Perbankan syariah di Indonesia semakin maju. Ini karena semakin banyak orang yang ingin  administratif keuangannya sesuai dengan ajaran agama. Bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam, menghindari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Keberhasilan bank syariah tidak hanya dilihat dari untungnya, tapi juga apakah mereka mengikuti aturan agama dan negara. Selain itu, kinerja bank syariah dipengaruhi oleh regulasi dari lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja bank syariah adalah aturan-aturan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan bisnisnya. Intinya Bank syariah di Indonesia berkembang pesat karena banyak diminati masyarakat.
Dan kinerjanya dipengaruhi oleh aturan yang harus diikuti. Karena dalam perbankan syariah harus memperhatikan tingkat kinerja sangat penting karena kinerja menjadi indikator utama bagi perbankan dalam bersaing dengan lembaga perbankan lain. Di Indonesia, penilaian kinerja bank syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/2007 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran No. 9/24/DPbS/2007. Oleh sebab itu dalam kinerja perbankan syariah harus memiliki ketentuan administratif yang diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh ketentuan administratif tersebut terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia dan berpengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja bank.
A.Penerapan Ketentuan Administratif dalam Perbankan Syariah
    Penerapan ketentuan administratif dalam perbankan syariah sangat penting untuk memastikan bank-bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Ketentuan ini mencakup pengelolaan dana, pembiayaan, serta pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah dalam setiap aspek operasional bank. Berikut adalah beberapa aspek utama dari penerapan ketentuan administratif dalam perbankan syariah:
1. Pengelolaan Dana
Bank syariah harus memastikan produk-produk seperti deposito dan investasi tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, serta diterapkan melalui akad yang adil, seperti murabahah atau musyarakah.
2. Pembiayaan Sesuai Syariah
Pembiayaan harus bebas dari riba dan didasarkan pada prinsip berbagi risiko, seperti akad mudharabah atau musyarakah, serta diarahkan pada kegiatan yang halal.
3. Transparansi dan Keterbukaan Informasi
Bank wajib memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai produk, risiko, keuntungan, dan perhitungannya agar nasabah dapat membuat keputusan yang bijak.
4. Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Otoritas
Bank syariah harus diawasi oleh OJK dan DSN untuk memastikan operasionalnya sesuai prinsip kehati-hatian dan peraturan syariah.
5. Manajemen Risiko Sesuai Syariah
Bank syariah harus mengelola risiko dengan metode yang sejalan dengan prinsip syariah, menghindari spekulasi tinggi dan risiko besar.
6. Sosialisasi dan Pendidikan Syariah
Bank syariah perlu mengedukasi nasabah dan masyarakat tentang perbedaan produk syariah dan konvensional untuk menumbuhkan kepercayaan.
7. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
Evaluasi rutin dan perbaikan diperlukan untuk memastikan bank syariah tetap relevan dan mematuhi prinsip syariah.
  Dengan penerapan ketentuan ini, bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
B.Pengaruh Ketentuan Administratif terhadap Kinerja Perbankan Syariah
    Pengaruh ketentuan administratif terhadap kinerja perbankan syariah terlihat dari beberapa dimensi penting:
1.Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
    Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba, maysir, dan gharar. Kepatuhan terhadap prinsip ini meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat, yang mendorong pertumbuhan dan kinerja bank syariah.
