Mohon tunggu...
Negara Baru
Negara Baru Mohon Tunggu... Freelancer - Tentang Saya
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Memberi Sudut Pandang Baru Negara Kita

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Tak Pantas Kyai Sebut Dokumen Papua "Sampah"

13 Februari 2020   18:15 Diperbarui: 13 Februari 2020   22:40 245
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Mahfud vs Veronica. kolasetribunmanado/tribun timur dan kompas.com

Sumber : Tempo [Mahfud Md Dikritik Karena Sebut Data Tim Veronica Koman Sampah]

Begitu juga dengan pihak Amnesty International yang menyayangkan sikap Mahfud MD. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai data kasus Papua beserta korbannya terlalu penting untuk disebut sampah. Jika data itu mengada-ada maka seharusnya pemerintah dapat memverifikasinya dengan mudah.

Sumber : Tempo [Kata Mahfud Md Data Veronica Koman Sampah, Amnesty Bereaksi]

Terlebih lagi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan data korban tewas dan tapol Papua milik pengacara HAM Veronica Koman adalah data yang akurat.

"Menurut saya itu data yang akurat. Karena data YLBHI tahun ini, pembunuhan di luar proses hukum itu besar," kata Ketua YLBHI Asfinawati, 11 Februari 2020.

Pantaskah data yang akurat itu disebut dengan sampah? Bukankah perkataan itu justru akan menyakiti perasaan saudara kita di Papua?

Sumber : Tempo [YLBHI: Data Veronica Koman Soal Korban Tewas di Papua Akurat]

Dalam hal sensitif seperti daftar nama korban sipil Papua tersebut, sebaiknya pemerintah tidak sembarangan berbicara. Ingat, ini daftar nama orang Papua yang meninggal, nyawa manusia. Tidak sepantasnya dianggap sampah. Apalagi Presiden Jokowi menerima data tersebut dengan senang hati.

Lantas muncul pertanyaan. Ketika muncul kasus seperti ini, bagaimanakah respon dan posisi dari pemimpin negara kita lainnya, yakni Wapres Maruf Amin? Apakah ia mendukung cara respon Menkopolhukam atau justru memilih cara Jokowi?

Tentunya apabila Wapres Maruf Amin memiliki sikap yang sesuai dengan tempat asal mulanya, yakni PBNU, maka ia akan memilih cara Jokowi. Wapres Maruf Amin tentunya akan lebih memilih sisi kemanusiaan. Apalagi Ketum PBNU, Said Aqil Siradj pernah berteriak tentang humanisme.

Ia mengatakan hal tersebut saat berbicara tentang pemerataan ekonomi. "Ada orang berfoya-foya sampai ketahuan menyelundupkan (motor) Harley, itu yang ketahuan. Mungkin yang nggak ketahuan banyak. Tapi ada orang yang buat makan saja susah," kata Said Aqil.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun