Reformasi Mewujudkan Cita-cita yang Tertunda
Momentum peringatan hari kebangkitan nasional pada setiap pertengahan bulan mei juga sekaligus memperingati gerakan mahasiswa yang melahirkan gerakan Reformasi. Reformasi sebagai penanda Indonesia mulai menunjukkan identitas negara besar yang demokratis.
Membuka kran demokrasi pasca rezim otoritarian di masa 32 tahun orde baru (orba) menumbuh suburkan ruang-ruang publik menuangkan segala aspirasinya. Semakin banyak orang-orang leluasan yang mulai tampil berpendapat. Era reformasi dalam kehidupan politik di Indonesia adalah era perubahan yang ditandai dengan pergantian rezim.
Setiap rezim akan selalu mencoba untuk mengklaim dan menawarkan suatu kehidupan politik yang disebut sisten politik yag terbaik menuju kebaikan bersama. Kini, tanggal 20 Mei 2020 bertepatan 22 tahun kebangkitan reformasi. Namun, melihat selama perkembangan politik semenjak 1998 hingga kini apakah sepenuhnya tuntutan reformasi telah terpenuhi?
Peter Kasenda selaku sejahrawan Indonesia mengatakan bahwa tuntutan itu tidak pernah tercapai. Pertama, soal supremasi hukum. Menurutnya, hukum masih berpihak kepada orang-orang yang punya uang. Kedua, soal pemberantasan korupsi.
Mendiang Peter Kasenda mengingatkan massifnya praktik KKN justru terjadi di era reformasi. Sementara, melemahnya proses pengadilan kasus-kasus korupsi Soeharto dan para kroninya. Menurutnya, itu semua sudah dilakukan oleh pemerintahan reformasi namun hanya separuh jalan. Bob Hasan, kemudian Tommy Soeharto sempat diadili namun dengan status kasus pembunuhan.
Namun kita tidak pernah melihat Pak Harto duduk dibangku terdakwa hingga sampai pada kematiannya. Kemudian soal pencabutan dwifungsi ABRI. Menurut peter, sudah. Lalu, bagaimana dengan hari ini?
Mewujudkan sebuah cita-cita besar inilah yang akan sulit bilamana semangat reformasi  tidak memiliki power dalam sistem politik praktis Indoensia. Tidaklah cukup jika aktivis perjuangan cita-cita reformasi ini hanya memperoleh kedudukan politik dilevel legislatif.
Jika pada masanya telah berhasil menduduki gedung DPR/MPR maka selayaknyalah pejuang-pejuang reformasi menduduki kursi Kepresidenan melalui pemilhan Presiden. Dengan cara kolektif kekuatan dan menanggalkan keegeoisan kelompaklah maka akan merebut kembali dan mewujudkan cita-cita reformasi yang tertunda.
Pemilihan Presiden 2024 harusnya menjadi kesempatan besar bagi para pentolan aktivis 98 untuk mencalonkan diri sebagai Presiden. Gerakan politik aktivis 98 tentu saja tidak instan dan memiliki sejarah panjang dalam menumbangkan rezim otoritarian yang telah memimpin bangsa ini selama 32 tahun.
Maka, sudah seharusnya untuk kembali membangkitkan semangat itu. Semangat dalam menumbangkan kelompok cendana dan kelompok politik instan yang baru-baru saja bermunculan seperti Sandiaga Uno, Erick Tohir, Whisnutama yang mulai meramaikan bursa Pilpres 2024.
