Tiga krisis Kronis di akhir Era JokowiÂ
Pertama krisis konstitusi, pejabat tak lagi patuh dan tunduk terhadap aturan hingga argumentasi konstistusi oleh akademisi, diacuhkan. Aturan dibegal untuk kepentingan keluarga dan kroni, miris melihat krisis ini dibiarkan oleh mereka yang mengerti namun masih tetap diam hanya karena kepentingan.Â
Kedua, Krisis Institusi bahwa saat ini tidak penting bagi rakyat jika semua institusi mendukung narasi pemerintah yang berpihak terhadap oligarki, semua institusi baik partai, lembaga negara, dikekang oleh Jokowi si pembegal konstitusi, sehingga bubarkan saja institusi itu, jika sepakat dengan pemerintah, kendati salah.Karena rakyat butuh memastikan keresahannya, keperluaanya diakomodir oleh wakil yang saat ini institusinya sudah berakhir.
Ketiga, krisis demokrasi bahwa cita-cita pendiri bangsa ingin adanya kebebasan berpikir, berpendapat, beradu argumentasi secara intelektual, ingin adanya keselarasan dalam memilih siapa calon yang sungguh dan benar-benar mengakomodir kepentingannya, namun kembali lagi ketiga krisis ini semua dipenggal dihadapan rakyat secara terang-terangan oleh Jokowi si pembegal konstitusi, perusak institusi, dan penghacur demokrasi.
Aspek dasar demokrasi dirusak secara terang-terangan tanpa malu, merasa bersalah, atau bahkan mundur dari jabatannya. Cukup sudah, rakyat muak dengan rekayasa tukang kayu yang baik, suci, dan bersih tapi faktanya di tanganya berlumur darah dan banyak menutupi, menyandera, kasus korupsi untuk kepentingan politik keluarga Jokowi.
Aksi Diakhiri Oleh Represif Polisi
Aksi hari ini di Semarang berfokus hal subtansi di atas, namun digagalkan oleh polisi dengan tindakan represif aparat, menembakan gas air mata, menyemprotkan water canon, membuat puluhan massa aksi terluka, sesak nafas hingga dilarikan ke RS terdekat. Kegagalan penyampaian subtansi hari ini tepat diakibatkan oleh aparat.
Egosentris aparat dengan kekuatan senjata dari anggaran negara, yang juga berasal dari uang rakyat justru menggunakannya untuk menyerang rakyat, cukup sudah kami muak dengan sikap represif aparat keparat membela pembegal konstitusi hanya demi kepentingan insitusi. Terlalu banyak anomali, bahwa aparat melakukan tindakan represif atas perintah UU, namun luput memahami menyampaikan pendapat di halaman Gedung DPR juga perintah UU.
Lantas siapa yang melawan UU, apakah aparat yang represi ke masa aksi, atau masa aksi yang ingin berpendapat di halaman Gedung DPR namun dihalangi oleh aparat itu sendiri, jawabannya cukup sudah anomali ini, reformasi tubuh polri hingga berpihak terhadap rakyat bukan oligarki.
Subtansi gerakan GERAM kali ini ditutup kekacauan atas apa yang dilakukan oleh polisi dengan menghalangi massa aksi masuk dan menduduki halaman gedung DPRD hanya untuk berorasi.
#stopbungkamkebebasanberekspresi
