Megawati membuat sebuah keputusan tersulit dan penuh resiko dalam kepengurusan partai.
Kongres V PDI-P di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum Partai Berlambang Kepala Banteng tersebut. Kemudian Megawati  mengumumkan susunan pengurus DPP PDIP periode 2019-2020.
Susunan kepengurusan ini didominasi oleh kader lama yang dipilih kembali oleh Megawati. Seperti Prananda Prabowo, Hasto Kristiyanto, Bambang Wuryanto dan lainnya.
Alasan dipilih kembali pasti beragam tetapi yang pastinya tidak terlepas dari pengaruh dan track record kader yang mampu mengantarkan PDI-P memenangkan Pilpres dan Pileg.
Seperti Prananda Prabowo. Pewaris Trah Soekarno adalah julukan yang tepat untuk putra Megawati Soekarnoputri ini. Pasalnya, ia memiliki peran penting dalam kesuksesan PDI-P.
Meski karir politiknya hanya berkutat di dalam partai. Ia dinilai sebagai salah satu politisi PDI-P yang pengorganisasiannya sangat detail. Bahkan, ia sering menjadi konseptor pidato ibunya Megawati.
Di PDI-P, ia menjabat sebagai Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital periode 2015-2020. Selain itu ia juga mengepalai Pusat Analisa dan Pengendali Situasi (Situation Room) yang mengelola situs resmi PDI Perjuangan. Prananda punya kemampuan yang menarik orang-orang mengidolakan partainya melalui situs resmi PDI-P.
Terpilih kembalinya Prananda sebagai Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital periode 2019-2024 adalah sebuah keputusan yang tidak salah karena kepiawaiannya di belakang layar tidak bisa dipandang sebelah mata.
Selain itu, Hasto Kristiyanto kembali dipilih oleh Ibu Megawati sebagai Sekretaris Jenderal PDI-P. Terpilihnya Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen ini adalah sejarah baru bagi PDI-P. Pasalnya, selama ini tidak ada yang menjabat sebagai sekjen dengan lama jabatan lebih dari satu periode.
Politikus PDI-P, Tjahjo Kumolo ketika ditanya soal terpilihnya Hasto sebagai sekjen selama dua periode, ia mengatakan bahwa Hasto dianggap oleh Ketum Megawati Soekarnoputri  bisa membawa PDIP menjadi pemenang Pemilu 2019 dan juga dalam AD/ART tidak mengatur tentang lamanya jabatan seorang sekjen.
"Saya kira nggak ada masalah ya (sekjen dua periode), dalam AD/ART tidak disebutkan. Dan yang kedua, dia dipilih kembali mungkin Ibu Ketua Umum mempertimbangkan Pak Hasto sebagai Sekjen menang Pemilu, juga sebagai Sekretaris Tim Sukses Pak Jokowi juga menang Pilpres,"Â kata Tjahjo di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Sabtu (10/9/2019
Belum lagi, Made Urip hattrick. Ia terpilih lagi untuk ketiga kalinya sebagai Ketua DPD Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup.
Beberapa kader yang terpilih lagi seperti Puan Maharani dan lainnya menunjukkan bahwa peran pengurus lama masih dibutuhkan untuk menghadapi Pilpres dan Pemilu 2024.
Akan tetapi, publik dibuat kaget ketika nama-nama yang disebutkan sebagai pengurus, tidak ada nama Bambang Dwi Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu.
Padahal sebetulnya, peran Bambang Dwi Hartono dalam bidang pemenangan pemilu terbukti dengan membawa PDI-P mendapatkan suara terbanyak. Memang ada peran penting dari kader lainnya seperti Prananda dan Hasto tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa "Bambang DH hanya remah-remah doang".
Menjadi Walikota Surabaya selama dua periode kemudian mendampingi Risma memenangkan pilwalkot Surabaya pada tahun 2010 bukan sesuatu yang biasa. Dibuktikan dengan mengantarkan PDI-P menguasai parlemen bukankah seharusnya dipertimbangkan oleh Megawati untuk Bambang DH kembali dalam kepengurusan partai?
Penulis yakin bahwa Megawati pasti mempertimbangkan hal tersebut tetapi ada hal lain yang juga dipertimbangkan oleh Megawati.Â
Rupanya Megawati Soekarnoputri mempertimbangkan status Bambang DH sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jasa pungut (Japung) di tahun 2010 lalu. Akan tetapi, proses hukumnya masih berjalanan di kejaksaan dan kepolisian, karena statusnya masih P19, artinya berkas belum lengkap.
Tetapi bukannya Megawati harus mempertimbangkan Bambang DH pada saat penentuan kepengurusan partai pada tahun 2015 dimana Bambang DH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi gratifikasi DPRD-Pemkot Surabaya sebesar 720 juta rupiah pada tahun 2013?
Ataukah Megawati memikirkan strategi baru dengan memperbaiki citra kepungurusan partai di masyarakat? Pasalnya, berakhirnya era Jokowi pada tahun 2024 disebut sebagai akhir dari era PDI-P.
Penulis yakin bahwa Megawati tahu peran penting Bambang DH tetapi ia harus berani mengambil resiko. Ia menggantikan Bambang DH dengan Bambang Wuryanto yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Energi dan Pertambangan.
Memang kiprah Bambang Wuryanto di dunia politik cukup hebat bahkan ia sendiri target PDI-P hatrick menang pemilu pada tahun 2024 karena dibantu oleh semua orang dalam tubuh partai.
"Kalau perintah Ketua gitu, kita pasti siap. Ketum perintahnya gitu ya kita pasti siap. Ya kita kan kalau bisa pengen hattrick dan saya kira bukan mau sombong maksudnya hattrick di pemilu,"Â jelas Bambang.
Akan tetapi, terlalu dini untuk mengatakan bahwa PDI-P akan hatrick. Terlalu dini untuk mengatakan bahwa Bambang Wuryanto akan mengulangi kesuksesan Bambang DH.
Hal ini memang berisiko bagi PDI-P. Oleh karena itu, mungkinkah Megawati berpikir bahwa nama "Bambang" yang menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenang Pemilu selalu membawa keuntungan sehingga "Bambang" menggantikan "Bambang"?
Ataukah Megawati berpikir bahwa sosok orang Surabaya sangat dibutuhkan dalam kepengurusan partai sehingga ia berani menunjuk Walikota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Kebudayaan dimana Risma pernah duet dengan Bambang DH dan memenangkan Pilwalkot Surabaya pada tahun 2010?
Semuanya masih misteri. Apakah PDI-P akan hatrick menang Pemilu pada tahun 2024?
Mari kita menyimak!
Salam!!!
Referensi: Satu; Dua; Tiga; Empat; Lima; Enam; Tujuh.
