Namun, program vaksinasi ini akan berhasil jika seluruh masyarakat Indonesia mau berpartisipasi secara aktif untuk melakukan vaksinasi Covid-19 sehingga dapat membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.
Herd immunity bisa didapatkan jika 60 hingga 70 persen penduduk Indonesia telah memiliki kekebalan tubuh untuk melawan virus. Artinya, butuh partisipasi 60 sampai 70 persen dari total penduduk Indonesia yang divaksin agar Covid-19 tidak bisa menular dan kasus penularan terhenti.
Dokter Daeng menyakini ini bisa terpenuhi mengingat jumlah peserta PBI BPJS Kesehatan (yang ditanggung pemerintah) dan peserta Jamkesda sudah lebih dari 50 persen. Kekurangannya yang 10 sampai 20 persen lagi bisa terpenuhi dari masyarakat secara mandiri.
"Memang Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih, tapi kan juga belum diketahui pasti keefektifan dan keamanannya. Masih sama-sama gambling. Kita bersikap nasionalis iya, tapi juga harus mempertimbangkan nyawa banyak orang. Lagi pula kan vaksin Sinovac belum bisa langsung dipakai, harus ada ijin BPOM terlebih dulu. Sama juga, vaksin Merah Putih kan harus dapat ijin BPOM baru bisa diedarkan," katanya.
Ketua Tim Khusus New Normal yang juga Wakil Ketua Umum 2 PB IDI, dr Slamet Budiarto, menyampaikan, vaksin sangat diperlukan karena jumlah penambahan kasus Covid-19 terus bertambah, begitu pula angka kematiannya. Penyebabnya, protokol kesehatan tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat.
"Tenaga kesehatan sudah banyak yang wafat akibat Covid-19. Data terakhir pada 5 Desember 2020 menunjukkan, sebanyak 342 orang tenaga medis wafat, terdiri dari 206 dokter, dan 136 perawat. Hari ini saja ada dua dokter yang wafat karena Covid-19. Sementara sampai sekarang belum ada obat yang secara spesifik membunuh virus SARS Cov-2 penyebab Covid-19," tukasnya.
Jadi, satu-satunya harapan ya dengan vaksin yang diyakini dapat memberikan kekebalan atau antibodi tubuh sehingga diharapkan bisa menurunkan angka kematian akibat Covid-19, dan angka infeksi pun berkurang.
PB IDI sendiri sudah melakukan sosialisasi di 8 provinsi mengenai pentingnya vaksinasi.
Dukungan IDI ini, katanya, untuk masyarakat dan NKRI agar pandemi bisa dikendalikan. Kalau, BPOM sudah melakukan pengawasan dan penilaian terkait keamanan, mutu, dan efektifitas vaksin Covid-19, IDI siap bergerak.
Pemerintah sebagaimana disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, sudah memetakan kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19.
