Dua Kaki NU di Omnibus Law?

Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis 12 Maret 2020, Gus Yaqut menyatakan GP Ansor akan membantu pemerintah mensosialisasikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sosialisasi bertujuan untuk menyamakan perspektif masyarakat dan pemerintah terhadap Omnibus Law. Menurutnya, penolakan dari masyarakat terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Sumber : CNN Indonesia [Omnibus Law Banyak Ditolak, GP Ansor Siap Bantu Jokowi]

Pertanyaannya, bagaimana bisa Ormas Islam terbesar di Indonesia yakni NU dan organisasi affiliasinya yang telah mengkaji sejak lama RUU Ciptaker dapat dengan mudah berubah haluan? Fakta ini menunjukkan, manuver NU terhadap pemerintah hingga turut berpartisipasi dalam ricuh Aksi Tolak Omnibus Law Jawa Timur, ditengarai merupakan bagian dari upaya NU menekan pemerintah untuk meraih deal politik tertentu.

Perubahan sikap dari GP Ansor menunjukkan deal politik itu telah terjadi. Namun pemerintah harus ingat, kesepakatan itu bukan jaminan NU akan pro aktif meredam aksi menolak Omnibus Law, kecuali GP Ansor meminta organisasi mahasiswa NU yakni PMII tidak memprovokasi ricuh melawan pemerintah.

Namun agaknya jiwa idealisme mahasiswa tidak terpengaruh dengan kepentingan politik NU. PMII masih melakukan demonstrasi menolak RUU Ciptaker. Seperti aksi ricuh baru-baru ini yang terjadi di Tasikmalaya. Pada 13 Maret 2020, puluhan mahasiswa dari PMII memblokade akses jalan di RE Martadinata dengan membakar ban di tengah jalan. Koordinator aksi Rizwan Subastian mengatakan aksi digelar demi menolak RUU Omnibus Law Ciptaker.

Sumber : Kompas [Aksi Tolak Omnibus Law di Tasikmalaya Sempat Ricuh, Mahasiswa Bakar Ban di Jalan]

Peristiwa tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara NU dengan organisasi mahasiswanya. Perubahan sikap dari GP Ansor justru menunjukkan bahwa NU sebenarnya tidak peduli dengan perjuangan mahasiswa dan buruh.