UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta menghadiri undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Kamis (4/4). Ketua Pokja Layanan Informasi dan Kerjasama Perpustakaan Dora Melisa, mewakilkan Kepala UPT untuk hadir dalam Musrenbang yang dilaksanakan di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi.
Musrenbang ini diselenggarakan dalam rangka membahas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2025, dan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2025 -- 2045. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah seyogianya melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembahasan rancangan rencana kerja ini.
Musrenbang Kota Bukittinggi dilaksanakan secara berjenjang. Mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan. Puncaknya, diselenggarakan Musrenbang tingkat kota yang turut mengundang berbagai stakeholders yang ada di Kota Bukittinggi.
Stakeholders yang hadir dalam Musrenbang kali ini di antaranya Sekretaris Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), jajaran Kepala SKPD, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Agam. Kehadiran Pemkab Agam tentu penting mengingat posisi geografis Kota Bukittinggi yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Agam.
Selain itu, hadir pula kalangan perguruan tinggi, swasta, pelaku perbankan, niniak mamak dan bundo kanduang. Sejumlah instansi vertikal turut diundang, dimana salah satunya adalah UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
Pada Musrenbang ini, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar memberikan sambutan di hadapan seluruh hadirin. Pria yang akrab disapa Bang Wako ini menyorot sejumlah program yang diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bukittinggi.
Secara garis besar, program-program tersebut dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan taraf perekonomian dan kualitas pendidikan warga. Tak lupa, termasuk upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi. Bang Wako memberikan contoh, bagaimana pemerintah akan menciptakan area baru sebagai kawasan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk mewadahi kegiatan berbagai lapisan masyarakat, dan harapannya bisa mengurangi angka pengangguran terbuka.
Seusai sambutan dari Wali Kota, berlanjut paparan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bukittinggi Robby Novaldi. Menurut Robby, usia harapan hidup di Kota Bukittinggi merupakan yang tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.
Dari rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025, terdapat lima program yang menjadi prioritas. Program itu meliputi sektor pariwisata yang terintegrasi, pengembangan usaha mikro, serta penataan kota terkait drainase dan penanganan banjir. Ada pula bantuan pendidikan dan pemenuhan Universal Health Coverage (UHC), yakni jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi warga Kota Bukittinggi.
Robby Novaldi menambahkan, pembangunan dan pengembangan di suatu daerah tidak cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah bisa dengan leluasa untuk menjalin kerja sama yang menguntungkan dengan para stakeholders. Contoh paling mudah adalah lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang bertempat di daerah yang bersangkutan.
Dalam Musrenbang ini, hadir pula Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat Andre Ola Vetric. Andre menyampaikan sinkronisasi rancangan RKPD Bukittinggi Tahun 2025 dan rancangan RPJPD Bukittinggi Tahun 2025 -- 2045, dengan program-program yang terdapat di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan Musrenbang dilanjutkan dengan sesi diskusi, yang dimoderatori oleh Kepala Bappelitbangda Bukittinggi. Sesi ini bertujuan menghimpun berbagai masukan dan saran dari stakeholders, untuk menyempurnakan rancangan rencana kerja yang hendak disusun dan dilaksanakan.
