Analisis dari Sudut Pandang PPKN tentang Kasus Tiktoker "Awbimax" Mengkritik Pemprov Lampung

Kronologi

Pada 7 April 2023 lalu, Bima Yudha Saputra, seorang tiktoker yang dikenal sebagai "Awbimax", merupakan seorang remaja WNI yang tengah menempuh kuliah di Australia. Ia membagikan sebuah video presentasi dengan judul 'Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju'. Dalam video tersebut, Bima menyebutkan beberapa alasan, seperti kondisi jalanan yang rusak, kurangnya pemeliharaan infrastruktur, dan rendahnya kualitas skema pendidikan. Video tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat Lampung yang setuju dengan pendapat Bima. Namun, kontroversi muncul ketika Bima menggunakan istilah 'dajjal' dalam merujuk kepada kota Lampung, yang kemudian menjadi polemik.

Video tersebut kemudian viral dan mencapai seorang advokat Lampung sekaligus pegawai Gubernur Lampung bernama Ghinda Ansori Wayka. Ghinda mengkritik opini yang disampaikan oleh Bima, menyebutnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sebagai respons, Ghinda melaporkan Bima ke polisi dengan tuduhan ujaran kebencian. Laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian pada 13 April 2023. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Komisaris Besar (Kombes) Zahwani Pandra Arsyad menyatakan bahwa pelaporan tersebut terkait dugaan pelanggaran terhadap UU ITE.

Setelah mengetahui bahwa dirinya dilaporkan ke polisi, Bima melakukan serangan balik dengan mengunggah video mengenai Protection Visa. Dalam video tersebut, Bima mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan Protection Visa. Protection Visa adalah jenis visa yang memberikan izin tinggal tanpa batas bagi pendatang, memberikan akses layanan kesehatan, kesempatan belajar, dan potensi untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Australia.

Menanggapi laporan terhadap Bima, pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam kasus ini. Sementara itu, keluarga Bima juga meminta pendampingan hukum. Pada tanggal 18 April 2023, polisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh TikToker Bima Yudho Saputro terkait kritik terhadap pemerintah Lampung karena dianggap tidak ada unsur pidananya.

Latar belakang

Kasus ini menarik untuk dibahas dan dijadikan Sebagai pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), penting untuk membahas isu-isu yang aktual dan relevan dalam masyarakat. Salah satu kasus yang bisa diangkat adalah kasus tiktoker "Awbimax" yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung. Berikut adalah alasan kenapa saya harus membahas kasus ini:

• Pentingnya Kritik yang Konstruktif: Salah satu nilai dalam PPKN adalah pentingnya kritik yang konstruktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam kasus ini, Awbimax mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan membahas kasus ini dari sudut pandang PPKN, pembaca dapat mengajarkan pentingnya kritik yang bukan hanya berdasarkan emosi atau kebencian, tetapi juga didasarkan pada kepedulian yang konstruktif dan keinginan untuk perbaikan.
• Pemahaman Tentang Otonomi Daerah: Pemerintah Provinsi Lampung merupakan bagian dari pemerintahan otonom di Indonesia. Dengan membahas kasus ini memberikan kesempatan untuk memahami lebih lanjut tentang sistem pemerintahan otonom di Indonesia, hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Menumbuhkan Kesadaran Hukum: Dalam kasus ini, Awbimax harus menerima konsekuensi atas pernyataan yang dibuatnya. penting untuk memahami tentang kebebasan berekspresi dan juga batasan hukum yang mengatur kebebasan tersebut.
• Mendorong Dialog dan Dialog Antarwarga: Pembahasan kasus ini dari sudut pandang PPKN dapat mendorong dialog antara siswa/siswi, guru, dan masyarakat sekitar. Diskusi yang terbuka dan konstruktif dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang isu-isu sosial dan politik, mempromosikan penghargaan terhadap pandangan yang berbeda, serta memperkuat kemampuan berkomunikasi dan berargumentasi secara efektif.
• Memperkaya Pengetahuan: Membahas kasus ini dapat memperkaya pengetahuan siswa tentang konteks sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Hal ini dapat membantu dalam memahami dinamika masyarakat dan peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
• 
  

Analisa pendapat pribadi 

Dalam menganalisis kasus tiktoker "Awbimax" yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung dari sudut pandang PPKN, terdapat beberapa poin penting yang dapat diperhatikan.

Pertama, penting untuk memperhatikan aspek kebebasan berekspresi dalam konteks hak asasi manusia. Bima, sebagai tiktoker, menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan pendapatnya tentang kondisi di Lampung. Meskipun video tersebut mengandung kritik yang tajam, penting untuk mengakui hak Bima untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas. Namun, dalam menggunakan kebebasan berekspresi, perlu diingat bahwa kebebasan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan dengan mematuhi hukum yang berlaku. Kedua, dalam PPKN, penting untuk mendorong kritik yang konstruktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam video presentasinya, Bima mengkritik beberapa aspek di Lampung, seperti kondisi jalanan, infrastruktur, dan sistem pendidikan. Meskipun tindakannya mungkin dianggap kontroversial, perlu diingat bahwa kritik dapat memicu perbaikan dan perubahan yang positif jika disampaikan dengan cara yang konstruktif.

