Ahok: Beliau Bukan Orang Bodoh (Lelang, Blusukan, APBD, dan Menata Jakarta)

Setelah resmi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat telah ditetapkan KPU DKI sebagai peserta cagub dan cawagub pada Pentas Pilgub DKI 2017. Maka keduanya non aktif secara ketugasan  dan kewenangan,dan sesuai peraturan maka calon petahana ini harus cuti sejak ditetapkan sebagai cagub-cawagub.kita mengetahui Pemerintah melalui Mendagri telah menunjuk Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI menggantikan Ahok.

Ketepatan yang hebat, begitu saya menyebut Mendagri dalam menunjuk sosok Soni untuk memimpin DKI Jakarta,karena soni terkenal sebagai pejabat yang tegas, bijak dan mengerti tata kelola suatu daerah.Soni Sumarsono yang lahir di Tulungagung, Jawa Timur, pada 22 Februari 1959.merupakan lulusan program doktor manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.

Berbagai jabatan strategis pernah dipegang Soni Sumarsono, di antaranya adalah sebagai Direktur Keserasian Pembangunan Daerah, Direktur Pengembangan Wilayah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bangda Kementerian Dalam Negeri. Soni juga pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Ditjen PMD Kemendagri, Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan ASDEP Pengelolaan Lintas Batas Negara, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (BNPP).

Pada saat itu Publik DKI terkejut karena baru beberapa hari setelah menjadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni membatalkan 14 lelang yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Soni mengatakan lelang tersebut bermasalah.Menurutnya, lelang yang mendahului pembahasan atau sebelum APBD disahkan bisa dilakukan jika kondisinya mendesak dan darurat.sedangkan saat itu tidak ada yang mendesak dan tidak darurat,dan Soni menegaskan jika hal tersebut diatur dalam pasal 73 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 perihal perubahan keempat Perpres Nomor 54 tahun 2012 perihal pengadaan barang/jasa pemerintah.tapi jika kondisinya tidak mendesak dan bukan darurat, maka lelang itu harus dilakukan setelah pembahasan APBD selesai.dan ini merupakan sebuah aturan yang sudah jelas.

Lelang yang dibatalkan karena jelas dilakukan sebelum ada pembahasan dan kesepakatan eksekutif dan DPRD DKI. meskipun program itu sudah ada dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2017 senilai Rp68 triliun.

Soni menilai dalam penyusunan KUA-PPAS 2017, terdapat persoalan serius sehingga harus kembali dibahas secara detail dan di lakukan bersama-sama dengan DPRD DKI. sedangkan ke 14 program lelang yang sudah berjalan tersebut belum ada pembahasan sama sekali dengan dewan (legislatif),Soni pada waktu itu mengatakan, KUA-PPAS merupakan perkawinan politik antara eksekutif dan dewan sebagai cikal bakal lahirnya APBD 2017. dan hal itu merupakan produk sistem politik bukan hanya milik eksekutif. harus terlebih dahulu mendengarkan masukan dari legislatif (DPRD)

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Muhamad Taufik pun mengapresiasi keputusan Plt Gubernur DKI yang berani membatalkan lelang sebelum pembahasan APBD dimulai.menurut Taufik, keputusan Ahok melakukan lelang jelas telah melanggar aturan pemerintah daerah.bahkan Taufik mengatakan bisa saja ada motif ahok melakukan itu,hingga ahok berani menabrak aturan yang berlaku.

Ahok sendiri menduga, Soni mendapat informasi yang salah dari oknum DPRD DKI.

"Mungkin ada oknum beberapa anggota DPRD (memberikan) informasi yang salah," ujarnya di Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016,kompas,) Namun ahok yakin, Soni akan mengerti jika nanti sudah dikonformasi oleh BPS.'Makanya saya kira, beliau (Soni Sumarsono) bukan orang bodoh, Dirjen. Nanti kalau sudah dikonfirmasi sama BPS, beliau pasti setuju," jelas ahok.(kompas.)

Soni pun dengan kalem membalas pernyataan ahok dengan mengatakan,"

"Untuk menghormati dewan. Saya minta untuk ditunda dulu sementara. Kami lihat dulu. Untuk pemenang satu itu, ada argumentasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, itu bisa kalau kondisi tertentu," kata Soni di Balai Kota, Jakarta, Senin (31/10/2016 kompas,)

Dari 14 lelang yang tertunda tersebut salah satunya adalah lelang proyek pembangunan sky hospital RSUD Tarakan. Soni mengatakan lelang yang dilakukan sebelum pembahasan akan memperburuk hubungan antara Pemprov DKI (eksekutif) dan DPRD DKI.(legislatif).dengan selesainya pembahasan KUA-PPAS DKI 2017, lelang pun bisa dimulai dengan prosedur yang baik dan benar. Soni mengatakan "yang di butuhkan saat ini adalah komunikasi politik,DPRD juga tidak menuntut apa-apa,kini setelah berjalan dengan lancar,silahkan lelang di lanjutkan."

Ketok Palu APBD.

Kini janji Soni untuk menyelesaikan rancangan APBD yang tidak akan memakan waktu lama dan tidak lagi molor sudah terbukti,pada saat itu Soni mengatakan "jangan semua lini termasuk pembangunan terganggu karena molornya pengesahan APBD,dan sekarang apa yang di ucapkan Soni sebelum ayam berkokok pada 1 Januari 2017 APBD sudah beres serta on time menjadi kenyataan,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2017 senilai Rp.70.19 triliun tersebut sudah sah.dengan tambahan anggaran untuk Bamus Betawi yang sempat di hentikan oleh ahok,dalam hal ini Soni mengatakan "jika ada masalah dengan Bamus Betawi seharusnya di selesaikan dengan cara dialog,bukan menghentikan dana hibah.

