Swiss dikatakan tidak benar satu negara bersama sistem politik paling egaliter di semua duniayang mempunyai kekuasaan yang hampir absolut, parlemen Swiss (perwakilan berasal dari kanton-kanton yang juga tak mempunyai kebolehan absolut) mengangkat tujuh orang yang berperan serupa layaknya menteri.
Ketujuh orang ini mempunyai kebolehan politik yang serupa dan secara bergantian menjadi perwakilan negara untuk tugas-tugas internasional tiap-tiap tahunnya.
Walaupun begitu, ada lebih dari satu kekurangan berasal dari sistem politik di atas yang kudu aku jelaskan disini.
Pertama, kendati efektif dan efektif, mahalnya sistem direct democracy menjadi rintangan banyak negara menerapkan perihal serupa. Biaya pemilihan kepala area 2018 di Indonesia saja menelan dana Rp 20 triliun. Bayangkan terkecuali kudu menggelar hajatan yang serupa tiap-tiap lebih dari satu bulan sekali. Yang ada negara ini akan bubar bersama sendirinya.
Kedua, nasib rakyat ditentukan oleh rakyat sendiri. Artinya tanpa sistem pendidikan dan informasi yang mapan dan juga kesadaran berpolitik yang tinggi, hampir kemungkinannya sangat kecil parlemen sanggup merumuskan kebijakan yang baik.
Selain itu hampir kemungkinannya sangat kecil pula rakyat sanggup pilih atau bahkan merumuskan kebijakan dalam referendum tanpa dibayangi nafsu hewani yang egoistik.
Bersatu tetapi Tidak Kaku
Negara Ini Pemilu Empat Kali Setahun dan Tak Punya Pemimpin Tunggal
Memang sampai hari ini belum ada sistem politik kenegaraan yang sanggup dikatakan sempurna, tetapi secara privat aku percaya sistem politik federasi layaknya di atas jauh lebih sesuai bersama kultur dan kondisi geografis Indonesia.
NKRI tak kudu selamanya dimaknai bersama laksanakan segala aktivitas bersama-sama kan? Setiap wilayah sanggup mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalahnya sendiri supaya nantinya sanggup menjadi bahan pembelajaran dan membantu membantu wilayah lain yang tetap tertinggal. Toh bhinneka tunggal ika sesungguhnya telah memaparkan rancangan itu bersama gamblang.
Atau terkecuali belum siap menjadi negara federasi, mengapa tidak rombak pernah saja sistem pemilihan umumnya supaya lebih masuk akal? Dengan mekanisme pemilu yang baik, rakyat akan dijauhkan berasal dari para predator politik hasil perselingkuhan penguasa dan pengusaha.
Sebab terkecuali partai atau tokoh terpilih berkat programnya tetapi akhirnya ingkar janji, maka bersama sendirinya partai dan tokoh berikut akan terdelegitimasi dan tersingkir secara alami.
