Akan tetapi, salah satu hal yang perlu diperhatikan baik-baik oleh pemerintah pasca kebijakan ini agar ekonomi Indonesia tetap dalam tren pertumbuhan adalah penyerapan anggaran.
Biasanya, salah satu risiko domestik yang datang dari pemerintah adalah masalah anggaran. Jika tidak adanya korelasi penyerapan anggaran dengan pertumbuhan ekonomi maka ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam penggunaan anggaran.
Merujuk pada simulasi skenario penggunaan yang dilakukan oleh Bappenas maka pertumbuhan ekonomi akan melambat jika terjadi penumpukan anggaran di semester kedua.
Jika penyerapan anggaran menumpuk di kuartal terakhir maka pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari baseline. Lain hal apabila mengikuti pola ideal, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai baseline.
Disisi lain, penyerapan anggaran rendah  merupakan kerugian bagi negara karena belanja modal yang juga dibiayai pinjaman atau utang akan menyebabkan beban bunga yang harus dibayar apalagi beban bunga bagi negara maju yang lebih tinggi dari negara berkembang.
Namun, penyerapan anggaran yang tinggi juga tidak semata-mata mengindikasikan kinerja yang baik dari pemerintah karena dapat dicurigai sebagai indikasi korupsi.
Oleh karena itu, pemerintah pusat, kementerian hingga daerah dituntut untuk tidak lagi duduk berpangku tangan atau bermain-main dalam perencanaan pembangunan sehingga dalam penyerapan anggaran pun tidak tersendat-sendat dan menyebabkan keterlambatan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan semua unsur yang terlibat didalamnya harus mengawasi penggunaan anggaran dengan ketat sehingga anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Memang banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi penyerapan anggaran juga merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan baik-baik. Disisi lain, keuntungannya bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi perspektif masyarakat terhadap pemerintah pun lebih baik dan juga menekan peluang terjadinya korupsi.
Salam!!!