Ketiga, aspek hukum dan UU ITE juga perlu diperhatikan dalam analisis kasus ini. Ghinda Ansori Wayka melaporkan Bima ke polisi dengan tuduhan ujaran kebencian berdasarkan UU ITE. Polisi kemudian menyelidiki laporan tersebut, namun pada akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Ini menunjukkan pentingnya memahami batasan hukum dan prosedur yang terkait dengan penggunaan media sosial dan ekspresi publik. Keempat, dalam analisis kasus ini, penting untuk mendorong sikap toleransi dan dialog yang konstruktif antara Bima dan pihak yang merespons kritiknya. Meskipun pendapat Bima mungkin menyinggung atau memicu kontroversi, penting bagi semua pihak untuk mengedepankan dialog terbuka dan saling mendengarkan. Ini dapat menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang permasalahan yang diangkat dan mencari solusi yang lebih baik secara bersama-sama. Kelima, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang implikasi kewarganegaraan, karena Bima mengajukan Protection Visa di Australia. Dalam konteks PPKN, penting untuk memahami konsep kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta implikasi dari keputusan individu terhadap status kewarganegaraannya.

Melalui analisis dari sudut pandang PPKN, pembaca dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kebebasan berekspresi, kritik yang konstruktif, hukum dan UU ITE, toleransi, dialog, serta implikasi kewarganegaraan dalam konteks kasus ini. Ini dapat membantu mereka dalam membentuk sikap dan perilaku yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang aktif dan terlibat dalam masyarakat.

Kekurangan dan kelebihan 

Berikut adalah kekurangan dan kelebihan yang dapat ditemukan dalam kasus tersebut:

Kekurangan:

• Ujaran kebencian: Dalam video presentasinya, Bima menggunakan istilah "dajjal" saat merujuk kepada kota Lampung. Penggunaan istilah yang merendahkan ini dapat dianggap sebagai ujaran kebencian dan dapat memicu ketegangan antara individu atau kelompok. Hal ini dapat mengganggu harmoni sosial dan menyebabkan konflik di masyarakat.
• Kontroversi dalam penggunaan media sosial: Kasus ini mengangkat isu penting tentang bagaimana penggunaan media sosial dapat menyebabkan viralitas dan penyebaran pendapat secara luas tanpa ada mekanisme kontrol yang efektif. Penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab dapat memperburuk polarisasi dan konflik dalam masyarakat.
• Kurangnya pendekatan dialog: Dalam kasus ini, tidak ada pendekatan dialog yang jelas antara Bima dan pihak yang dikritik. Tidak adanya ruang untuk dialog yang konstruktif dapat menghambat kemungkinan pemahaman yang lebih baik, perdamaian, dan mencari solusi bersama.

Kelebihan:

• Kesadaran masyarakat: Kasus ini menunjukkan kesadaran masyarakat Lampung terhadap masalah yang diangkat oleh Bima dalam video presentasinya. Dukungan yang diterima dari masyarakat menunjukkan kepedulian mereka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan mereka.
• Penggunaan media sosial sebagai sarana kritik: Kasus ini menggambarkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau masalah sosial. Media sosial memberikan akses yang lebih luas kepada individu untuk menyampaikan pendapat mereka dan menghasilkan perubahan dalam masyarakat.
• Perdebatan tentang batasan kebebasan berekspresi: Kasus ini memicu perdebatan penting tentang batasan dan tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berekspresi. Diskusi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman kolektif tentang pentingnya penggunaan kebebasan berekspresi dengan bertanggung jawab dan mematuhi hukum yang berlaku.

Penting untuk mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan dari kasus ini agar kita dapat memahami kompleksitasnya dan mengambil pelajaran yang berharga dalam membangun komunikasi yang lebih baik, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, dan pemecahan masalah melalui dialog konstruktif.

Kesimpulan & Solusi

Kesimpulan dari kasus ini adalah adanya konflik antara kebebasan berekspresi dan batasan yang ada dalam penggunaan media sosial. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya dialog yang konstruktif dalam mengatasi perbedaan pendapat dan memperbaiki kondisi sosial. Untuk menyelesaikan kasus ini, beberapa solusi dapat dipertimbangkan:

• Mendorong dialog dan komunikasi: Pihak yang terlibat, termasuk Bima dan pihak yang dikritik, perlu membuka ruang dialog untuk saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing. Dialog yang konstruktif dapat membantu mencapai pemahaman yang lebih baik, mengatasi perbedaan, dan mencari solusi bersama.
• Membangun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat: Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memiliki peran yang lebih besar dalam perbaikan dan pengembangan daerah mereka, sehingga masalah yang diangkat oleh Bima dapat ditangani secara efektif.

Melalui solusi-solusi ini, diharapkan kasus seperti ini dapat diatasi dengan lebih baik di masa depan. Penting untuk menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, sambil tetap mematuhi batasan hukum dan mengedepankan dialog yang konstruktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Penulis: Nelsa Shelyentira
Mahasiswi Universitas Pamulang Prodi Teknik Informatika
Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Pengampu: Mawardi Nurullah, M. Pd