Esensi Wajib Belajar terhadap Sumber Daya Manusia

Program Wajib Belajar 12 tahun, yang merupakan salah satu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia, ditanggung oleh pemerintah.

Kondisi pendidikan nasional Indonesia pada kenyataannya belum berhasil memungkinkan generasi muda negara untuk belajar mandiri dan melanjutkan hidup mereka sendiri. 

Menurut potret UNDP, yang sejalan dengan data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2005 tentang angka pengangguran menurut pendidikan dan wilayah desa-kota, persentase pengangguran di tingkat SMP ke bawah lebih rendah daripada di tingkat SMA ke atas. 

Program wajib belajar sangat penting karena memungkinkan guru, dosen, dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik. Di tengah era globalisasi saat ini, mencetak sumber daya manusia yang berkualitas tinggi tidaklah mudah terlebih untuk bersaing di pasar global yang bebas. 

Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah hasil dari proses pendidikan dan merupakan komponen penting dalam proses pembangunan. Sejak tahun 1994, pemerintah memberlakukan wajib belajar di sekolah dasar, menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan negara dan bangsa.

Selain itu, dengan adanya program wajib 12 tahun, masyarakat Indonesia dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan. Selain itu, tujuan dari program wajib belajar adalah untuk memastikan bahwa generasi berikutnya setidaknya menyelesaikan sekolah menengah atas. Tidak hanya dalam undang-undang, tetapi juga dalam Hadis disebutkan bahwa menuntut ilmu dimulai dari bayi sampai masuk ke liang lahat.

Untuk mempercepat pencapaian wajib belajar, upaya harus didasarkan pada masalah yang dihadapi oleh setiap daerah yang bermasalah. Faktor-faktor ini berbeda-beda tergantung pada karakteristik dan situasi yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, rekomendasi kebijakan yang mungkin dibuat adalah sebagai berikut.

Tidak hanya di Indonesia, pendidikan terus berkembang di abad kedua puluh satu. Hal ini disebabkan oleh evaluasi sistem pendidikan yang terus-menerus yang menunjukkan kekurangan dan pembaharuan pendidikan. Pasal 31 Ayat 1 UUD tahun 1945 menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Hak-hak ini digunakan oleh rakyat Indonesia untuk membangun negara mereka dalam jangka panjang. Karena tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan rakyatnya, bangsa akan maju jika rakyatnya cerdas. UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengatakan:

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan pendidikan nasional adalah agar siswa menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab.

Namun, prinsip pendidikan negara ini bertentangan dengan praktiknya. Faktanya, masih ada banyak siswa di negara ini yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan wajib selama 9 tahun. Mereka bahkan gagal menyelesaikan pendidikan dasar setelah 9 tahun. Sebagian besar orang di daerah pedesaan percaya bahwa lebih baik jika seorang anak bekerja daripada belajar di sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa, meskipun mereka dapat menyelesaikan pendidikan wajib selama 9 tahun, ada yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional negara.

Lebih dari 4,6 juta anak di Indonesia telah putus sekolah, menurut UNICEF. Faktor-faktor yang mempengaruhi putus sekolah anak dibagi menjadi tiga kategori: belum pernah sekolah, putus sekolah, dan lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Dibutuhkan solusi untuk mengembalikan hak pendidikan anak bangsa.

Pertama dan terpenting, mendapatkan akses ke pendidikan di daerah pedesaan. Anak-anak sering menempuh jarak jauh untuk belajar, menyeberangi sungai hanya untuk duduk di bangku sekolah, dan mendaki bukit hanya untuk melihat bendera merah putih berkibar di lapangan upacara. Jumlah siswa yang putus sekolah dapat dikurangi dengan memfasilitasi akses harapannya.

Kedua, menyelenggarakan pendidikan secara sistematis. Dalam hal sistem, kita tidak lagi berbicara tentang pendidikan wajib selama 9 tahun, tetapi lebih efektif dilakukan selama 12 tahun. Ini meningkatkan semangat belajar, yang mengurangi kemungkinan putus sekolah. atau mengurangi jarak antara tingkat pendidikan. 

Ketiga, mendorong semua anggota masyarakat untuk berkontribusi pada pendidikan nasional. Tidak mungkin bagi pemerintah untuk menangani masalah bangsa yang sangat besar ini sendirian tanpa bantuan pihak ketiga, seperti masyarakat. Meningkatkan program sukarela pendidikan di daerah yang tertinggal dapat memberikan inspirasi bagi mereka yang pesimis, menghentikan rantai putus sekolah, dan mencerdaskan kehidupan anak-anak di negara ini. Mengikuti kegiatan mengajar tunas bangsa di seluruh Indonesia dapat menumbuhkan semangat pengabdian