Pimpinan Taliban Bertemu JK di Jakarta

Ijtima Ulama IV pada tanggal 5 Agustus 2019 menghasilkan kesepakatan agar seluruh umat Islam mau mewujudkan NKRI bersyariah berdasarkan Pancasila. Tujuan akhir dari Ijtima Ulama IV tersebut bukanlah demi mewujudkan cita-cita luhur Pancasila. Penyandingan NKRI Syariah dengan Pancasila justru adalah demi mewujudkan cita-cita Khilafah Islamiyah. 

Wacana NKRI bersyariah pun mendapatkan respon negatif dari berbagai kalangan, mulai dari pihak istana hingga parpol. Seperti yang diucapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak mengakui Ijtima Ulama IV yang merekomendasikan NKRI Syariah sesuai Pancasila. 

Moeldoko memaparkan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. NKRI telah memiliki ideologi yang jelas sehingga ideologi lain tidak akan bisa dikembangkan. Ketika ideologi tersebut berlawanan dengan Pancasila, maka harus dilawan. 

Senada dengan Moeldoko, beberapa tokoh parpol juga menyatakan ketidaksetujuannya. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan Pancasila tidak boleh diutak-atik atau dimodifikasi. Ia pun mempertanyakan rupa dari NKRI bersyariah yang ingin Ijtima Ulama IV wujudkan. Bahkan pihak Gerindra yg pada awalnya erat dengan Ijtima Ulama menolak wacana NKRI syariah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan. 

"NKRI Syariah, tidaklah. NKRI tetap NKRI, tidak ada syariah. NKRI sudah merupakan harga mati," katanya. Ia menambahkan bahwa NKRI Syariah tidak akan mungkin terjadi. 

Berbagai penolakan tersebut tentunya wajar terjadi karena cita-cita luhur Pancasila sudah menjadi harga mati. Apabila diberi embel-embel syariah, terlebih lagi tujuan dari NKRI Syariah bukanlah demi cita-cita Pancasila yang sebenarnya, maka sudah sepantasnya seluruh warga negara Indonesia menentangnya. Akan tetapi ada pernyataan dari Wapres Jusuf Kalla yang terbilang unik. 

Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Ijtima Ulama IV merekomendasikan NKRI bersyariah. Wapres JK mengimbau agar masyarakat tidak alergi dengan penggunaan kata syariah. "Jangan merasa syar'i itu bahaya. 

Itu sesuatu yang sangat simpel," tutur JK. Memang benar bahwa syariah bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena hal itu merupakan bagian dari akidah dan ibadah umat Islam. Hal yang dikhawatirkan justru adalah tujuan akhir dari konsep NKRI Syariah yakni khilafah. Apakah khilafah merupakan cita-cita luhur Pancasila? 

Beliau seakan berempati dengan konsep NKRI syariah berdasarkan Pancasila. Usut punya usut, sebelum Ijtima Ulama IV diadakan, Wapres JK sempat bertemu dengan delegasi Taliban. Apakah sikap JK tersebut ada kaitannya dengan kunjungan delegasi tersebut ke kediamannya di Jl. Dipenogoro pada Sabtu 27 Juli? Sebagai informasi, delegasi Taliban yang datang dipimpin langsung oleh Wakil Pemimpin Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. 

Sehingga muncul tanda tanya besar. Apakah setelah bertemu dengan delegasi Taliban, Wapres JK memiliki pandangan yang berbeda terkait konsep NKRI Syariah Ijtima Ulama IV? Apakah setelah pertemuan dengan delegasi Taliban, JK justru jadi terpapar radikalisme? 

Sumber:

1. Detik [Pemerintah Tolak NKRI Syariah] 

2. Detik [Soal NKRI Syariah, PPP: Tak Boleh Ada yang Ubah Ideologi-Bentuk Negara] 

3. Rmoljabar [Gerindra Tolak Wacana NKRI Syariah] 

4. CNN Indonesia [Pimpinan Taliban Datang ke Indonesia, Diterima JK] 

5. CNN Indonesia [Sebut Khilafah Wajib, Ijtimak Ulama IV Usul NKRI Bersyariah] 

6. CNN Indonesia [JK soal Ijtimak Ulama: Jangan Alergi dengan Kata Syariah]