Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT mengatakan dari tahun 2016 sampai September 2018 tercatat jumlah TKI NTT di Malaysia mencapai 5.007 orang. Misalnya itu adalah angka tetap maka kita kurangi dengan angka kematian tahun 2019 maka kira-kira sekitar 4.900 orang yang ada di Malaysia.
Saya tidak bisa membayangkan jika mereka tidak dikembalikan. Berapa banyak yang akan meninggal di tahun 2020, 2021 dan seterusnya. Disisi lain didukung dengan Human Trafficing tersembunyi. Tahun 2019 adalah bukti kuat untuk kita percaya bahwa yang akan meninggal pada tahun 2020 terancam lebih banyak.
Saya tidak bisa membayangkan jika mereka tidak dikembalikan. Berapa banyak yang akan meninggal di tahun 2020, 2021 dan seterusnya. Disisi lain didukung dengan Human Trafficing tersembunyi. Tahun 2019 adalah bukti kuat untuk kita percaya bahwa yang akan meninggal pada tahun 2020 terancam lebih banyak.
Sejujurnya saya sudah bingung apa yang harus disuarakan? Toh teman-teman aktivis melakukan demonstrasi berulang-ulang kali, pemerintah provinsi pun sudah melakukan upaya, kemanakah kita harus mengadu?
Beberapa bulan lalu saya menulis artikel dengan judul "Peti Mati untuk Gubernur NTT dan Jokowi" ada yang mengomentarinya di media sosial. Katanya itu salah mereka, saya jadi bingung, seolah-olah saya tidak tahu, ini tanggungjawab siapa?
Tanggungjawabnya sendiri? Jangan ajarkan itu pada mereka, justru keputusan mereka pergi ke Malaysia adalah salah satu tanggungjawabnya untuk memajukan kesejahteraan keluarganya, ia tidak bergantung pada negara.
Lalu apa yang saya harus tuntut dari negara? Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Ini tujuan negara, lalu kita menyalahkan mereka, sama dengan kita menyalahkan negara. Kembali lagi, pada artikel yang saya tulis itu.
Saya juga menulis artikel Urgensi Penanganan Kemiskinan di NTT, perdagangan manusia tidak terlepas dari pengaruh kemiskinan.
Sebelum negara hadir, tidak ada yang namanya kemiskinan. Orang-orang hidup menyatu dengan alam, tidak ada standar yang menyebut mereka sebagai orang miskin. Kehadiran negara membuat standar kemiskinan, yang memiliki rumah daun dan berlantai tanah termasuk orang miskin, yang masak menggunakan kayu api adalah orang miskin dan sebagainya.
Pemerintah yang menciptakan stigma itu dan pemerintah harus bertanggung jawab menghapus stigma itu agar pola pemikiran orang-orang desa jangan melulu pada uang yang akhirnya memaksa mereka meninggalkan kampung halaman dan mencari nafkah di negeri orang.
Salam!!!
