Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT. Pada kali ini saya akan memberikan opini serta kritik dari praktik lobbying yang dilakukan oleh perusahaan teknologi besar yang verada di amerika serikat.Â
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teknik lobi adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, lembaga legislatif, atau organisasi lain. Teknik lobi sering kali menjadi subjek perdebatan etis, terutama ketika melibatkan konflik kepentingan atau upaya untuk mempengaruhi keputusan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Namun, dalam banyak sistem demokrasi, lobi dianggap sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai kepentingan dan sudut pandang.
Salah satu kasus terkini yang melibatkan teknik lobi adalah upaya perusahaan teknologi besar Amerika Serikat untuk mempengaruhi undang-undang baru yang diusulkan oleh Uni Eropa terkait regulasi konten digital. Kasus ini menjadi studi kasus menarik untuk mengkritisi praktik lobbying yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dalam upaya mempertahankan kepentingan bisnis mereka.
Uni Eropa mengusulkan undang-undang "Digital Services Act" dengan tujuan melindungi pengguna internet dari konten berbahaya, cuitan kebencian, dan penyebaran informasi palsu. Namun, perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Meta (Facebook), dan Amazon melancarkan kampanye lobi masif untuk mempengaruhi isi dan penerapan undang-undang tersebut. Mereka mengkhawatirkan regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi model bisnis dan menciptakan beban kepatuhan yang besar.
 Taktik Lobi yang Agresif dan Berlebihan
Menurut saya taktik lobi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi ini terlalu agresif dan berlebihan oleh banyak pihak. Mereka mempekerjakan konsultan lobi profesional, mantan pejabat Uni Eropa, serta mengkampanyekan posisi melalui iklan, konferensi, dan laporan analisis. Bahkan, mereka tidak segan mengancam akan mengalihkan investasi dan pusat data ke luar Uni Eropa jika regulasi dianggap terlalu ketat.
Kelompok advokasi konsumen dan organisasi nirlaba mengkritik upaya ini sebagai upaya untuk melindungi kepentingan finansial perusahaan dengan mengorbankan privasi dan keamanan pengguna internet. Mereka menilai taktik lobi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi raksasa ini terlalu berlebihan dan cenderung mengintimidasi pembuat kebijakan.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Legislasi
Selain itu, kasus ini juga mengangkat isu tentang kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi yang melibatkan kepentingan ekonomi besar. Praktik lobbying yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi raksasa ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik dalam proses pembuatan kebijakan.
Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur kegiatan lobi dan persyaratan pengungkapan informasi untuk menjaga integritas proses legislasi. Pembuat kebijakan juga harus lebih transparan dalam mengungkapkan pengaruh yang diterima dari aktivitas lobi serta menjelaskan alasan di balik setiap keputusan yang diambil.