Soni sendiri heran dengan pernyataan ahok yang mengatakan dirinya merombak KUA-PPAS DKI 2017. Soni mempertanyakan di sisi mana dirinya merombak,yang jelas dirinya hanya mempercepat proses APBD untuk terciptanya dukungan dan pemberdayaan pembangunan DKI Jakarta di segala bidang.

Soni mengingatkan bahwa jangan pernah merasa APBD itu dimiliki eksekutif saja. karena hal tersebut milik berdua, (eksekutif dan legislatif yang mewakili seluruh rakyat,) kesepakatan dengan legislatif adalah hal penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggaran pun harus disepakati bersama-sama dengan DPRD,Tidak boleh APBD disusun sendiri oleh Pemerintahan provinsi sebagai eksekutif.

Dengan adanya proses pembahasan dengan DPRD,(legislatif) Soni mengatakan wajar jika terjadi perubahan nilai anggaran.apalagi perubahan dalam KUA-PPAS DKI 2017 ini karena ada penambahan pendapatan,peningkatan tersebut di harapkan setidaknya menambah sarana dan prasarana,kemudian lahan tidak lagi ada masalah dan bisa dibangun untuk penambahan rusun dan taman,(RPTRA)

Kini masalah provinsi DKI Jakarta yang selalu bertengkar antara eksekutif dan legislatifnya sudah dapat di selesaikan dengan baik oleh Soni yang memang sangat handal di dalam menata kelola suatu daerah. dan mungkin kita semua menjadi tahu betapa problem yang mendasar dari pembangunan suatu daerah adalah karena hubungan antara eksekutif dan legislatif yang tidak harmonis.

Meninjau dan langsung sidak (blusukan,)

Ternyata di samping menguasai tata cara kelola suatu daerah,Soni juga mengerti akan bagaimana untuk tetap memberikan pelayanan yang baik kepada warganya, kita mengingat sehari setelah di lantik menjadi Plt gubernur DKI, Soni langsung sidak dan mengunjungi warganya serta lembaga-lembaga yang menjadi mitra (terafiliasi) dengan provinsi DKI Jakarta,kita melihat hingga saat ini pun Soni tetap melakukan blusukan seperti halnya sama dengan yang di lakukan Jokowi sewaktu menjabat sebagai gubernur DKI.dengan tanpa sungkan Soni pun memuji kepemimpinan Jokowi-ahok di waktu itu yang dengan sangat baik menata program di DKI Jakarta.

Latar belakang Soni yang mumpuni telah berhasil menciptakan keharmonisan antara eksekutif dan legislatif, dalam hitungan hari, Soni mampu meredam dan kembali menata hubungan yang sebelumnya tercerai berai, apabila kita melihat tentang beberapa isu-isu hangat Jakarta pun Soni selalu memberikan arahan-arahan yang baik dengan tujuan iklim DKI Jakarta yang kondusif,saat terjadinya aksi massa,dari unsur manapun massa tersebut,Soni selalu mengapresiasi dengan tetap menjunjung tinggi kedamaian serta toleransi.pada malam misa Natal pun Soni menyambangi gereja-gereja bersama dengan Kapolri dan panglima TNI.soni memperlihatkan jiwa kepemimpinan yang harus berpihak kepada semua masyarakat DKI Jakarta.

Antara Ahok Dan Soni.Lelang,Blusukan,APBD dan menata Jakarta

Sebagian orang berpendapat Ahok menjadi kecil hati, karena ternyata orang yang menjadi Plt Gubernur tersebut mampu dan jeli untuk menangani masalah di DKI Jakarta.dan bukti dari "mindernya" ahok semakin terlihat melalui komentar-komentar ahok untuk Soni yang bernada miring, kini kita sebagai masyarakat DKI di paksa melihat dan terpesona dengan gebrakan-gebrakan Soni yang sangat cepat,tepat dan akurat tersebut, jelas di sini telah terjadi perbedaan yang menonjol antara ahok dan Soni,jika kita mau fair menganalisa, tentunya kiprah ahok (tentang APBD) terlewati dengan kerja cepat Soni yang hanya dalam hitungan hari.benar apa yang di katakan ahok bila Soni adalah orang pintar dan bukan orang bodoh.

Soni Soemarsono dan DKI Jakarta hanyalah sebuah parameter atau contoh gebrakan yang bisa di lakukan dalam waktu singkat. Blusukan tetap berjalan, APBD dapat di sahkan dan penataan Jakarta kembali berjalan,apakah daerah lain Pelaksana Tugas (Plt) bisa mengikuti jejak Soni.? Apresiasi tertinggi khususnya kita berikan kepada Mendagri Tjahyo Kumolo yang dengan baik dan tepat dalam memilih pemimpin Plt Gubernur DKI Jakarta.semoga saja daerah daerah lainya bisa Seperti DKI Jakarta, karena bagaimanapun juga hubungan eksekutif dan legislatif sangatlah penting untuk selalu di jaga demi kelangsungan pembangunan di segala bidang.

Sementara itu dulu untuk para lovers.see u next action artikel.

007.

Disclaimer:tulisan ini tidak terkait kampanye Pilkada DKI Jakarta