Tolok ukur keberhasilan suatu program pembangunan tentu semua sepakat bahwa kesejahteraan rakyatlah ukurannya.Kinerja daerah dianggap berhasil ketika masyarakatnya makin sejahtera. Namun pada kenyataannya sering kali kinerja yang dianggap baik tersebut tidak sebanding dengan kondisi masyarakatnya yang tetap saja kurang sejahtera.Indikatornya berdasarkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengklasifikasikan penilaian berdasarkan 4 tingkat yaitu opini disclaimer (kurang),opini tidak wajar (cukup),opini wajar dengan pengecualian (cukup baik) dan opini wajar tanpa pengecualian (baik).Di Kabupaten Malinau,sebelum GERDEMA diberlakukan, hasil pemeriksaan dari BPK mendapatkan opini baik. Walaupun begitu ternyata tingkat kemiskinan di Malinau masih cukup tinggi yaitu 26 %.
Mengapa kinerja keuangan yang dinilai baik oleh BPK ternyata tidak sejalan dengan hasil pembangunan?Hal ini disebabkan karena paradigma pembangunan yang tidak tepat,ehingga strategi yang dijalankannya pun tidak tepat.Campur tangan dari Pemerintah Pusat dan daerah yang masih tinggi ditambah masih adanya "ego sektoral" yang membelenggu SKPD sehingga refleksi visi daerah nyaris tidak terlihat.Untuk mengubah pola lama tersebut membutuhkan komitmen yang tinggi karena sudah berjalan secara mapan,sudah mendarah daging dalam pikiran birokrat, tersistem dan didukung oleh perangkat hukum.Butuh proses panjang serta kekuatan komitmen dari kelompok top leader dan semua perangkat aparatur di daerah.
Dengan kondisi wilayah yang berdekatan dengan daerah perbatasan negara,kondisi masyarakat Malinau yang berada di garis kemiskinan masih cukup besar prosentasenya.Berbagai solusi untuk mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan sudah dilakukan sejak lama.Akan tetapi hasilnya juga ternyata belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Pemerintah Malinau pun melakukan terobosan kreatif dan inovatif dengan program GERDEMA-nya yaitu pemerintah daerah percaya sepenuhnya kepada rakyatnya,melimpahkan urusan kepada pemerintah desa,melakukan pembinaan dan pelatihan aparatur/masyarakat desa serta melakukan pendampingan pemerintah dan masyarakat desa.
Selain yang menjadi prinsip dan mendasar dalam pelaksanaan GERDEMA adalah seluruh pejabat dan PNS wajib terjun langsung ke tengah masyarakat sesuai dengan fungsinya masing masing. Istilah kerennya sekarang "blusukan".Tindakan memusatkan GERDEMA ini ke desa merupakan bentuk komitmen dan kesadaran bahwa pemerintah desa,kepala desa dan segenap perangkatnya harus diperkuat dan dibuat mampu menggerakkan roda pemerintahan desa.Dengan GERDEMA ini juga peran serta masyarakat dilibatkan sepenuhnya.Alasannya karena masyarakatlah yang paling tahu apa yang diinginkanya untuk menyejahterakan dirinya.Partisipasi ini diwujudkan dengan mencari berbagai permasalahan dan potensi di desa dalam tahap perencanaan,keterlibatan dalam pelaksanaan bahkan ikut melakukan pengawasan dan evaluasi serta memberi masukan untuk perbaikan.Selain peran serta dari masyarakat,sektor swasta pun disasar oleh program GERDEMA ini.Kelompok swasta ini didorong untuk terlibat secara aktif dan langsung untuk membangun ekonomi rakyat.Seperti menjadi "bapak asuh" dengan melakukan pembinaan kepada petani kopi,menampung hhsail kopinya dan membuat pabrik kopi bubuk.
Ketiga fungsi utama tersebut diatas harus berjalan secara konsisten di desa.Sesuai dengan prinsip otonomi desa,untuk mengimplementasikan kewajiban dan kemandirian desa semuanya dilakukan melalui penyelenggaraan manajemen yang baik.Konswekensinya yang pasti adalah harus bekerja keras untuk membentuk,mendidik,mendorong melalui pembinaan yang kontinyu terhadap kemampuan aparatur pemerintah,masyarkat dan sektor swasta agar mampu berperan secara maksimal dalam GERDEMA.Itulah kekuatan kunci dari GERDEMA ini.
Namun kunci utama dari kekuatan GERDEMA ini terletak pada kuatnya komitmen dari pemimpin pemerintahan daerah yaitu bupati.Dengan GERDEMa ini mengubah banyak hal,bukan hanya sistemnya,tetapi juga pola pikir (mind set) serta culture set-nya.Keberhasilan "Revolusi Dari Desa" melalui Gerakan Desa Membangun akan tercapai ketika seorang bupati memiliki komitmen dan konsisten dalam melaksanakannya.
Buku yang terdiri dari 7 bab ini dan baru terbit pertama kali di tahun 2014 ini tidak hanya memaparkan tentang program GERDEMA saja.Di Bab 4 diuraikan tentang kepemimpinan yang merupakan syarat mutlak kebehasilan dari GERDEMA ini.Terdapat 2 syarat kepemimpinan yang berhasil dalam organisasi yaitu kemampuan pemimpin untuk mengelola tugas sesuai dengan Tupoksinya dan kemampuan pemimpin dalam berperilaku,memberikan keteladanan,kejernihan dan keteduhan dalam menyelesaikan persoalan,mampu berkoordinasi secara efektif serta dapat membangun budaya organisasi yang kolektif sehingga mengayomi semua bawahannya agar bekerja dalam suasana nyaman dan kondusif.Dalam bahasa GERDEMA,2 hal tersebut diatas diistilahkan dengan Aman,Nyaman dan Damai.Selain itu terdapat nilai nilai utama yang menciptakan dan memperkuat kepemimpinan GERDEMa yaitu nilai kecerdasan spiritual,nilai kecerdasan emosional,nilai kecerdasan intelektual,nilai kecerdasan ekonomi dan nilai kecerdasan nasionalis kebangsaan.Nilai nilai tersebut tidak boleh dilemahkan oleh pihak manapun.Kuatnya nilai kearifan lokal dipadukan dengan interaksi sosial akan tercipta hasil pembangunan sesuai denga GERDEMA.Ketahanan masyarakat yang kuat menjadi titik awal dari ketahanan nasional yang kokoh.Menjadi kewajiban moral setiap anak bangas untuk secara tegas,bulat dan loyal memperkuat basis pembangunan masyarakat desa dan menjadi penggilan nurani kita untuk turut memberi pelayanan sosial dalam komunitas yang plural dan multi kultural ini.
Buku ini ditutup dengan judul Rekam Jejak Sebelum dan Setelah GERDEMA yang menceritakan tentang kondisi Kabupaten Malinau sebelum program GERDEMA dilaksanakan hingga kondisi saat ini setelah program GERDEMA dilaksanakan.Keberhasilan kinerja GERDEMA ini ditampilkan berdasarkan hasil evaluasi dalam dua tahun yaitu tahun 2012 dan tahun 2013,sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.