Dinas Kesehatan Tangerang Selatan yang diwakili dr. Adhi, dr. Herlina, dr. Agatha dan dr. Nurlaela Sari, pada Jumat (18/6/2021), mengunjungi RS Premier Bintaro, Tangerang Selatan.
Kunjungan ini untuk memastikan apakah rumah sakit tersebut memenuhi syarat atau tidak sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi gotong royong.
Program vaksinasi gotong royong adalah program yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 tahun 2021, tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.
Vaksinasi gotong royong ini ditujukan kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.
Oleh sebab itu, penerima vaksin gotong royong tidak dipungut biaya atau gratis. Biaya pembelian vaksin dibebankan kepada perusahaan atau badan hukum yang menaungi pekerja. Vaksinasi Gotong Royong tidak berlaku untuk vaksinasi perorangan.
Dinkes Tangsel pun melakukan pemeriksaan. Â Tempat penyimpanan vaksin di farmasi, hal pertama yang diperiksa untuk memastikan apakah kulkas memenuhi standar atau tidak. Persyaratan lain yang harus ada yaitu ketersediaan IGD dan ruang ICU.
Lokasi vaksinasi termasuk lokasi pendaftaran, skrinning dan tempat observasi, Â juga tidak luput dari pemeriksaan. Dinkes juga memastikan ketersediaan alat-alat yang wajib ada seperti trolley emergency, yang nanti akan digunakan jika terjadi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi).
Dari hasil tinjauan tersebut, RS Premier Bintaro dinilai memenuhi syarat untuk menjadi salah satu rumah sakit penyedia layanan Vaksinasi Gotong Royong.
Adapun alur pendaftaran Vaksinasi Gotong Royong ini yaitu perusahaan mengirimkan proposal kepada KADIN (Kamar Dagang Indonesia) dengan memilih rumah sakit yang dimaksud sebagai penyelenggara Vaksinasi Gotong Royong.
Proposal tersebut diteruskan oleh KADIN kepada Bio Farma sebagai penyedia vaksin. Â Bio Farma lantas menyampaikan ke Dinas Kesehatan. Setelah itu, baru Dinas Kesehatan menunjuk rumah sakit yang dimaksud untuk menjadi penyelenggara Vaksinasi Gotong Royong bagi perusahaan tersebut.
Yang perlu ditekankan, jika rumah sakit/fasilitas kesehatan sudah menjalani Vaksinasi Gotong Royong, maka berarti rumah sakit tersebut sudah tidak dapat melayani vaksinasi program pemerintah.
Â
CEO RS Premier Bintaro dr. Martha M.L. Siahaan, MARS MHKes, mengaku lega rumah sakit yang dipimpinnya dinyatakan memenuhi syarat. Pihaknya, kata dia, mempunyai semangat besar untuk ikut serta secara aktif dalam percepatan pemberian Vaksin Covid-19. Tentu saja dengan harapan Indonesia segera ke luar dari pandemi ini.
Dengan filosofi "People Caring for People", rumah sakit yang dimiliki oleh Ramsay Sime Darby Health Care Indonesia, ini siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk Vaksin Gotong Royong ini.
Menurutnya, vaksin Gotong Royong ini sangat bermanfaat bagi anggota KADIN. Dengan partisipasi anggota KADIN ini, dapat memperluas cakupan vaksinasi bagi tenaga kerja Indonesia, maka para pekerja bisa kembali berproduksi.
Apakah vaksinasi gotong royong akan menghambat vaksinasi program pemerintah yang sudah berjalan? Tim Dinkes Tangsel memastikan tidak akan menghambat karena jenis vaksin yang digunakan berbeda.
Vaksinasi gotong royong ini tidak menggunakan vaksin gratis pemerintah sehingga tidak mengganggu jalannya vaksinasi program pemerintah.
Pemerintah sendiri menetapkan vaksinasi gotong royong tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Keempat vaksin tersebut yang digunakan dalam program pemerintah yang diberikan secara gratis.
Lagi pula, vaksinasi gotong royong hanya menggunakan Sinopharm dan Cansino. Pelaksanaan vaksinasi gotong royong pun hanya boleh dilakukan di fasilitas layanan kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan.
Pengadaan jenis vaksin Gotong Royong tidak menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Proses ini menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN dan PT Bio farma.
Pemerintah melalui BUMN Bio Farma sudah mendapatkan komitmen dari pabrikan Sinopharm untuk mendapatkan 15 juta dosis atau dosis untuk 7,5 juta orang, dari Mei hingga Desember 2021. Sementara itu, CanSino sebanyak 5 juta dosis untuk 5 juta orang karena hanya untuk satu suntikan.Â
Terkait penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) untuk vaksin Gotong Royong, mekanismenya sama dengan penanganan KIPI untuk program vaksinasi pemerintah
Meski dilakukan pada layanan kesehatan swasta, namun data vaksinasi tetap dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Perusahaan harus melaporkan peserta penerima vaksinasi kepada Kemenkes.
Peserta yang sudah divaksinasi akan mendapatkan sertifikat vaksinasi seperti halnya pada peserta vaksinasi gratis program pemerintah.
Semoga dengan adanya program vaksinasi gotong royong, semakin cepat kita menuntaskan penanganan Covid-19. Meski demikian, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan Cobid-19 dengan ketat.
Ingat pesan ibu: memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak, plus menghindari kerumuman, dan membatasi mobilitas.
Yakinlah, kita bisa!
