Inilah Salah Satu Provinsi dengan Tingkat Putus Sekolah Tertinggi di Indonesia

Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan merupakan tindakan yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi mereka. Tujuannya adalah agar mereka memperoleh kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak yang luhur, serta keterampilan yang berguna baik bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat. Di Indonesia terdapat dasar hukum yang mengatur terkait pendidikan yaitu Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur sistem pendidikan nasional. Dengan adanya Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting untuk dikembangkan dan memberikan pengaruh signifikan dalam pembangunan.

Sumber: BPS (2023)

Tabel 1. Data Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi 

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika, tingkat penyelesaian pendidikan di Indonesia pada tingkat sekolah dasar memiliki kenaikan yang positif pada tiap tahunnya. Namun dapat dilihat bahwa di tahun 2022 tingkat putus sekolah pada sekolah dasar masih mencapai 2.63%. Hal ini menjadi perhatian kita semua bahwa masih adanya masyarakat yang memilih untuk berhenti menjalankan pendidikan. Padahal pendidikan telah diatur oleh pemerintah dalam Undang - Undang dan beberapa daerah telah memberikan fasilitas pendidikan dengan pendidikan gratis selama 9 tahun dimulai dari SD hingga SMA/SMK.

Maka dari itu pembahasan terkait tingkat putus sekolah menjadi sangat penting agar terciptanya kepedulian masyarakat akan pendidikan di lingkungan sekitarnya. Dimana pendidikan memiliki keterkaitan dengan komunikasi pembangunan. Seperti adanya pengaruh komunikasi terhadap pembangunan yang dinyatakan oleh Wilbur Schramm (1964) yaitu komunikasi berperan penting dalam pembangunan nasional (terutama di negara dunia ketiga), pertumbuhan politik, ekonomi, dan sosial. Melalui komunikasi penyebaran informasi dan pembentukan sosial masyarakat akan berdampak pada pembentukan cara berpikir masyarakat. Cara berpikir masyarakat yang semakin baik akan membentuk sumber daya manusia yang unggul sehingga mendorong perkembangan negara ke arah positif.

Sumber: databoks (2022)

Gambar 1. Jumlah Anak Putus Sekolah di 34 Provinsi Indonesia (TA 2020/2021)

Dari data Katadata tahun ajaran 2020/2021 angka putus sekolah tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia berada di Jawa Barat dengan total jumlah anak putus sekolah 10.884 orang dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas. Masalah putus sekolah bukanlah persoalan baru bagi Indonesia. Sejak era kemerdekaan hingga saat ini, persoalan putus sekolah masih menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Faktor pendorong dan penariknya beragam, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik.

Merujuk data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sejak tahun 2016 hingga 2019 atau sebelum Indonesia berhadapan dengan pandemi Covid-19, secara rata-rata lebih dari 100.000 anak di Indonesia putus sekolah setiap tahun. Memasuki periode pandemi, putus sekolah juga masih menjadi momok di tengah kesulitan multidimensi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Putus sekolah masih terjadi pada berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara menjadi daerah dengan jumlah pelajar putus sekolah tertinggi di Indonesia pada tahun 2020. Daerah-daerah ini memang kerap menjadi provinsi dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak mengingat besarnya jumlah pelajar yang menempuh jenjang pendidikan dasar dan menengah di ketiga provinsi ini. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam mengatasi angka putus sekolah yang tinggi khususnya di Provinsi Jawa Barat melalui salah satu caranya adalah komunikasi pembangunan.

 

Komunikasi pembangunan adalah suatu upaya komunikasi yang dilakukan guna melaksanakan pembangunan suatu wilayah. Komunikasi pembangunan bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Dalam kasus tingginya angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat diperlukan strategi pendekatan untuk mengentaskan masalah tersebut dengan membangun komunikasi pembangunan. 

Upaya komunikasi pembangunan untuk memberantas angka putus sekolah di Jawa barat merupakan langkah penting dalam menjalin kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan dukungan terhadap upaya pencegahan putus sekolah. Beberapa strategi komunikasi pembangunan yang dapat digunakan untuk mengentas angka putus sekolah di Jawa Barat adalah melalui kampanye pendidikan, sosialisasi, dan program konseling di sekolah untuk menyampaikan tentang pentingnya pendidikan kepada siswa dan orang tua. Kemudian, menggunakan media sosial untuk mengedukasi dan memotivasi anak-anak di Provinsi Jawa Barat agar tidak putus sekolah. Juga, dilakukan pelatihan Orang Tua untuk peduli mendukung perkembangan pendidikan anak-anak mereka, memahami pentingnya sekolah, dan cara membantu anak-anak mereka dalam belajar.

Komunikasi Pembangunan yang berkelanjutan dan terfokus pada pendidikan adalah kunci dalam memberantas putus sekolah. Dengan melibatkan semua pihak terkait dan menjalankan strategi yang tepat, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah.

