2 Tahun Jokowi - JK : Melesat atau Meleset

Pemerintahan Jokowi - JK baru saja genap berusia 2 tahun. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang mudah bagi Pemerintahan Jokowi - JK. Jokowi - JK menemui banyak hambatan dalam membangun negeri ini tapi satu persatu masalah tersebut berhasil diatasi, mulai dari masalah politik, ekonomi dan sosial. Ditengah sulitnya kondisi negeri ini, pemerintahan Jokowi - JK tetap berusaha membangun negeri ini dengan sepenuh hati. Segala pembangunan di era Jokowi - JK dilakukan berdasarkan Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada masa kampanye lalu. Mari kita ulas satu per satu apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi - JK selama 2 tahun.

Pada awal Pemerintahan, Pemerintahan Jokowi - JK sibuk untuk menguatkan kekuatan di parlemen karena pada saat itu kekuatan di parlemen masih minoritas sehingga dikhawatirkan akan menghambat segala program pemerintah. Satu per satu partai oposisi di parlemen berhasil ditarik masuk ke dalam pemerintahan dimana Partai Golkar sebagai partai terbaru yang menyatakan mendukung Pemerintahan Jokowi - JK bahkan tidak tanggung - tanggung Partai Golkar menyebut bahwa mereka akan mengusung Jokowi sebagai Calon Presiden pada Pemilihan Presiden 2019. Untuk 2 tahun Jokowi - JK, kondisi politik di Indonesia sudah berhasil dikuasi oleh Pemerintah

Untuk menyukseskan Pemerintahan Jokowi - JK, Presiden Jokowi membentuk sebuah Kabinet yang ia namai sebagai Kabinet Kerja. Presiden Jokowi yang mengatakan akan membentuk kabinet yang ramping pada saat masa transisi, namun ternyata tetap mempertahankan jumlah Menteri yang ada namun dengan menghapus beberapa pos Wakil Menteri. Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintahan Jokowi - JK merasa perlu untuk melakukan percepatan kinerja kabinet sehingga Presiden Jokowi pun melakukan Reshuffle Kabinet 3x. Pada reshuffle jilid 1, Presiden Jokowi mengganti 6 Menteri dan diantaranya 3 Menteri Koordinator.

Pada reshuffle Jilid 2, Presiden Jokowi mengganti cukup banyak Menteri - Menterinya dimana, lagi - lagi Presiden Jokowi mengganti 2 Menteri Koordinatornya. Reshuffle jilid 2 ini cukup menjadi perhatiian masyarakat, para pengamat dan parlemen karena pada reshuffle jilid 2 ini Presiden Jokowi tampak sekali ingin memperbaiki kinerja perekonomian kabinetnya dengan mengangkat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan menggeser Bambang Brodjonegoro sebagai kepala Bappenas. Untuk Reshuffle Jilid 3, Presiden Jokowi memberhentikan Menteri ESDM Archandra Tahar karena kedapatan memegang paspor AS dan untuk menggantikan posisi Menteri ESDM sementara, Presiden Jokowi mengangkat Plt Menteri ESDM yaitu Menko Maritim dan beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sudah mengangkat Menteri ESDM yang baru yaitu Ignasius Jonan dan mengangkat Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar.

Untuk kinerja bidang perekonomian, Pemerintahan Jokowi - JK terus berusaha membangkitkan perekonomian nasional. Pemerintahan Jokowi - JK sudah mengeluarkan 13 Paket Kebijakan Ekonomi untuk mendorong kegiatan perekonomian nasional salah satunya dengan memotong regulasi regulasi yang berbelit yang menghambat pihak - pihak yang ingin berinvestasi. Selain 13 paket kebijakan ekonomi, Pemerintahan Jokowi - JK juga mengeluarkan program Tax Amnesty yang bertujuan untuk menarik kembal uang uang warga negara Indonesia diluar negeri dan uang uang warga negara Indonesia yang belum dilaporkan dalam SPT. Tax Amnesty ini juga menjadi Tax Amnesty tersukses di dunia

Pembangunan Infrastruktur juga terus digenjot oleh Pemerintahan Jokowi - JK. Anggaran untuk pembangunan Infrastruktur ini naik secara derastis. Hal ini menunjukan betapa besar keseriusan Jokowi - JK untuk membangun Infrastruktur. Sesuai dengan nawacita, Pemerintahan Jokowi - JK bertekad untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Pembangunan infrastuktur di pinggiran Indonesia terus digiatkan. Selain itu, Pemerintahan Jokowi - JK juga melakukan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi hingga Pulau Papua. 

Dibalik semua prestasi itu, tentu terdapat sektor sektor tertentu yang belum mengalami perubahan yang berarti seperti disektor hukum. Belum maksimalnya reformasi hukum di era Jokowi - JK ini bisa dilihat dari mental para pejabat peradilan dan kepolisian yang masih bermentalkan uang. Selain masalah hukum, masalah poros maritim yang belum berkembang secara maksimal baru tol laut saja dan pemberantasan illegal fishing. Penyelesaian masalah illegal fishing ini juga akan mengakibatkan masalah baru karena akan dikemanakan ikan - ikan yang ada ini. Di perekonomian nasional pun juga masih tersisa masalah, yaitu penerimaan pajak yang selalu meleset dari target dalam APBN dan APBN - P dan angka pertumbuhan ekonomi yang juga selalu meleset dari target dalam APBN dan APBN - P.

Demikianlah ulasan yang dapat saya buat, Melesat atau Melesetnya Pembangunan di Indonesia selama era Jokowi - JK tentu kita memiliki penilaiaan yang berbeda satu sama lain. Kalau menurut saya, Era Jokowi - JK ini lebih membawa Indonesia melesat menuju kearah yang lebih baik walaupun terkadang masih ada sedikit yang meleset

Salam :)