Publik mencurigai Jokowi sedang melakukan upaya pelemahan KPK. Itu wajar. Kecurigaan itu akan terus berlanjut jika Jokowi tetap mendukung pengesahan RUU KPK. Pada akhirnya bukan hal yang mustahil jika kepercayaan publik terhadap DPR dan pemerintah menurun apalagi Jokowi dan PDI-P akan kehilangan kepercayaan.
Dimanakah Demokrasi Indonesia Perjuangan? Pertanyaan untuk Megawati yang mengesahkan UU KPK Tahun 2002. Sekali lagi bukan menolak revisi tapi dimana ruang demokrasi? Ini adalah celah runtuhnya kejayaan PDI-P.
Gerindra menjadi partai pertama yang mengintip celah itu. Awalnya mereka menyetujui revisi UU KPK tapi kemudian memberikan beberapa catatan karena kalah suara katanya.
"(Sepakat) namun masih ada ganjalan, maka akibat ganjalan itu lah yang membuat kami dalam pembahasan tingkat pertama menolak untuk diteruskan, maka karena mungkin kalah, suara kami juga memahami tidak mungkin juga kami ngotot," jelas Edhy Prabowo dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019).
Bukankah ini adalah sebuah pencitraan politik? Memanfaatkan mayoritas kontra terhadap RUU KPK untuk meraup dukungan? PDI-P seharusnya membaca itu.
Bukan hanya itu, Wakil Ketua Komisi III Fraksi Gerindra, Desmond J. Mahendra mengatakan jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa meminta menunda pengesahan RUU RKUHP karena tekanan masyarakat, Jokowi seharusnya juga bisa mencabut UU KPK.
"UU KPK itu kan belum diundangkan, kenapa enggak cabut aja semua UU yang tiga bulan belakangan ini dikebut?" kata Desmond saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 21 September 2019. Semua undang-undang yang dipercepat penyelesaiannya, ujar dia, diprotes. "UU Sumber Daya Air, UU Pertanahan, semua merugikan rakyat itu."
Bukan ini juga komentar politik yang bisa menuai simpati publik. Ia, karena gelombang penolakan besar-besaran ini secara umum merujuk pada UU KPK.
Tanpa sadar, Gerindra mendukung publik untuk mendorong Jokowi mencabut UU KPK. Memang pernyataan Desmon sangat logis tetapi bisa saja kepentingan politik terbungkus rapi didalamnya.
Oleh karena itu, bukan hanya nasib Indonesia yang ada ditangan Jokowi tetapi nasib PDI-P juga ada ditangan Jokowi. Namun, yang terpenting adalah nasib bangsa Indonesia.
Salam!!!
