Jejak Pergerakan Dokter Indonesia di Museum Kebangkitan Nasional

Ketika saya berbincang-bincang dengan Ketua Umum PB IDI periode 2012-2015 dan Sekjen PB IDI periode 2006 - 2009 dr. Zaenal Abidin, MH, katanya jelas sangat erat.

Dikatakan, IDI sudah ada sejak dulu sebelum diresmikan secara legal. Ketika itu, namanya Vereniging van Indische Artsen. 

Tokoh organisasi perkumpulan dokter di Nusantara itu di antaranya dr. J.A.Kayadu, dr. Wahidin, dr. Soetomo dan dr. Tjipto Mangunkusumo. 

Pada 1926, organisasi ini diubah menjadi Vereniging Van Indonesische Genesjkundigen (VIG). Pada 1940, VIG menggelar kongres di Solo membahas banyak hal agar dokter Nusantara mempunyai derajat yang sama dengan dokter Belanda.

Lalu VIG berubah nama menjadi Jawa izi Hooko-Kai. Pada 30 Juli 1950, PB Perthabin (Persatuan Thabib Indonesia) dan DP-PDI (Perkumpulan Dokter Indonesia) menyelenggarakan rapat. 

Atas usul Dr. Seno Sastromidjojo, dibentuk Panitia Muktamar Dokter Warganegara Indonesia (PMDWNI) yang diketuai Dr. Bahder Djohan. Panitia ini bertugas menyelenggarakan Muktamar Dokter Warganegara Indonesia. 

Muktamar tersebut bertujuan untuk mendirikan suatu perkumpulan dokter Indonesia yang baru. Yang tentunya menjadi wadah representasi dunia dokter Indonesia, baik dalam maupun keluar negeri. 

Pada 22-25 September 1950, Muktamar I Ikatan Dokter Indonesia (MIDI) digelar di Deca Park (sekarang gedung pertemuan Kotapraja) Jakarta. Sebanyak 181 dokter WNI menghadiri muktamar tersebut. 

Terpilih menjadi Ketua Umum IDI pertama adalah Dr. Sarwono Prawirohardjo. Pada 24 Oktober 1950, Panitia Dewan Pimpinan Pusat IDI Dr. Soeharto menghadap notaris R Kadiman untuk memperoleh dasar hukum berdirinya perkumpulan dokter dengan nama Ikatan Dokter Indonesia.

Nama yang tercantum dalam akta IDI, yaitu Dr. Soeharto, Dr. Sarwono Prawirohardjo, Dr. R. Pringgadi, Dr. Puw Eng Liang, Dr. Tan Eng Tie, dan Dr. Hadrianus Sinaga. 

Sejak saat itu, Ikatan Dokter secara resmi memiliki legalitas hukum yang sah terlepas dari aroma penjajahan Belanda maupun Jepang. Dasar hukum itulah yang menjadi landasan ditetapkannya Hari Dokter Nasional.