Mohon tunggu...
Neno Anderias Salukh
Neno Anderias Salukh Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pegiat Budaya | Pekerja Sosial | Pengawas Pemilu

Orang biasa yang menulis hal-hal biasa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Beranikah Jokowi Menyelesaikan Misteri di Balik "Sexy Killers"?

8 Juli 2019   15:19 Diperbarui: 8 Juli 2019   21:41 632
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Aktivis peduli lingkungan di Kalimantan Timur melakukan aksi tolak oligarki tambang di pilpres 2019 (Foto: Istimewa)

Jokowi-Ma'aruf resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ketidaksempurnaan pencapaian program kerja oleh Jokowi di periode sebelumnya menjadi pekerjaan rumah yang mestinya diselesaikan di periode kedua.

Dalam tulisannya, Lima PR Besar Periode Kedua Jokowi, Dizzman menyebutkan lima hal yaitu Dehalusinasi pilpres, Pendidikan budi pekerti dan etika, Potensi infrastruktur mangkrak, Swasembada pangan dan energi dan Penanganan kasus-kasus hukum dan HAM.

Namun sebetulnya, ada salah satu masalah yang harusnya diselesaikan oleh Jokowi di periode kedua jika Jokowi harus meninggalkan sebuah rekam jejak atau memori yang manis selama mengendalikan kapal Nusantara.

Masalah ini menimbulkan sebuah dilema yang menghampiri masyarakat Indonesia menjelang pemilu 2019. Saat itu, dirilisnya sebuah film yang penuh kontroversi film Sexy Killer. Film dokumenter yang menguak misteri dan kompleksitas bisnis batu bara di Kalimantan. Sejumlah tokoh penting dan petinggi negara Indonesia bermunculan di film produksi Watchdoc ini.

Tak tanggung-tanggung, nama-nama seperti Jokowi, Prabowo dan Sandiaga Uno disebut dalam film tersebut.

Keterlibatan elite-elite politik dalam industri batu bara di Indonesia
Keterlibatan elite-elite politik dalam industri batu bara di Indonesia

Film tersebut mengungkap sisi kelam di balik tambang batubara yang merupakan sumber daya penghasil energi yang mengalirkan listrik di Indonesia.

Kehadiran tambang batubara yang tidak jauh dari lokasi pemukiman dan pertanian berakibat pada hancurnya jalur air bersih sehingga membuat masyarakat kesulitan air bersih baik untuk kebutuhan MCK maupun untuk pertanian.

Selain itu, limbah pabrik menimbulkan polusi udara dan mencemari air bersih sehingga penyebaran penyakit tak terbendung dan kematian anak-anak selalu menghampiri masyarakat sekitar.

Polusi yang diakibatkan oleh tambang batubara mengandung partikel yang sangat berbahaya dan bertahan di udara dalam jangka waktu yang cukup lama.

Akibatnya, selain mencemari udara dan air, produksi pertanian seperti hasil pertanian seperti kelapa sawit pun menurun.

Tambang batubara ini yang direncanakan menjadi tambang batubara terbesar di Asia Tenggara juga menjadi momok bagi para nelayan di Kalimantan.

Lokasi yang tidak jauh dari pantai dan transportasi pengangkutan batubara melalui laut menimbulkan pencemaran laut. Akibatnya, ikan dan terumbu karang yang menjadi mata pencaharian utama penduduk setempat terancam punah.

Lebih parahnya lagi, pada tahun 2014, masyarakat yang menolak pertambangan dengan cara tidak menjual tanah harus berakhir di balik jeruji besi.

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berkepanjangan. Tidak adil jika orang lain menari di atas penderitaan orang lain. Apalagi mereka yang dipercaya menjadi pahlawan bagi masyarakat malah menjadi penindas.

Oleh karena itu, ini menjadi PR serius yang harus diselesaikan Jokowi. Pemerintah harus berani mengintervensi para pemegang saham sehingga dalam pengelolaan tambang batubara tidak serta merta dilakukan tetapi harus memperhatikan rakyat kecil yang mengalami dampak negatifnya.

Memang sebuah dilema bagi pemerintah dimana harus memenuhi kebutuhan lainnya tetapi mengakibatkan sebagian orang menderita. Tetapi, pertambangan batubara bisa disiasati dengan cara lain yang tidak hanya hadir sebagai pembawa malapetaka tetapi membawa keuntungan bagi kebanyakan orang termasuk daerah sekitar.

Yang perlu diperhatikan adalah manajemen birokrasi pertambangan sehingga tidak ada tindakan premanisme di lapangan yang merugikan masyarakat sekitar.

Seharusnya kehadiran pertambangan batubara di Kalimantan ini tidak menjadi persoalan tetapi menjadi jawaban bagi persoalan kemiskinan yang dialami masyarakat selama ini.

Yang perlu dilakukan oleh Jokowi saat ini adalah mengembalikan kesejahteraan petani sekitar, irigasi untuk air bersih, mencegah polusi udara dan air akibat tambang dan menjaga kelestarian laut dan segala isinya untuk mata pencaharian para nelayan tetapi tetap menjalankan tambang batubara yang ramah lingkungan.

Akan tetapi, beranikah Jokowi mengintervensi orang-orang yang berada di balik kesuksesannya? Seperti Luhut Panjaitan dan Ma'aruf Amin? Jokowi harus berani demi rakyat, siapa pun dia harus tunduk pada pemerintah demi kepentingan bangsa.

Salam!
Referensi
: Satu.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun