Senin (26/2) UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta menghadiri undangan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bukittinggi. Forum ini membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2025. Forum Konsultasi Publik berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi.
UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta merupakan instansi vertikal di Kota Bukittinggi. Kasubbag Tata Usaha Fajri Oktaria mewakilkan Kepala UPT untuk hadir dalam Forum Konsultasi Publik ini, sebagai salah satu pemangku kepentingan yang ada di Bukittinggi.
Martias Wanto selaku Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik ini. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dibahas dalam sebuah forum terbuka. Forum ini mempertemukan kepala daerah, segenap perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang ada di wilayah yang bersangkutan.
Penyelenggara Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2025 adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Kepala Bappelitbangda Robby Novaldi memaparkan rancangan awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2025 di hadapan peserta Forum Konsultasi Publik.
Seusai pemaparan dari Kepala Bappelitbangda Kota Bukittinggi, turut hadir menyampaikan paparan adalah Dr. Fajri Muharja. Fajri Muharja merupakan Ketua Asosiasi Program Studi Ekonomi Pembangunan Indonesia (APSEPI). Beliau juga menjabat Ketua Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas.
Fajri Muharja menyampaikan evaluasi perkembangan dan kebijakan makroekonomi Kota Bukittinggi. Target dan capaian makro pembangunan pada tahun 2022 dan 2023 menjadi dasar untuk menyusun RKPD Tahun 2025.
Target yang ditetapkan pada tahun 2025 menjadi dasar untuk menyusun dan menentukan program-program yang tepat dan relevan untuk pembangunan di Kota Bukittinggi. Hal ini sejalan dengan visi Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045 yang memosisikan diri sebagai daerah berbasis perdagangan dan pariwisata. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pemerintah harus mempersiapkan masyarakat dan infrastruktur modern yang berlandaskan ekonomi syariah.
Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD Kota Bukittinggi dihadiri segenap perangkat daerah seperti Camat, Lurah dan Kepala SKPD. Pemangku kepentingan yang hadir di antaranya dari sektor perbankan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pers dan perguruan tinggi.
Sesi diskusi Forum Konsultasi Publik dipandu oleh Kepala Bappelitbangda Robby Novaldi. Dalam sesi ini para peserta menyampaikan masukan dan saran, yang harapannya bisa diadopsi dan menyempurnakan program-program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Â
