Di tengah isu reshuffle seperti ini, kata-kata Edhy Prabowo bisa bermakna ganda
Hengkangnya Susi Pudjiastuti dari kabinet Jokowi seakan menjadi tangis masal warga negara Indonesia yang terlanjur simpatik dengan berbagai macam kebijakan gila seperti penenggelaman kapal pencuri ikan. Karena itu, dalam sebuah artikel saya yang ditulis pasca penetapan Kabinet Indonesia Maju, saya menganalisis tantangan terbesar Edhy Prabowo sebagai pengganti dalam satu periode kedepan adalah Susi Pudjiastuti sendiri.
Setelah beberapa bulan menguasai Kementerian Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo harus menghadapi pro-kontra terkait dengan kebijakan lobster yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan Menteri Susi. Menteri Edhy mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia khususnya pasal 7 yang mengatakan setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya menuai polemik.
Bukan hanya itu, kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan di era Menteri Susi tidak digunakan oleh Edhy Prabowo. Hemat saya, keputusan ini menciptakan sebuah reputasi di masyarakat bahwa para pencuri ikan tidak takut untuk mencuri di perairan Indonesia karena tidak ada ancaman yang menakutkan bagi mereka.
Rasanya ekspektasi masyarakat terhadap Menteri Edhy benar-benar tidak terjawab. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Indonesia Politik Opinion (IPO) tentang daftar menteri yang paling diharapkan untuk di-reshuffle dari kabinet menempatkan Menteri Edhy Prabowo sebagai menteri kelima dalam urutan daftar reshuffle setelah Yasonna, Terawan, Ida Fauziah, dan Fachrul Razi.
Di tengah isu reshuffle yang semakin menguat saat ini, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak juga Presiden Jokowi me-reshuffle Menteri Edhy Prabowo karena kebijakannya terkait ekspor lobster dianggap bermasalah.
Sementara IPO juga menunjukkan hasil survei yang menyebut Susi Pudjiastuti bersama Arief Yahya dan Dahlan Iskan sebagai sosok yang tepat untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju.
Kita tidak bisa pungkiri jika survei IPO dan tuntutan KIARA memiliki pengaruh dalam kebijakan reshuffle kali ini sehingga Menteri Edhy Prabowo yang notabenenya kubu oposisi yang bergabung di pemerintahan merasa tertekan karena kebijakan-kebijakannya masih ditentang sejumlah masyarakat bahkan masih ada yang menginginkan dirinya keluar dari kabinet.
Melihat hasil survei yang mendepak dirinya dan menyebut Susi Pudjiastuti sebagai salah satu kandidat, Edhy Prabowo tidak tinggal diam merespon keinginan publik dengan menunjukkan kepada publik bahwa kebijakan-kebijakannya jauh lebih baik dari kebijakan menteri terdahulu.
Misalnya, dilansir dari kompas.com (06/07/20) dalam raker bersama Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo menyebut bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Setidaknya, penenggelaman kapal butuh Rp 50 juta hingga Rp 100 juta sehingga lebih baik disita untuk dipakai oleh nelayan dan mahasiswa praktek.
Bahkan, ia mengatakan bahwa bukan popularitas yang ia cari tetapi dukungan dan kritik dari para wakil rakyat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terkait laut Indonesia.
"Menenggelamkan kapal itu butuh biaya lagi, setelah putusan pengadilan, itu Rp 50-100 juta harus ada biaya menenggelamkannya lagi. Ngebornya, bakarnya, nyari tempatnya, ngumpulin orangnya, ngumpulin medianya, konsumsi, dan sebagainya. Saya enggak mau lagi bermain, menari untuk mencari popularitas diri saya. Jadi saya sangat percaya Bapak/Ibu (Komisi IV DPR RI) mendukung saya. Saya siap bapak/ibu memarahi saya kapan saja," kata Edhy
Di tengah isu reshuffle seperti ini, kata-kata Edhy Prabowo bermakna ganda. Pertama, menunjukkan kepada wakil rakyat tentang dampak kebijakan-kebijakannya dan kedua secara tidak langsung mengatakan kepada publik dan juga kepada presiden bahwa kebijakannya jauh lebih bagus dari menteri Susi.
Tentunya, hal-hal seperti ini akan menjadi pertimbangan presiden dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, meskipun penyampaian Edhy Prabowo tidak memiliki sangkut paut dengan isu reshuffle, penyampaian seperti hal tersebut di tengah isu reshuffle benar-benar politis dan mengundang curiga.
Salam!
