MEDAN - Sebagai bagian dari persiapan menyeluruh menghadapi pemilu 2024, pemerintah Indonesia secara tegas menetapkan prioritas untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Dimana pada awal tahun 2023, Kementerian Keuangan bersama Badan Pusat Statistik merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi yang realistis dan dapat dicapai.
Langkah ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada pelaku ekonomi dan investor terkait arah ekonomi negara, sehingga mengurangi ketidakpastian yang dapat muncul selama periode pemilu.
Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan kebijakan fiskal yang bijaksana, termasuk pengelolaan defisit anggaran yang hati-hati.
Dalam upaya untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah fokus pada pengeluaran yang produktif dan proyek-proyek infrastruktur strategis yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang sektor-sektor ekonomi kunci.
Di samping itu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara juga untuk membangun kepercayaan masyarakat dan investor.
Laporan keuangan yang akurat dan terbuka diumumkan secara rutin, dan mekanisme pengawasan diperketat guna memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Sejalan dengan itu, pemerintah meningkatkan upaya dalam memperkuat sektor riil ekonomi, terutama sektor pertanian dan manufaktur.
Ini dilakukan dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha di sektor-sektor ini, seperti kemudahan akses kredit, bantuan teknis, dan perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat.
Dalam perkembangan terkini, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Terkait pemilu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga integritas dan ketertiban dalam proses demokrasi.
