CEO RS Premier Bintaro dr. Martha M.L. Siahaan, MARS MHKes, mengaku lega rumah sakit yang dipimpinnya dinyatakan memenuhi syarat. Pihaknya, kata dia, mempunyai semangat besar untuk ikut serta secara aktif dalam percepatan pemberian Vaksin Covid-19. Tentu saja dengan harapan Indonesia segera ke luar dari pandemi ini.
Dengan filosofi "People Caring for People", rumah sakit yang dimiliki oleh Ramsay Sime Darby Health Care Indonesia, ini siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk Vaksin Gotong Royong ini.
Menurutnya, vaksin Gotong Royong ini sangat bermanfaat bagi anggota KADIN. Dengan partisipasi anggota KADIN ini, dapat memperluas cakupan vaksinasi bagi tenaga kerja Indonesia, maka para pekerja bisa kembali berproduksi.
Apakah vaksinasi gotong royong akan menghambat vaksinasi program pemerintah yang sudah berjalan? Tim Dinkes Tangsel memastikan tidak akan menghambat karena jenis vaksin yang digunakan berbeda.
Vaksinasi gotong royong ini tidak menggunakan vaksin gratis pemerintah sehingga tidak mengganggu jalannya vaksinasi program pemerintah.
Pemerintah sendiri menetapkan vaksinasi gotong royong tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Keempat vaksin tersebut yang digunakan dalam program pemerintah yang diberikan secara gratis.
Lagi pula, vaksinasi gotong royong hanya menggunakan Sinopharm dan Cansino. Pelaksanaan vaksinasi gotong royong pun hanya boleh dilakukan di fasilitas layanan kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan.
Pengadaan jenis vaksin Gotong Royong tidak menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Proses ini menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN dan PT Bio farma.
Pemerintah melalui BUMN Bio Farma sudah mendapatkan komitmen dari pabrikan Sinopharm untuk mendapatkan 15 juta dosis atau dosis untuk 7,5 juta orang, dari Mei hingga Desember 2021. Sementara itu, CanSino sebanyak 5 juta dosis untuk 5 juta orang karena hanya untuk satu suntikan.Â
Terkait penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) untuk vaksin Gotong Royong, mekanismenya sama dengan penanganan KIPI untuk program vaksinasi pemerintah
Meski dilakukan pada layanan kesehatan swasta, namun data vaksinasi tetap dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Perusahaan harus melaporkan peserta penerima vaksinasi kepada Kemenkes.
