Bansos, Bantuan Sosial atau Proyek Aparat?

Bansos. Bantuan sosial atau proyek aparat?

Pengelolaan bantuan sosial di Indonesia serat dengan masalah. Mulai dari penerima yag tidak tepat sasaran hingga pemotongan nominal bantuan. Bahkan ada pula yang di cairkan oleh aparat.

Apakah dalam konteks ini, aparat membantu mencerdaskan masyarakat?

Bansos tahap awal cair saat bulan Ramadhan 2024. Namun si penerima tidak menerima undangan yang berisikan barkot. Akan tetapi pihak aparat langsung memberikan berupa uang nominal sebesar 300.000'- rupiah dengan alasan, 100,000'- rupiah sudah di potong untuk berbagai administrasi.

Untuk pencairan tahap ke 2, si penerima bansos menerima undangan berisikan barkot tertera nominal bansos sembako berupa uang sebesar 600.000'- rupiah.

Sayang si penerima sedang tidak ada di tempat saat pengambilan di kantor kecamatan. Akan tetapi selaku aparat yang ingin membantu seharusnya tidak mencairkan sendiri, melainkan memberi arahan-arahan dan pemahaman jika terlambat mengambil dana bansos harus kemana dan seperti apa alurnya. Agar kelak masyarakat lebih cerdas dalam mengatasi hal ini.

Ada sebagian oknum, alih-alih membantu justru terkesan memonopoli hal ini. dana bansos di cairkan tanpa melibatkan si penerima.

Dari nominal bansos 600.000'- rupiah si penerima hanya mendapatkan 450.000'- rupiah itu pun belum memberikan uang jasa kepada aparat lainnya yang di anggap berjasa mengantarkan surat undangan. Jadi si penerima bansos hanya mendapatkan kurang lebih 400.000'- rupiah dari dana bantuan sosial yang sebesar 600.000'- rupiah.

Potongan dana bansos memang marak di setiap daerah. Dengan dalih mengganti ongkos atau uang lelah karena telah membantu menginventarisasi data penerima bansos. Persoalan tersebut tentu saja termasuk katagori maladministrasi permintaan imbalan dalam bentuk uang, jasa maupun barang sebagai imbalan. Secara melawan hukum atas jasa layanan yang di berikan kepada pengguna layanan. Meski pun potangan dana bansos tidak besar. Yakni berkisar antara 50.000 hingga 200.000. akan tetapi jika di hitung dengan jumlah penerima, maka uang yang di dapat itu jumlahnya sangat signifikan.

Aparatur desa adalah pelayan masyarakat.

Melayani masyarakat desa terutama terkait dengan kepentingan publik adalah kewajiban perangkat desa.

Sebagai aparat yang bertugas terkadang pelayanan terhadap masyarakat tidak terbatas jam kerja saja, tetapi fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akan lebih baik jika aparatur desa turut membantu mencerdaskan masyarakat dengan memberikan informasi-informasi seputar permasalahan yang di hadapi. Bukan dengan alasan membantu tetapi mengambil keuntungan dengan berbagai dalih dan mencari pembenaran.

Perangkat Desa harus memiliki jiwa sosial dan Integritas

Sebelum bermimpi untuk merubah negara yang maju, lebih dulu kita melirik ke dalam sebuah ploksok di mana masyarakat memulai kehidupan sehari-harinya yaitu pedesaan. Pentingnya merekrut aparatur yang memiliki integritas dan jiwa sosial yang tinggi guna membangun masyarakat yang cerdas dan sejahtera.