Oleh karena itu, penulis yakin bahwa jika Benny Wenda ditetapkan lagi dalam daftar pencarian orang maka ia akan tetap dilindungi dengan alasan yang sama.
Kedua, Penanganan secara militer.Â
Kerusuhan Papua tidak bisa ditangani dengan operasi militer karena pemerintah akan menuai kritik dari masyarakat Papua dan teriakan referendum akan terus terjadi.
Ya, pemerintah akan dikritik karena akar masalah Papua sangat kompleks yang tidak boleh terulang lagi.
Dilansir dari theconversation.com, Di dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009 telah dituliskan akar masalah Papua meliputi:
- Peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia.
- Tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua.
- Proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas.
- Siklus kekerasan politik yang belum tertangani, bahkan meluas.
- Pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai.
Nah masalah yang sedang terjadi adalah inveksi luka lama. Akar permasalahan pertama terbongkar lagi di mana terjadi tindakan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua.
Oleh karena itu, penanganan secara militer tidak boleh dilakukan karena akan menambah permasalahan baru. Penanganan secara militer memungkinkan terjadinya korban jiwa yang kemudian akan dianggap sebagai pelanggaran HAM. Luka lama timbul lagi. Masalah akan semakin kompleks.
Ini sangat berbahaya karena akan dimanfaatkan oleh Benny Wenda untuk terus mendengungkan pemisahan Papua di dunia internasional.
Ketiga, Penanganan secara politik.
Kita seharusnya bersyukur karena Pemerintah Indonesia sadar untuk menangani masalah ini secara politik karena apa yang dilakukan oleh Benny Wenda adalah strategi dan jebakan politik.
Pemerintah harus paham akar permasalahan Papua seperti yang dituliskan dalam buku Papua Road Map. Penanganan harus dilakukan dengan cara pendekatan dengan para tokoh-tokoh penting di Papua seperti yang telah direncanakan Pemerintah Indonesia.
