inefesiensi dan kurang produktif pekerja kita, penuntutan kenaikan upah minimal seharusnya diimbangi dengan peningkatan produktivitas.
Kita harus memperbaiki etos kerja bangsa ini sehingga secara perlahan bertahap dapat memperbaiki jarak tingkat kesenjangan melalui pemerataan penghasilan yang lebih baik.
Mungkin kita dapat meniru China pada tahun 2015 untuk mengurangi tingkat kesenjangan dengan mengeluarkan kebijakan upah minimum yang lebih tinggi 40% dari rata-rata upah diperkotaan bagi daerah perdesaan tertentu. Kebijakan ini juga dapat mengurangi migrasi penduduk desa ke kota. Penduduk desa yang miskin tidak perlu kekota untuk mencari nafkah dengan demikian target untuk menurunkan jumlah penduduk miskin 80 juta orang pada tahun 2015 di China dapat tercapai.
Ketiga, ketimpangan pembangunan infrastruktur yang diwariskan dari jaman orde lama sampai orde reformasi, dimana pembangunan infrastruktur di Indonesia hanya terfokus pada daerah perkotaan tertentu saja, yang menciptakan ketimpangan sosial antara  kota dan desa semakin besar.
Pada  masa pemerintahan era presiden Jokowi telah meletakan kebijakan pembangunan infrastruktur secara merata merupakan kebijakan yang sudah tepat arah. Dalam dua tahun terakhir pemerintah Jokowi telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2,225 kilometer, Jalan tol sepanjang 132 kilometer, 160 jembatan, pembangunan lintas jalur kereta api di pulau Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, MRT, LRT, Commuter Line, Program tol laut dengan menetapkan 24 pelabuhan, sebagai simpul jalur tol laut, pelabuhan serta bandara.
Kita perlu bersabar menunggu semua pembangunan ini selesai sehingga dapat menciptakan pembangunan yang menyeluruh, terintegrasi dan pada akhirnya penciptaan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih merata di semua wilayah Negara Republik Indonesia.
Keempat, gagalnya fungsi pajak dalam melakukan proses pendistribusian kekayaan yang lebih merata antara yang kaya dengan yang miskin. Pembayaran pajak atau penerimaan pajak dibandingkan dengan PDB atau yang dikenal dengan tax ratio hanya sekitar 10,5% ditahun 2016 atau menduduki peringkat terendah kedua di asia tenggara. Ini berarti masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak atau tingkat compliance yang masih rendah di satu sisi dan disisi lain kita harus mengakui bahwa kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan dari sektor--sektor ekonomi belum optimal.
Sementara kita sangat mengharapkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber terbesar dalam mengisi APBN Indonesia. Di tahun 2017 target penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1498,87 triliun, atau naik 15% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2016. Apa yang harus dilakukan agar target penerimaan pajak ini dapat tercapai? Reformasi pajak harus segera dilaksanakan. Rencana pemerintah untuk menurunkan tarif pajak seperti yang telah di janjikan pada saat program amnesty harus segera dilakukan. Tarif pajak yang kompetitif dibandingkan dengan negara lain diharapkan dapat meningkatkan investasi dari luar negeri maupun dalam negeri. Penurunan tarif juga diyakini dapat memperbaiki iklim usaha Indonesia. Namun demikian kita harus hati -- hati dengan adanya penurunan tariff PPh, harus dapat di imbangi dengan perluasan basis pajak sehingga penerimaan pajak akan terjamin. Penurunan tarif pajak selain PPh, penurunan PPN juga akan dijalankan dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan konsumsi masyarakat.
Tapi perlu diingat bahwa reformasi perpajakan saja tidak akan berarti apabila tidak diikuti dengan reformasi dijajaran Bea dan Cukai. Maraknya Penyelundupan atau lalu lintas masuk keluar barang melalui jalur "Kapal selam" (penyelundupan) apabila tidak diberantas maka usaha dari aparat pajak untuk mengejar penerimaan akan sia-sia. Kita semua mengetahui maraknya penyelundupan yang dilakukan oleh para importer / Pengusaha akan merusak tatanan perekonomian yang ideal. Selain hilangnya potensi penerimaan pajak dimana idealnya setiap kali melakukan impor, barang tersebut tercatat dan membayar bea masuk, PPh impor dan PPN impor tidak terjadi.Â
Begitu juga pada saat dijual  dipasar, pemajakan atas penjualan barang tersebut juga susah untuk di lakukan karena beredar di pasar gelap atau "Black Market". Menkeu atau bapak presiden harus mempertimbangkan opsi lain apabila reformasi di jajaran Dirjen Bea Cukai tidak berjalan, lebih baik diserahkan ke SGS ( Sociate Generale de Surveillance ) badan pabean dunia yang berpusat di swiss untuk membersihkan oknum -- oknum yang bermain didalam Bea Cukai. Hali ini pernah oleh Almarhum Menkeu jaman orde baru, Bapak Ali Wardhana.
Kelima, Pemusatan penguasaan lahan oleh perusahaan besar dan invidu kaya membuat jarak ketimpangan semakin besar. Kita mengetahui bahwa tanah merupakan unsur penting didalam ekonomi yakni sebagai faktor produksi. Penguasaan tanah harus diatur dengan baik sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. Lahan -- lahan produktif untuk pertanian harus dijaga untuk rakyat kecil yang masih banyak hidup dan bekerja disektor tersebut. Lahan-lahan produktif apabila tidak digarap untuk produksi harus dicabut hak pengusaannya. Pemberian hak penguasaan tanah kepada pihak swasta harus di evaluasi baik baik dalam bentuk HPH, HTI, HTR, Perkebunan apabila tidak dijalankan usahanya maka harus dicabut izinnya. Idealnya penguasaan tanah atau lahan harus dapat memberikan dampak positif buat semua rakyat Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin baik dan merata.
Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin mengutip perkataan Nelson Mardela tentang ketidak adilan "We must work together to ensure the equitable distribution of wealth, opportunity, and power in our society".
Dr. Ngadiman
Pengamat Ekonomi
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara
