Karikatur Jokowi Pinokio
Mengapa harus Pinokio? Melihat dari masalah yang terjadi yaitu polemik revisi UU KPK maka mungkin karikatur Pinokio lebih tepat menggambarkan Jokowi yang tengah dalam masalah yang cukup kompleks. Pro-kontra revisi UU KPK, pemberian mandat ketua KPK kepada presiden dan lain sebagainya.
Apakah sifat Jokowi adalah gambaran sifat Pinokio? Komentar dari ICW yang mengatakan bahwa Jokowi tidak mencermati revisi UU KPK sepertinya menunjukkan bahwa Jokowi terlihat polos dan tidak dapat mengidentifikasi maksud terselubung dari revisi UU KPK ini?
Jokowi seharusnya mampu memahami DPR yang bersikeras untuk merevisi UU KPK. Misalnya Fahri Hamzah yang ngotot bahkan marah-marah di ILC terkait dengan revisi UU KPK. Bahkan, dalam penyampaiannya ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap KPK yang sering melakukan OTT termasuk penjeblosan Setya Novanto ke jeruji besi. Ada apa? Terlepas dari niat baiknya, perlu memahami motif lain yang mungkin saja tersembunyi.
Apakah Jokowi bodoh? Jelas tidak. Akan tetapi hampir semua politisi yang berada disekitarnya mendukung Jokowi untuk menyetujui revisi UU KPK. Tanpa sadar, Jokowi bertindak atas koridor orang-orang yang berkepentingan khusus. Tak tanggung-tanggung saya berani mengatakan bahwa Jokowi dibodohi oleh mereka yang berkepentingan dibalik revisi UU KPK ini.
Menurut Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman, ia menduga bahwa Presiden Jokowi telah tersandera oleh elite-elite politik dalam pembahasan RUU KPK.
"Presiden Jokowi tidak bergeming dalam RUU KPK meski sudah dikritik banyak pihak. Ribuan akademisi seluruh Indonesia, masyarakat sipil, para tokoh agama dan mahasiswa (menolak RUU KPK). Presiden merasa dirinya menolak usulan DPR, padahal usulannya mirip hampir persis. Ini menunjukkan Presiden tidak mengkaji dengan teliti atau mendapat masukan keliru dari para pembantunya," kata Zaen, begitu Zaenur akrab disapa kepada detikcom, Senin (16/9/2019).
Apakah Jokowi berbohong? Bisa saja. Jika dia tidak dibodohi atau kurang cermat dengan pro-kontra revisi UU KPK maka disimpulkan bahwa Jokowi mengingkari janji kampanyenya. Oleh karena itu, majalah Tempo benar bahwa Janji Jokowi tinggal Janji.
Apakah Jokowi egois? Ekonom Universitas Gajah Mada, Rimawan Pradipto telah mengumpulkan petisi yang ditandatangani 2.338 dosen dari 33 perguruan tinggi se-Indonesia, terhitung terakhir pada 14 September 2029. Mereka semua menolak revisi UU KPK dan upaya pelemahan terhadap KPK.
Bukti bahwa, mayoritas masyarakat Indonesia menolak revisi UU KPK sehingga keputusan Jokowi untuk mendukung revisi UU KPK adalah egois. Seluruh koalisi partai politik mendukungnya, PDI-Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, dan Partai NasDem.
Jokowi memilih memihak kepada orang-orang terdekatnya, para politisi yang ada disampingnya daripada rakyat yang memilihnya. Kepentingan rakyat diabaikan.Â
