Kuda Troya Bernama Bambang Widjojanto

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengadakan debat perdana antara kedua kubu Capres dan Cawapres pada tanggal 17 Januari mendatang. Tema yang akan menjadi topik perdebatan adalah mengenai Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KPU juga telah menetapkan nama-nama sebagai panelis debat Pilpres 2019 tersebut. Komisi ini akan menghadirkan nama delapan orang panelis, yaitu Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, Adnan Topan Husodo, Margarito Kamis, Bambang Widjojanto, dan satu orang yang berasal dari kalangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada respon yang menarik ketika nama Bambang Widjojanto (BW) masuk dalam daftar panelis. Telah kita ketahui selama ini, eks Wakil Ketua KPK tersebut memiliki track record yang buruk karena sejumlah kasus yang pernah menghinggapinya. Seperti kasus kesaksian palsu Pilkada Kotawaringin, dugaan terlibat dalam pidana manipulasi pajak dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saat menjadi pengacara Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji & Associates, serta memalsukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjelang pemilihan Ketua KPK. Kasus-kasus Bambang tersebut hingga saat ini masih belum jelas kelanjutannya.

Ketika kita melihat rekam jejak seorang Bambang Widjojanto yang cacat tersebut, maka sudah sepantasnya KPU berpikir dua kali dalam menetapkannya sebagai panelis debat Capres. Akan tetapi, salah satu kubu yang bertarung di Pilpres 2019 yakni kubu pendukung Prabowo-Sandi, bersikukuh agar nama Bambang tidak dicoret. Secara logika, para pendukung Prabowo-Sandi tentu saja mengetahui latar belakang BW yang penuh lika-liku bersenggolan dengan hukum. Akan tetapi, mengapa mereka masih bersikeras agar Bambang tetap berada dalam daftar panelis?

Saat debat Pilpres putaran pertama nanti, kemungkinan besar Bambang Widjojanto akan menanyakan penyelesaian kasus penyiraman air keras Novel Baswedan. Kasus yang masih menjadi teka-teki sulit ini tentu saja akan menguntungkan pihak Paslon Nomor 02. Pertanyaan ini akan menyudutkan Jokowi-Maruf Amin dalam menjawabnya karena kasus ini memang masih terus diselidiki. Hal ini akan memunculkan reaksi negatif dari pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi-Maruf akan menganggap KPU tidak kredibel dalam memilih panelis yang tidak netral. Tentu saja berdasarkan ketidaknetralannya dalam dugaan menyuruh saksi agar tidak netral dengan cara memberi kesaksian palsu pada kasus Pilkada Kotawaringin. Selain itu, kredibilitas KPU juga akan dipertanyakan oleh mereka terkait memilih panelis yang bersinggungan dengan hukum dan hingga kini tak ada kepastian statusnya.

Pada akhirnya, pernyataan pendukung Jokowi yang menyatakan ketidakbecusan KPU dapat menjadi bumerang di saat Pemilihan Presiden nanti. Apabila hasil Pilpres tidak sesuai dengan keinginan Paslon Prabowo-Sandi, maka pendukung Paslon Nomor 02 tersebut telah memiliki kuda Troya yang mereka persiapkan dari debat Pilpres putaran pertama.

Secara sederhananya saja, lewat medium Bambang Widjojanto, pro Jokowi-Maruf akan mendeskritkan KPU dan menganggap lembaga ini tidak kredibel, tidak dapat dipercaya. Akibatnya, apabila Prabowo-Sandi kalah dalam Pilpres, maka mereka juga menganggap hasil Pilpres tersebut tidak dapat dipercaya, terlebih kubu Jokowi sendiri telah mengatakan hal yang sama sebelumnya.   

Apabila panelis akan menanyakan perihal penyelesaian kasus Novel, bukankah bisa lewat pihak lain yang lebih bersih track record nya. Mengapa bersikeras harus BW? Karena BW lah, kuda Troja yang pendukung Prabowo-Sandi persiapkan di penghujung peperangan.

Sumber

1. Suara Pembaruan [Sadis Tolak Bambang Widjojanto Jadi Panelis Debat]

2. Liputan 6 [Merasa Tak Diperjuangkan Pimpinan KPK, Novel Baswedan Ucapkan Terima Kasih]

3. Tribunnews [Kubu Prabowo Menduga Diragukannya Bambang Widjojanto Menjadi Panelis Bukan karena Netralitas]