Dalam menangani permasalahan angka putus sekolah di Jawa Barat yang tinggi tersebut, diperlukan upaya dengan penerapan teori komunikasi pembangunan dan perubahan. Dengan penerapan teori komunikasi pembangunan dan perubahan tersebut dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Teori yang sesuai dengan permasalahan angka putus sekolah di Jawa Barat adalah teori pendekatan partisipasi dan pemberdayaan. Perlu diketahui bahwa besarnya angka putus sekolah di Jawa Barat dilansir dari Republika (2023) sebesar 24,87 persen karena kesulitan biaya sekolah. Pendekatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ini ditunjukan dengan partisipasi masyarakat terhadap kondisi pendidikan sekitarnya seperti dengan pembentukan intitusi/komunitas yang dapat mewadahi aspirasi dan menjadi pengawas dalam program pendidikan sehingga dapat meningkatkan kesempatan lebih lama untuk mengeyam akses pendidikan (Normina, 2016). Selain itu juga dengan pemberdayaan masyarakat, yakni pada keluarga yang ekonominya kurang seperti pemberian bantuan dana untuk dapat membuka usaha, pelatihan untuk peningkatan kemampuan, serta lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka.

 

Pendekatan partisipasi dan pemberdayaan dalam teori komunikasi pembangunan dapat membantu membangun kesadaran, meningkatkan partisipasi, dan memberdayakan masyarakat untuk mengatasi angka putus sekolah. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pendidikan dianggap penting, diakui nilainya, dan diakses oleh semua anak-anak. Dari penjelasan diatas berikut adalah beberapa alternatif solusi yang bisa digunakan:

• Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Angka putus sekolah yang tinggi ini salah satu alasan utamanya disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang. Tidak mampunya orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya karena terbatasnya biaya, bahkan beberapa dari mereka sulit untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari sehingga anak-anak mereka pun terpaksa bekerja membantu mencari nafkah. Oleh karena itu ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya ekonomi seperti pekerjaan yang layak, penghasilan yang stabil, dan peluang usaha, mereka cenderung lebih mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Kemiskinan adalah salah satu penyebab utama angka putus sekolah, dan peningkatan kesejahteraan dapat mengurangi tekanan finansial yang mungkin mendorong anak-anak untuk keluar dari sekolah. 

• Peningkatan Anggaran Pendidikan 

Anak-anak yang putus sekolah seringkali disebabkan oleh terkendalanya biaya, maka perlu anggaran pendidikan yang cukup dan tepat untuk disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga siswa yang memiliki keterbatasan biaya memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Peran pemerintah memiliki andil yang besar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas BOS sehingga lebih signifikan pengaruhnya terhadap pengurangan angka putus sekolah di Jawa Barat.

• Mendorong Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat sekitar maupun komunitas, LSM atau NGO. Hal yang dapat dilakukan antara lain seperti sosialisasi mengenai pentingnya sekolah kepada keluarga dan anak-anak, dengan melakukan komunikasi yang menjelaskan pentingnya sekolah formal sebagai bekal masa depan mereka. Selain itu juga sebagai advokasi yang menjadi wadah dan penyalur aspirasi dari fenomena penyebab angka putus sekolah kepada pemerintah terkait sehingga pemerintah ataupun orang-orang lebih menyadari bagaimana permasalahan angka putus sekolah yang tinggi dan dialami oleh masyarakat di Jawa Barat. 

Sebuah kebijakan yang berbasis pada masyarakat akan memberikan jaminan dalam rangka mewujudkan keadilan yang berkelanjutan. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan dalam pengentasan masalah angka putus sekolah yang tinggi, mulai dari pemerintah dengan perannya sebagai pembuat kebijakan dan pemberi anggaran, peran masyarakat sebagai advokasi, pihak sekolah yang bertugas untuk mendata dan mengetahui alasan dari para siswa yang putus sekolah, dan orang tua sebagai orang terdekat yang menyadari urgensi dari perlunya memiliki pendidikan formal bagi anak-anaknya.

Upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan angka putus sekolah yang tinggi ini pun harus disegerakan agar angka putus sekolah tidak menjadi masalah yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Jika tidak ditangani secara serius, tingkat putus sekolah yang tinggi akan semakin meningkat dan dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Darmanto, D. (2023). Republika. Retrieved from Putus Sekolah di Tahun Ajaran Baru: https://news.republika.co.id/berita/ry3din291/putus-sekolah-di-tahun-ajaran-baru

Normina. (2016). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN. Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, 4(26), 71-85.

Risman, M. H. (2021). KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PROGRAM I-YES MENGAJAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI AGENDA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI PROVINSI RIAU. JOM FISIP, 8(1), 1-13.